Debat Pradi Janji Rp 500 Juta per RW vs Imam Tawarkan Rp 5 M per Kelurahan



Jakarta -

Di debat Pilkada Depok kedua, Pradi Supriatna dengan Imam Budi Hartono membeberkan pandangan yang berbeda terkait bantuan terhadap kegiatan sosial untuk masyarakat. Pradi menyebut akan memberikan bantuan Rp 500 juta per RW, sedangkan Imam Rp 5 miliar per kelurahan.

Program pemberian bantuan itu dipaparkan dalam sesi tanggapan saat Afifah bertanya mengenai kegiatan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan para atlet Kota Depok. Afifah menyatakan atlet Kota Depok tidak difasilitasi dengan baik. Bagaimana jawaban Imam?

"Kami sebagai Pemkot Depok berkewajiban untuk membina seluruh atlet, melalui organisasi KONI atau komite olahraga nasional Indonesia. Untuk seluruh para atlet pasti menginduk kepada organisasi tersebut. Setiap tahunnya kami memberikan Rp 9 miliar dari anggaran APBD Kota Depok, di satu sisi kami juga telah membuat beberapa sarana untuk keberhasilan dalam olahraga di Kota Depok," jawab Imam.

"Tadi yang saya sebutkan kita sudah membangun 3 stadion, stadion Merpati, Stadion Mahakam, dan Stadion Mini Sukatani, begitu di balai rakyat, kedepan kami akan membuat lapangan olahraga atau gedung olahraga di setiap kecamatan," lanjutnya.

Imam mengatakan pihaknya juga akan memberikan bantuan sebesar Rp 5 miliar per kelurahan. Sehingga anggaran itu nantinya bisa dipakai untuk merehabilitasi lapangan olahraga yang ada di tingkat RT dan RW.

"Dan kami juga akan memberikan bantuan kepada RT ataupun RW dari anggaran Rp 5 miliar per kelurahan untuk merehabilitasi dari lapangan olahraga yang dimiliki oleh Rw dan Rt, bahkan kita depan mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan dengan bantuan dari pemrov dan pusat untuk bisa melaksanakan bangunan stadion," ucapnya.

Pradi kemudian menanggapi kalau bantuan Rp 5 miliar per kelurahan tidak adil bagi kelurahan yang memiliki 10-20 Rw. Untuk itu, dia membeberkan akan memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta di tingkat RT atau RW.

"Menyangkut apa yang disampaikan Rp 5 miliar itu saya pikir ini tidak adil, bagaimana kalau di satu kelurahan punya lebih dari 10-20 RW, maka di kami Rp 500 juta per RW saya pikir akan lebih adil dan lebih merata, karena memang kegiatan pemuda dan lain sebagainya bisa RT dan RW tahu persis kondisi di lapangan," ujarnya.

Imam pun kembali menanggapi hal itu. Imam mengatakan apa yang disampaikan Pradi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, menurutnya srtuktur pemerintahan terendah adalah tingkat kelurahan.

"Bang Pradi dalam struktur kepemerintahan terendah ada kelurahan, jika bantuan diberikan kepada Rw maka ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak akan bisa dilaksanakan terhadap program bantuan kerja ke Rw maupun ke Rt," ujarnya.

"Sehingga bantuan Rp 5 miliar per kelurahan insyaallah akan bisa dilaksanakan karena memang selama ini kami sudah memberikan Rp 2,7 miliar per kelurahan, volumenya akan kami perbesar menjadi Rp 5 miliar, sehingga yang belum mendapatkan alan mendapatkan program Rp 5 miliar per kelurahan," lanjut Imam.