Sungguh fenomenal ! Sekelas menteri di pemerintahan Jokowi terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu yang lalu. Tak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dijemput langsung tim penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswedan di Bandara Soetta usai perjalanan dinas sang menteri ke Hawaii.
.
Diketahui dalam OTT itu, KPK menetapkan 7 orang tersangka terkait suap ekspor benih lobster (benur). Mulai dari Edhy Prabowo sebagai menteri KKP, staf KKP hingga pihak swasta. Sungguh sebuah tangkapan yang besar.

Berbagai apresiasi pun dilayangkan terhadap KPK yang awalnya diduga publik telah menjadi lemah karena Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang KPK. Bahkan dari pihak yang lantang menolak UU KPK yang baru, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada 29 November 2020 anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil menyebut ketegasan KPK dalam menjerat koruptor dipengaruhi oleh komisioner. Namun dengan adanya komisioner yang memiliki integritas maka polemik revisi UU KPK dianggap tidak berpengaruh.

"Kalau para komisionernya para punggawa-punggawa di KPK punya integritas saya pikir itu (polemik revisi UU KPK) bisa diatasi oleh para komisioner di KPK," ujar Nasir. Pada awalnya ia melihat ada kekhawatiran terkait pemberantasan korupsi. Sebab segala tindakan KPK harus melewati izin Dewan Pengawas (Dewas) terlebih dahulu. Namun kekhawatiran itu terbantahkan oleh OTT terhadap Menteri Edhy.

Politikus PKS itu menekankan kinerja pimpinan KPK tidak lagi diragukan. Ia berharap KPK dapat terus berpegang teguh pada integritasnya.

Sumber : Medcom[Revisi UU Dianggap Tak Menumpulkan Taring KPK]

Status KPK pun berubah 180 derajat. Awalnya dicela karena RUU KPK, kini dipuji berbagai khalayak. Namun pertanyaan mendasar adalah, apabila Gerindra tidak bergabung ke Pemerintahan Jokowi, akankah OTT tetap terjadi terhadap pihak partai pimpinan Prabowo Subianto itu?

Sepertinya tidak. Sebab sejak 2018 sebagian besar target KPK adalah pihak pendukung pemerintah. Ironis, ketika Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan, justru partai yang pada mulanya terkenal dengan sikapnya beroposisi dengan pemerintah tersebut disikat.

Fenomena seperti ini lah yang menyebabkan publik terus menduga adanya isu ‘genk’ Taliban di KPK. Kelompok penyidik independen yang dominan terafiliasi secara tidak langsung dengan PKS, dan salah satu senior dari genk ini adalah Novel Baswedan. Genk Taliban katanya cenderung tebang pilih target penyidikan dan tak mau menyentuh penyidikan terhadap kelompok oposisi seperti PKS. Padahal ada banyak kasus besar lain yang sebenarnya harus diusut.

Seperti kasus korupsi yang kemungkinan akan menyeret nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Pada 25 November 2020 lalu, KPK melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) program pencegahan korupsi terintegrasi di DPRD Provinsi NTB. Dalam kesempatan itu, pihak DPRD NTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda. Sementara dari pihak KPK hadir langsung Kepala Korwil III yang mencakup Provinsi NTB, DKI Jakarta, Aceh, dan Sulut, Aida Ratna Zulaiha serta Abdul Haris dari bidang penindakan Korwil III.

Abdul Haris menyampaikan kepada pihak DPRD NTB bahwa betapa pentingnya posisi DPRD dalam melakukan aksi pencegahan terjadinya praktik korupsi. Pencegahan sebaiknya mulai dilakukan pada saat proses pembahasan perencanaan anggaran. Menurutnya, dewan bisa melihat usulan program yang terindikasi kuat bakal jadi bahan bancakan.

Namun Abdul Haris juga menyayangkan, pada praktiknya sering kali DPRD dengan eksekutif justru bersama-sama melakukan pemufakatan jahat. “Dari pengalaman yang terjadi, eksekutif dengan legislatif itu kadang saling menutupi. Kebijakan itu digunakan jadi win-win solusi untuk saling menguntungkan,” ungkapnya.

Anggota KPK itu mengungkapkan bahwa modus yang paling seirng ditemukan yakni dengan memecah proyek-proyek pokir supaya nilai anggaran menjadi kecil sehingga proses pengadaan barang dan jasanya tidak lagi melalui proses tender, melainkan lewat penunjukkan langsung (PL). Jika itu terjadi, maka akan ada kemungkinan kerugian negara sehingga timbul persoalan pidana.

KPK siap menindaklanjuti jika ada laporan terkait proyek yang diindikasikan kuat merugikan keuangan negara. Namun KPK berharap DPRD bisa menjadi pelapor awal pada saat perencanaan jika menemukan usulan program yang terindikasi akan menimbulkan kerugian negara.

Selain Abdul Haris, Kepala Korwil III Ratna Zulaiha juga angkat bicara. Ia menambahkan modus praktik bancakan biasanya terjadi pada awal-awal tahun jabatan Kepala Daerah. Pada masa itu akan banyak muncul proyek-proyek yang sebenarnya tidak dibutuhkan akan tetapi diprogramkan untuk tujuan mengambil keuntungan. Tapi kalau sudah terlanjur sampai pada pelaksanaan teknis, maka ada dua pendekatan KPK, yakni pencegahan dan penindakan. 

Sumber : Suara NTB [KPK Peringatkan DPRD NTB, Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan Anggaran]

Pemaparan pihak KPK kepada para anggota DPRD tersebut menarik untuk diperhatikan. KPK seolah tengah menjaring DPRD NTB untuk menggulung Pemprov NTB. Sebab mendekati Pilkada NTB, provinsi ini benar-benar mendapat perhatian serius dari KPK. Terutama upaya KPK yang berkali-kali meminta Gubernur NTB menertibkan aset-aset bermasalah di Gili Trawangan.

Logika saja, untuk apa KPK sampai berulang kali meminta Gubernur NTB menertibkannya? Bukankah ini merupakan peringatan bagi Gubernur Zulkieflimansyah? Apalagi Gubernur NTB memiliki adik yang tengah mengikuti Pilkada di Sumbawa. Dengan kata lain, ada kemungkinan KPK mengendus aset bermasalah itu menjadi bancakan sebagai modal Pilkada bagi adik Gubernur NTB.

Uniknya, Gubernur NTB seakan sulit tersentuh KPK. Ketika penulis melihat profil Gubernur Zulkieflimansyah, ternyata ia berasal dari PKS.

Berdasarkan berbagai paparan tersebut, maka kita dapat memahami ketidaksukaan PKS terhadap para komisioner KPK yang berada di bawah undang-undang yang baru. Dengan adanya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai pimpinan lembaga anti rasuah dengan Undang-Undang yang baru, telah mengucilkan Genk Taliban di KPK.

Kini Firli Bahuri berencana menyerang langsung markas PKS di NTB setelah menangkap menteri dari Gerindra. Hal ini pun guna membuktikan bahwa di bawah RUU KPK yang baru, Komisi anti rasuah tersebut telah benar-benar menjadi independen, tidak ada lagi kelompok Taliban yang tebang pilih di KPK.

Namun pertanyaannya, beranikah senior KPK Novel Baswedan yang disebut sebagai senior kelompok Taliban KPK melakukan OTT Gubernur di lumbung suara PKS?