Semenjak kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia, semenjak itu pula informasi tentang massa Imam Front Pembela Islam (FPI) tersebut memenuhi pemberitaan. Kedatangannya disambut meriah para pendukungnya, terutama dari kelompok FPI, PA 212, dan GNPF Ulama. Sampai-sampai menyebabkan kerumunan hebat di bandara Soetta, Petamburan, dan Megamendung – Bogor. Kerumunan yang menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas bandara, gangguan penerbangan, kemacetan tiada tara, hingga menambah pekerjaan petugas medis, TNI – Polri, serta Satgas Covid-19.

Tak hanya itu, berbagai baliho dengan foto Rizieq Shihab pun bertebaran di mana-mana untuk menyambut kedatangan sang habib. Serupa dengan kerumunan massa pendukung Rizieq, baliho-baliho itu tak taat aturan. Namun tak ada yang berani menindak karena massa FPI yang banyak.

Tetapi, tiba-tiba ada video beredar yang memperlihatkan sekolompok orang berpakaian loreng-loreng mencopot salah satu baliho penyambutan Rizieq. Uniknya seolah tak merasa salah, pihak FPI malah marah ketika baliho itu diturunkan, dan tak percaya jika massa loreng-loreng adalah TNI. Sepertinya mereka pikir TNI tidak akan ikut turun tangan menindak perbuatan mereka yang seenaknya.

Namun kenyataan berkata lain. Sebab, pada 20 November 2020, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman memastikan bahwa penurunan baliho foto Rizieq Shihab adalah perintahnya.

Dudung mengatakan ada aturan dan pembayaran pajak yang seharusnya ditaati pimpinan FPI jika ingin memasang baliho di Jakarta. Menurut Pangdam, pada awalnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah menurunkan baliho. Namun baliho yang sama terpasang lagi. “Kalau sudah tidak ada yang berani (menurunkan baliho), TNI yang berani," kata Jenderal Bintang Dua itu.

Pangdam Dudung pun meminta agar Rizieq Shihab dan FPI tidak seenaknya memasang atribut di Jakarta. "Dia ngatur-ngatur sendiri seenaknya.”

Sumber : Tempo[Nilai FPI Seenaknya, Pangdam Jaya Akui Perintahkan Turunkan Baliho Rizieq Shihab]

Pernyataan tegas dari Pangdam Jaya patut diacungi jempol. Apalagi dalam menjalankan kegiatannya, Rizieq Shihab serta FPI acap kali bersikap radikal memprovokasi serta memecah belah rakyat atas nama agama. Bahkan saking radikalnya, mau mengepung rumah janda tiga anak dengan 800 laskar hanya karena perempuan itu dianggap menghina Habib.

Tapi timbul pertanyaan di benak penulis. Mengapa kelompok FPI dengan berani berbuat semaunya menabrak aturan yang ada, serta tidak peduli bahwa perbuatan mereka sebenarnya telah meresahkan masyarakat?

Ingat, meresahkan bukan hanya dalam pelanggaran baliho, tapi juga dari kerumunan yang menyusahkan masyarakat lain, serta sifat radikal pimpinannya yang kerap kali memprovokasi umat dan mendorong perbuatan kekerasan atas nama agama.

Mungkin saja keberanian FPI ada kaitannya dengan organisasi mereka yang bersifat paramiliter. Sebuah organisasi dengan kekuatan semi-militer yang struktur organisasi, taktik, pelatihan, subkultur, dan fungsinya mirip dengan militer profesional. Semua ciri khas itu, diperparah pula lewat justifikasi perilaku yang menabrak aturan dengan dalih agama. Dengan logika tersebut, maka bagi organisasi paramiliter seperti FPI, tidak masalah melanggar aturan demi membela pemimpin yang mereka junjung.

Pada mulanya TNI memang diam saja, karena FPI, meski berstatus paramiliter, tetaplah organisasi masyarakat sipil. Tidak mungkin militer melawan sipil. Naamun, perbuatan FPI yang sudah kelewatan, massa yang banyak, sementara pihak yang mengkritik dianggap sebagai penghina ulama menyebabkan TNI marah. Kemarahan yang mengakibatkan Pangdam Jaya meminta FPI untuk dibubarkan.

Penulis pun setuju FPI sebagai ormas paramiliter yang meresahkan masyarakat dan seenaknya melanggar aturan dibubarkan. Namun tak adil rasanya jika hanya FPI yang dibubarkan. Masih ada satu lagi organisasi paramiliter yang serupa dengan FPI. Mereka suka berbuat seenaknya, tidak memperdulikan aturan, membuat masyarakat resah, serta serupa dengan FPI, berlindung di balik jubah agama. Yakni Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU).

Saat FPI membuat kerumunan menyambut Rizieq Shihab, massa Banser pun berkerumun dengan cara mengumpulkan 9.999 orang anggotanya di Banyumas dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Hampir 10 ribu anggota Banser itu melakukan longmarch memutari kota Purwokerto.

Pada 16 November 2020, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengaku acara tersebut telah mengantongi izin Pemda Banyumas. Ia pun mengklaim pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker serta sebisa mungkin menjaga jarak saat menggelar acara.

Sumber : CNN Indonesia [Banser Klaim Dapat Izin Pemda Kumpulkan 9.999 Anggota]

Pertanyaannya, untuk apa Banser menggelar Hari Pahlawan dengan membuat kerumunan? Sungguh tak mungkin massa sebanyak itu mampu benar-benar menerapkan protokol kesehatan seperti yang diklaim Ketum GP Ansor. Bukankah kerumunan hanya akan memunculkan klaster corona seperti yang dialami massa Rizieq kini? Bukankah mereka hanya akan menambah kerjaan tenaga kesehatan, Satgas Covid-19 dan TNI – Polri?

Mengapa mereka tidak menggelar acara saat pandemi secara virtual saja? Bahkan TNI saat memperingati HUT ke-75 nya melakukan upacara secara terbatas serta dilakukan secara virtual. Dengan cara menjaga jarak seperti itu saja, ada saja TNI yang terkena Covid-19. Apalagi ribuan massa Banser NU.

Namun, tentu akan ada yang protes karena meski Banser NU melanggar protokol kesehatan, namun mereka bukanlah kelompok radikal.

Guna menjawabnya, mari kita lihat pada bulan Agustus lalu. Saat itu ratusan anggota Banser di Pasuruan, Jawa Timur menggerebek rumah seseorang yang dituding sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada mulanya ratusan banser meradang setelah Ketua PAC GP Ansor Rambang Gus Zainul menerima informasi ada seorang pemilik aku di Facebook yang menghina ulama NU Habib Luthfi bin Yahya.

Sumber : Pojok Satu [Banser Marah Ulama NU Dihina, Gambar Jokowi Dicoret-coret, Diberi Kumis]

Mereka mendatangi rumah orang yang diduga HTI itu untuk ‘tabayun’ kepada penghina Habib Luthfi. Tapi untuk apa membawa ratusan massa? Logika saja, satu orang didatangi ratusan orang hanya untuk tabayun alias mencari kebenaran informasi. Bukankah itu sama saja dengan meneror? Mengapa Banser tidak menyerahkannya saja kasus itu kepada pihak yang berwajib? Kenapa seenaknya saja pamer kekuatan massa?

Terlihat jelas bahwa perilaku seenaknya yang menganggap melanggar aturan sebagai hal yang lumrah telah dilakukan FPI dan Banser NU karena sifat organisasi paramiliter mereka. Keduanya merasa paling benar, karena berlindung di balik agama. Bahkan tidak segan memanfaatkan kekuatan massa dan kekerasan untuk mencapai keinginan. Sama saja dengan kelompok radikal.

Oleh karena itu, sebaiknya tak hanya organisasi radikal seperti HTI dan Jamaah Islamiah yang dibubarkan, tapi juga FPI dan Banser NU, organisasi paramiliter yang menunjukkan sifat radikal.