Mungkin anda pernah memesan barang lewat online dari media sosial seperti Instagram atau Facebook. Ketika anda menghubungi penjual dan berkeinginan untuk membeli maka terjadilah kesepakatan kapan barang itu akan kita terima.

Akan tetapi, barang yang ditunggu-tunggu pada waktu yang telah dijanjikan dan disepakati tak kunjung tiba. Sebagai pembeli, tentu sebuah kewajaran ketika anda menanyakan barang yang telah dibeli. Penjual ini lantas menjanjikan barang tiba keesokan harinya. Namun saat keesokan harinya, di saat anda sudah menanti-nanti barang itu tiba, lagi-lagi penjual mengatakan barang kemungkinan tiba besok dengan beragam alasan penyebab terkendalanya pengiriman.

Begitulah seterusnya sampai kesabaran anda sampai di titik nadir dan andapun merasa kapok untuk membeli dari penjual itu lagi. Pengiriman barang yang tak kunjung sampai tentunya menimbulkan kecurigaan akan kondisi atau kualitas barang yang akan kita terima nantinya. Apalagi jika anda telah mentransfer sejumlah uang untuk membeli barang tersebut.

Situasi serupa dapat pula terjadi dalam lingkup yang lebih luas. Seperti antara perusahaan dengan pemasok maupun antara rakyat dengan pemerintah.

Apa hubungannya kasus klasik jual beli dengan hubungan rakyat ke pemerintah? Mari simak penjelasan berikut.

Pada 30 September 2020 lalu, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi kabar bahwa vaksinasi Covid-19 kemungkinan sudah dapat dilakukan November mendatang. Luhut bahkan mengaku telah berdiskusi dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito perihal penggunaan vaksin secara darurat (emergency use authorization).

Sumber : CNBC Indonesia[Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Bisa Dilakukan November Nanti]

Dari sini, masyarakat awam menangkap pernyataan dari pemerintah, bahwa bulan November vaksinasi akan dilakukan. Setelah vaksinasi maka kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Akhinya sebentar lagi, rakyat akan terbebas dari berbagai protokol pageblug corona.

Namun pernyataan pemerintah saat itu menimbulkan kegaduhan, terutama dari para ahli dan ilmuwan. Sebab, ketika belum ada satu pun vaksin Covid-19 yang dinyatakan berhasil oleh WHO, termasuk vaksin Sinovac asal China, pemerintah Indonesia justru dengan berani memesan jutaan dosis vaksin bahkan berencana memberikannya ke masyarakat lewat penggunaan darurat.

Akibatnya pernyataan untuk menyuntikkan vaksin pada November diralat. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi belum dapat dipastikan, menunggu izin dari BPOM. Namun pemerintah kembali menjanjikan vaksinasi akan dilakukan di bulan Desember dengan pertimbangan sejumlah negara telah selesai melakukan uji klinis vaksin.

Pelaksanaan vaksinasi yang dipercepat menimbulkan kebingungan. Salah satunya datang dari dosen ilmu komunikasi Universitas Padjajaran Herlina Agustina. Menurut Herlina, pemerintah tidak memberikan komunikasi yang ajeg sehingga memicu kebingungan. Pemerintah pun dinilai terburu-buru melaksanakan vaksinasi.

Sementara vaksin Sinovac saja masih diujicobakan kepada ribuan relawan. Oleh karena itu juru bicara tim uji klinis vaksin Sinovac Universitas Padjajaran Rodman Tarigan mempertanyakan rencana vaksinasi di November. Sebab hal yang paling krusial dari uji klinis vaksin, yakni fase 3 belum bisa diketahui hingga uji klinis selesai.

Oleh karena menimbulkan kegaduhan, pemerintah kembali meralat pernyataannya. Airlangga Hartarto menyatakan Desember baru akan dimulai pengadaan vaksin jadi dari sejumlah negara yang telah selesai melakukan uji klinis. Sementara vaksinasi belum dapat dipastikan, menunggu izin BPOM.

Indonesia diketahui telah memiliki komitmen pembelian vaksin jadi dari tiga produsen vaksin Covid-19, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Menurut Airlangga, BPOM telah mengirimkan tim ke China untuk melihat langsung produksi ketiga vaksin tersebut.

Di tahap awal, vaksin Sinovac dalam bentuk jadi akan masuk bertahap sebanyak tiga juta dosis. Selain vaksin jadi, pemerintah juga akan mengimpor vaksin dalam bantuk bahan baku yang akan diproduksi di Biofarma. Presiden Jokowi mengarahkan bahwa tahapan ini akan bisa dimulai saat BPOM mengeluarkan emergency use authorization (EUA).

Namun pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo mempertanyakan kriteria EUA sebagai landasan pemberian vaksin ke masyarakat. Sebab, EUA ada karena kegentingan. Pemerintah harus memaparkan secara rinci kegentingan itu, harus ada angka yang jadi acuan.

Ahmad mengingatkan BPOM juga harus tetap independen dan terhindar dari berbagai tekanan. BPOM harus tetap mengutamakan keamanan dan efektifitas dari vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang kebingungan dan ragu terhadap keampuhan vaksin.

Sumber : BBC [Covid-19: Indonesia targetkan impor vaksin pada Desember, relawan: 'uji klinis belum selesai kok sudah pesan vaksin jadi?']

Ingat, pemerintah sudah terlanjur mengatakan akan melakukan vaksinasi di bulan November 2020. Namun rencana vaksinasi seperti itu justru akan menempatkan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Itulah yang menjadi perhatian para ilmuwan dan akademisi.

Sehingga pada 23 Oktober lalu, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan adanya kemungkinan vaksin Covid-19 tidak jadi masuk ke Indonesia pada November 2020. Hal itu disampaikannya setelah berkomuniksi dengan Presiden Jokowi.

Luhut mengaku vaksin siap didistribusikan, namun karena UEA mengatur berbagai tahapan yang harus dipatuhi, maka rencana vaksin masuk ke Indonesia pada minggu kedua November 2020 bisa tidak kesampaian.

Sumber : Kompas [Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor]

Pada akhirnya, kedatangan vaksin yang dijanjikan di bulan November benar-benar dipastikan batal. Bahkan distribusi vaksin Covid-19 hampir dipastikan batal terlaksana di tahun ini. Dalam laporan Satgas PEN mengenai status dan progress vaksin, pendistribusian paling cepat dapat dilakukan pada kuartal II/2021.

Sumber : Bisnis [Vaksin Covid-19 Batal Terdistribusi Tahun Ini!]

Ironis, padahal pemerintah telah memberikan kabar baik vaksinasi yang tentunya dianggap masyarakat sebagai harapan terbebas dari berbagai protokol kesehatan yang membebani berbagai aspek kehidupan seperti sosial dan ekonomi.

Pemerintah bahkan tengah mengancang-ancang akan segera memasuki New Normal yang wajar saja direspon masyarakat dengan tidak begitu memperdulikan protokol kesehatan. Apalagi aturan pembatasan sosial kini hanya berlaku bagi daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan wilayah lain hanya memberlakukan PSBM atau bisa dikatakan telah memasuki New Normal. Kerumunan orang sudah terjadi dimana-mana.

Tengok saja pelanggaran prokes saat Pilkada dan demo buruh – mahasiswa tentang Omnibus Law di seluruh Indonesia. Bukankah ini pertanda bahwa masyarakat sudah tidak peduli lagi dan jenuh dengan prokes Covid-19? Apalagi rasa kekhawatiran masyarakat terhadap corona berkurang karena ada janji dari pemerintah yang tengah mempersiapkan vaksin di tahun ini.

Ternyata rencana vaksinasi gagal. Ditambah pula dengan kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang mengakibatkan kerumunan massa besar di bandara Soekarno – Hatta, Petamburan, dan Megamendung Bogor. Ingat kerumunan massa tak hanya dilakukan oleh kelompok 212. Kita telah melihat sendiri kerumunan orang di Pilkada dan berbagai aksi demonstrasi.

Sebelum ada kerumunan FPI, pemerintah telah memiliki amunisi guna menjaga agar corona tak menyebar luas, yakni vaksinasi yang direncanakan tahun ini. Anehnya ketika upaya untuk vaksinasi gagal, dan muncul kerumunan massa FPI di tiga lokasi, Presiden Jokowi justru mengetatkan protokol kesehatan dengan memerintahkan TNI-Polri serta Satgas Covid-19 untuk tak sekedar mengimbau masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan tapi juga menindak tegas.

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," kata Jokowi pada 16 November 2020 lalu.

Jokowi mengatakan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas. Jokowi menambahkan, ketegasan tersebut diperlukan mengingat data terakhir menunjuukan angka Covid-19 sudah berada pada angka 12,82 persen, lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Sumber : Kompas [Jokowi: TNI-Polri dan Satgas Covid-19 Jangan Cuma Mengimbau, Tindak Tegas]

Mengapa ketegasan itu tidak diterapkan pada kerumunan massa sebelum kelompok 212? Ketegasan yang terlambat itu justru menjadi pertanda bahwa pemerintah gagap dalam menerima kenyataan, vaksinasi tidak dapat dilakukan tahun ini.

Akibatnya, masyarakat kini dalam posisi kebingungan, Aksi saling menyalahkan antara kelompok 212 dengan pihak lain pun terjadi soal kerumunan massa. Blok Islam 212 dan pihak oposisi mempertanyakan alasan tindakan tegas itu tak dilakukan saat rangkaian demonstrasi menolak Omnibis Law. Mereka juga mempertanyakan alasan 10 ribu kerumunan massa banser di Jateng tidak ditindaklanjuti dengan pencopotan Kapolda Jateng seperti yang terjadi pada Kapolda DKI. Mengapa hanya Gubernur Anies yang dipanggil terkait kerumunanan, sedangkan Gubernur lain seperti Ganjar tidak ikut dipanggil?

Apakah kelompok 212 salah tidak menjalankan prokes Covid-19? Jelas. Tapi harus ingat, Demo Omnibus Law, kerumunan pilkada hingga kerumunan Banser juga melanggar aturan. Sungguh lucu ketika hanya satu kelompok yang disalahkan karena telah menimbulkan keramaian.

Padahal pemerintah dari awal sudah gagap menangani Covid-19, mulai dari prediksi puncak corona yang salah berkali-kali, PSBB yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh pemerintah, serta upaya pemerintah yang memaksakan aspek kesehatan membaur dengan ekonomi. Terkahir, vaksin batal, tapi lucunya yang disalahkan dan dituduh justru rakyat sendiri.

Tuduhan yang mengakibatkan perpecahan. Perpecahan yang disebabkan kegagapan pemerintah menangani Covid-19.