Ketua Satgas Covid-19 memberikan manifesto secara umum bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi."Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. 'Solus Populi Suprema Lex', keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya sebagaimana dilansir dari Antara (17/11/20)

Sebelumnya Doni Monardo dengan lugas menegur pemerintah DKI Jakarta agar konsisten menerapkan peraturannya terkait dengan PSBB, tak terkecuali kepada Habib Rizieq Shihab. Dia mengucapkan teguran itu sehari setelah acara di Petamburan kelar. Dia mengapresiasi ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta.

Adapun sanksi tersebut telah diberikan kepada sebanyak 17 orang berupa denda sebesar 1,5 juga rupiah dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan pada kegiatan di Petamburan. Atas hal itu, Doni mengapresiasi kepada tim Satgas DKI Jakarta atas penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku tersebut.

Kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI, yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari RRI (16/11/20)

Tidak berhenti sampai disitu Doni juga melanjutkan apresiasinya kepada pemerintah DKI tentang penegakan sangsi kepada panitia penyelenggara berupa denda.
"Gubernur Anies, telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasat Pol PP, untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut.

Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni.

Beliau mengarisbawahi bahwa "Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujarnya.

"Gubernur DKI, melalui Walikota Jakarta Pusat, telah membuat surat. Kami peroleh dari pemerintah DKI Jakarta. Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, bahwa Pemerintah DKI Jakarta dari awal tidak memberikan izin ya,” katanya.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan Poda Metro Jaya untuk memeriksa Gubernur Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menjelaskan Anies bakal diperiksa dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sebagaimana yang dilansir dari Antara (16/11/20)

Tak ayal, selama 10 jam Anies Baswedan harus menjawa 33 pertanyaan yang dianggap oleh, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sebagai upaya klarifikasi

Menyambung dari Doni Monardo bahwa DKI tak pernah keluarkan ijin, pemanggilan Anies Baswedan tak luput dari amatan Gde Siriana Yusuf selaku Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) akhirnya juga angkat bicara. Sebagaimana yang dilansir dari RRl (17/11/20)

Baginya pemeriksaan terhadap Anies Baswedan ini dilihatnya sebagai hal yang tidak berimbang mengingat banyak sekali kerumunan massa yang dipicu oleh aktifitas kampanye dalam iklim Pilkada. Namun, tak satupun kepala daerah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

"Selama ini ada banyak pelanggaran terkait Pilkada, atau bahkan ada anggota Polisi bikin acara internal keramaian tapi tidak sampai Gubernur dipanggil," katanya.
Perbedaan penanganan pihak berwenang antara kepala daerah di wilayah lain dengan Anies dirasa lebih bernuansa politis.

Hal ini nampak regulasi opini publik sejak awal pemberlakuan PSBB. DKl Jakarta dianggapnya lebih tegas dan konsisten bila dibandingkan dengan pemerintah pusat.

"Saya melihat mungkin ada semacam mendowngrade image AB (Anies Baswedan) juga, yang kalau dilihat opini publik sejak awal pemberlakuan PSBB justru AB terlihat lebih tegas dan konsisten dibanding kebijakan pusat. Masyarakat juga ikuti bagaimana cerita tarik-menarik lockdown dan juga PSBB," katanya.

Selain itu, kata ia, DKI Jakarta baru saja dapat penghargaan internasional STA 2021 dan laporan keuangan DKI versi BPK juga bagus selama Anies pimpin DKI. Ini semua credit untuk Anies.

Nuansa politis semakin terkesan menguat ketika secara serta merta Megawati justru melempar kritik atas DKl Jakarta yang nota bene banyak menerima penghargaan.

"Aneh ketika Mega nyentil DKI terkait DKI tidak masuk Kota intelektual versi UNJ. Tapi Mega tidak nyentil Gubernur Jateng yang tidak dapat STA 2021. Saya melihat ada kepentingan gosok-gosok kandidat-kandidat Capres 2024 agar berkilau di opini publik," tegas ia.

https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat...tuk-apa?page=4

Betul kecuali pemprov sebagai penyelenggara spt contoh di bawah ini..

Kasus 'Kerumunan' di Alun-alun Surabaya, Risma Dinilai Langgar Inpres



Presiden sudah mengintruksikan tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Instruksi Presiden (Inpres) itu Nomor 6 Tahun 2020.

Namun Pemkot Surabaya justru menggelar pagelaran seni sehingga menimbulkan kerumunan di area Balai Pemuda yang dbangun alun-alun itu.