Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan pihaknya tidak berencana menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wacana legislatif memanggil Anies itu mencuat setelah Fraksi PSI di DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Anies terkait kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Tidak (akan menggunakan hak interpelasi). Pertama, menurut kami, kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam Pergub," kata Wibi saat dihubungi, Selasa (17/11).

Menurut Wibi sejak awal Anies dan jajaran sudah mengimbau agar Rizieq dan FPI tidak menggelar acara yang berpotensi mengumpulkan massa. Selain itu, sambungnya, Pemprov DKI juga langsung menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta kepada Rizieq akibat kerumunan yang terjadi.

Lebih lanjut, ia menegaskan yang menjadi subjek persoalan terkait timbulnya kerumunan itu seharusnya sosok Rizieq Shihab. Ia malah mengaku heran jika permasalahan itu ditujukan kepada Anies.

"Mengenai kerumunan itu, subjeknya itu kan Pak Habib Rizieq, bukan Pak Anies, kenapa kita masalahin Pak Anies," ujar Wibi.

Wibi juga membela Anies terkait tudingan yang menyatakan Sang Gubernur mengabaikan kerumunan di acara Rizieq Shihab. Menurut dia, imbauan agar tidak ada kerumunan juga bagian dari pencegahan.

"Kita memandang, dari pihak kita, Pemda DKI sudah melakukan pencegahan lewat surat imbauan itu, bahwasanya jangan kerumunan, tapi pada faktanya masih juga bandel, kerumunan tetap terjadi, maka daripada itu kita sanksi," kata Wibi.

"Mau bagaimana? Mau kita bubarin secara paksa, itu massa lho. Ini berbeda, kita sama-sama tahu, kalau terjadi pemaksaan pembubaran itu bisa terjadi bentrok, kalau chaos siapa yang dirugikan," tambahnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI, Gembong Warsono, menyatakan pihaknya belum memutuskan bakal mengikuti langkah PSI. Menurutnya, saat ini PDIP belum membahas soal pemanggilan Anies terkait kerumunan Rizieq Shihab.

"Belum, kita masih belum bahas soal itu," kata Gembong.

Gembong mengaku saat ini Fraksi PDIP masih fokus dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021.

"Karena kita masih fokus pada pembahasan APBD 2021, jadi kita belum sampai ke tahapan itu," ujarnya.

Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sebelumnya berencana menggulirkan hak Interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini dikarenakan, Anies diduga melakukan pembiaran terhadap kerumunan massa pimpinan FPI Rizieq Shihab pekan lalu.

Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, pemanggilan Anies ini didasari penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia menyayangkan Anies tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah terjadinya kerumunan massa.

link



"Mengenai kerumunan itu, subjeknya itu kan Pak Habib Rizieq, bukan Pak Anies, kenapa kita masalahin Pak Anies," ujar Wibi.