Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan FPI membandingkan penanganan kerumunan massa di acara Habib Rizieq dengan Pilkada serentak 2020. Menanggapi hal tersebut KPU menilai tidak tepat bila kerumunan lain dibandingkan dengan pilkada.

"Dalam hal ada kegiatan lain yang kemudian membandingkan dengan yang terjadi September kemarin (tahapan pendaftaran Pilkada), bagi kami itu sepertinya kurang tepat kalau membandingkan," ujar Komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Selasa (17/11/2020).

Viryan mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, KPU memiliki aturan protokol kesehatan. Selain itu, menurutnya, setelah terjadi peristiwa kerumunan dalam tahapan pendaftaran KPU telah meningkatkan standar protokol kesehatan.

"Pertama di kantor KPU dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada sudah memiliki protokol kesehatan. Kedua setelah peristiwa kerumunan yang terjadi itu bukanlah hal yang diinginkan oleh kita dan setelah itu terjadi, KPU beserta pemerintah dan seluruh jajaran meningkatkan standar protokol kesehatan yang maknanya tidak boleh terulang," kata Viryan.

Tidak hanya itu, pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada diberikan tindakan tegas oleh Bawaslu. Menurutnya, upaya peningkatan ini dilakukan dengan cara revisi Peraturan KPU terkait protokol kesehatan.

"Di beberapa daerah, pelanggaran yang masih terjadi (pelanggaran) itu ditindaklanjuti, jadi kita bisa lihat berdasarkan laporan Bawaslu pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan," kata Viryan.

"Kemudian setelah itu ada revisi PKPU, bahkan KPU langsung merevisi peraturannya itu yang maknanya adalah setelah peristiwa itu terjadi kita mengevaluasi dan memperketat, bahkan ada maklumat kalau saya tidak keliru kebijakan dari kepolisian," sambungnya.

Viryan menuturkan tidak tepat bila kerumunan pada tahapan pendaftaran dijadikan justifikasi terkait kegiatan lain. Menurutnya, hal ini dapat membuat masyarakat kembali tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

"Kalau kemudian bulan September itu yang sudah kita ubah dan kita disiplin yang melanggar setelah itu ditindak, kemudian pada saat sekarang ada kegiatan yang melanggar disiplin menarik itu kembali. Kalau narasi ini dijadikan justifikasi oleh kegiatan-kegiatan lain maka kami juga khawatir semuanya akan kembali tidak disiplin," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan proaktif saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan pilkada serentak 2020.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta," kata Anies.


Tanggapi Anies-FPI, KPU: Tak Tepat Kerumunan Lain Dibandingkan Pilkada

udahlah KPU, lo semua itu sudah terbukti melanggar aturan. lo pilih diem aja & ngaku salah, atau pingin disamperin ribuan mujahid-mujahidah?

gara-gara lo semua, IB HRS & Habib Anies Baswedan kena masalah. kalau lo ngaku salah, maka lo semua termasuk ke dalam golongan umat Islam yang beriman. kalau lo semua ngedukung dzuriyat rasul dalam menegakkan hukum Allah SWT di Indonesia, sorga yang kekal balasannya kelak bagi kalian.