Indonesia negara agraris. Sedari dulu sebutan itu telah melekat di benak masyarakat. Negeri yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan negeri yang memiliki potensi sumber alam besar untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan nasional untuk rakyatnya.

Namun pelbagai impor produk pertanian membuat kita ragu. Apakah negeri ini masih menjadi negara agraris? Bahkan sudah bukan rahasia lagi jika produk hortikultura, terutama buah dan sayuran di pasar Indonesia dikuasai produk impor. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah petani kita kurang? Ataukah teknologi pertanian kita belum memadai? Atau jangan-jangan ada pihak yang sengaja menahan kemajuan pertanian demi cuan.

Usut punya usut ternyata tidak majunya pertanian Indonesia ada andil besar dari jatah preman yang inginkan cuan dari buah impor. Berdasarkan Laporan Investigasi Tempo edisi 02 November 2020, diduga Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali dan Ketua Bidang Organisasi DPP Partai NasDem Rusdi Masse memperdagangkan pengaruh sebagai anggota DPR dan petinggi Partai NasDem demi mendapatkan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Investigasi Tempo tersebut memaparkan keterlibatan Ahmad Ali dan Rusdi Masse dalam penerbitan kedua dokumen yang dibutuhkan pengusaha importir produk hortikultura dan buah-buahan. Dengan cara memperdagangkan pengaruhnya, kedua politisi NasDem itu mewajibkan para pengusaha impor menyetor uang kepada mereka sebagai orang yang disebut berpengaruh dan memiliki kendali terhadap Kementerian Pertanian. Terlebih Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan kader NasDem.

Investigasi Tempo ini menjadi perhatian salah satu kader Partai NasDem, Kisman Lakumakulita. Lewat surat terbuka tertanggal 3 November 2020 yang ditujukan ke Ahmad Ali dan Rusdi Masse, Kisman mendesak agar kedua politisi secepatnya menjawab tudingan investigasi majalah Tempo.

Ia pun meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan alasan kementerian yang dipimpinnya dibiarkan terlibat dan terjebak dalam praktik korupsi.

Sumber : Fajar[Surat Terbuka Kisman: Kaka Ahmad Ali dan Rusdi Masse Berhentilah Memperburuk Partai Nasdem]

Namun, bantahan keterlibatan dalam praktik korupsi impor buah itu tak kunjung dikeluarkan Ahmad Ali maupun Rusdi Masse. Hal ini pun menandakan makin kuat dugaan bahwa kedua politisi NasDem itu bermain-bermain dengan rasuah.

Oleh karena itu, sepuluh hari setelah terbitnya surat terbuka, tepatnya pada 13 November 2020, Kisman Latumakulita melaporkan Ahmad Ali dan Rusdi Masse ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, dugaan pengaturan kuota impor pangan yang ramai diberitakan sudah cukup jadi bukti pendahuluan bagi KPK.

Kisman menyatakan, ia sebagai kader NasDem berharap dugaan praktik kotor kuota impor tidak benar. Apalagi kasus tersebut telah memberikan citra yang tidak baik bagi partai.

“Dugaannya meminta fee Rp1.000 per kilogram seperti investigasi salah satu media. Saya kira ini gratifikasi kalau benar adanya. Nah, KPK silahkan masuk,” beber Kisman.

Sumber : RakyatSulawesi [Dugaan Mafia Impor Pangan, Ahmad Ali dan RMS Dilaporkan ke KPK]

Pelaporan ke KPK oleh Kisman yang merupakan kader partai terhadap pimpinannya menunjukkan bahwa internal Partai NasDem sudah gerah dengan kelakuan kedua politisi yang disebut-sebut tergabung dalam faksi kelompok aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Mantan Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella, kubu aktivis HMI ini digagas oleh Ahmad Ali, Rusdi Masse, serta Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Barat Saan Mustopa. Dengan kata lain, Ahmad Ali dan Rusdi Masse memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga memungkinkan untuk melakukan korupsi berjamaah.

Tapi tidak hanya terkait korupsi impor buah. Ahmad Ali dan Rusdi Masse pun diduga turut terlibat dalam perkara fenomenal Djoko Tjandra melalui politikus NasDem Andi Irfan Jaya dalam kasus pemufakatan jahat pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.

Andi Irfan dikatakan berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki dalam pengurusan fatwa MA. Namun, bagaimana mungkin Djoko Tjandra yang merupakan pengusaha kelas kakap mau langsung percaya kepada Andi Irfan yang bukan siapa-siapa di kalangan dunia bisnis maupun politik.

Rio Capella menegaskan, Andi Irfan bukan pemain tunggal. Dia meyakini ada orang berpengaruh dibaliknya. Rio memaparkan bahwa Andi Irfan Jaya dulunya adalah peneiliti atau surveyor di Makasar. Kemudian Andi mengenal seorang politikus NasDem sehingga ia pun ditarik menjadi Wakil Ketua di Sulsel. Jadi atasan Andi Irfan ini lah yang menjual pengaruhnya ke Djoko Tjandra. Dengan kata lain, Ketua DPW NasDem sejak 2017, Rusdi Masse merupakan orang dibalik Andi Irfan Jaya.

Namun, jika hanya Rusdi Masse yang menjadi penjamin, seseorang yang hanya memiliki pengaruh kuat di Sulsel, tidaklah cukup untuk meyakinkan Djoko Tjandra. Harus ada dukungan kuat dari politikus yang memiliki pengaruh kuat di pusat. Di sinilah nama Ahmad Ali muncul. Apalagi ia satu faksi dengan Rusdi Masse, serta pernah menjadi anggota Komisi III DPR RI sehingga memiliki pengaruh di antara para penegak hukum.

Sumber : [url=https://akuraS E N S O Rid-1214013-read-misteri-sosok-king-maker-di-balik-andi-irfan-perantara-suap-dari-djoko-tjandra-ke-pinangki]Akurat[/url] [Misteri Sosok 'King Maker' di Balik Andi Irfan, Perantara Suap dari Djoko Tjandra ke Pinangki]

Sudah tepat kader NasDem melaporkan pimpinannya sendiri ke KPK. Mereka justru hanya akan menjadi duri dalam daging di partai. Bahkan kasus fenomenal Djoko Tjandra pun disebut-sebut melibatkan kedua politisi itu. Kini saatnya lembaga anti rasuah bergerak. Jangan sampai mereka tak sedikitpun tersentuh oleh hukum. Demi membuktikan pula bahwa KPK kini tetap kuat, bukan?