Sebut Rocky Gerung Doyan Caci Maki Jokowi, Arya Bima: Sudah Sangat Luar Biasa Kebablasan

Dipublikasikan pada 22 Oktober 2020.



JAKARTA - Meski Rocky Gerung kerap mencaci presiden. Namun, dia tidak dijebloskan ke dalam penjara meski telah terbukti salah dalam undang-undang.

Hal ini diungkap Politisi PDIP Arya Bima saat menampik anggapan bahwa pemerintah saat ini, telah melakukan tindakan represif atau pembungkaman terhadap pihak-pihak yang kontra terhadap pemerintah.

“Represif seperti apa ya? Saya lihat jurus demokrasi, di era sekarang ini kan bisa kita lihat dari berbagai bentuk ya. Rocky itu doyannya ngeritik caci maki kepada Jokowi itu di Youtube maupun di ruang publik lewat media itu, kayak gitu tuh coba lihat,” ucap Arya Bima dalam acara Mata Najwa, Rabu malam (21/10) dikutip dari RMOL.

Pimpinan Komisi VI DPR RI ini menegaskan, demokrasi yang ada di Indonesia sudah kebablasan. Lantaran semua masyarakat melakukan serangan caci maki melalui berbagai media.

“Gini lho maksud saya, era saat ini saya melihat malah interpretasi demokrasi ini sudah sangat luar biasa kebablasan dan enggak ngerti, siapapun bisa menginterpretasikan demokrasi itu semau-maunya, gitu lho tanpa melihat kita ini memakai sistem demokrasi untuk apa?” tegasnya.

Menurutnya, periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi ini telah memasuki era di mana berkembangnya industri teknologi yang sangat pesat.

Sehingga, kontrol terhadap seluruh platform media massa dirasa sangat sulit lantaran seluruh masyarakat bebas berbicara di ruang publik.

“Jadi yang saya lihat, bahwa di era Pak Jokowi saat ini dalam era ruang publik diisi dengan berbagai teknologi media, baik itu mainstream, online maupun medsos ini sesuatu yang tanpa kendali,” katanya.

Arya menambahkan orang kritis justru harus diapresiasi. Namun, jika penyebar hoaks dan hasutan perlu dikendalikan dengan undang-undang yang saat ini ada yaitu UU ITE.

“Jadi, kalau itu kritis di era sekarang ini saya kira itu sesuatu yang harus diapresiasi, bahwa kekuasaan tidak mungkin, tidak harus ada kelompok kritis. Ini untuk check and balance,” katanya.

“Tapi harus dibedakan mana itu masalah hoaks dan hasutan. Saya kira apa kita mau kembangkan terus yang namanya hoaks dan hasutan ini? Dan itu ada batasannya, dan batasan itu bukan ada di Jokowi, tapi memang UU ITE itu,” tandasnya. (rmol/pojoksatu/fajar