CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
UU Ciptaker Hapus Kewajiban 30 Persen Hutan Warisan Habibie
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f8adb56c8393a58f8034181/uu-ciptaker-hapus-kewajiban-30-persen-hutan-warisan-habibie

UU Ciptaker Hapus Kewajiban 30 Persen Hutan Warisan Habibie

UU Ciptaker Hapus Kewajiban 30 Persen Hutan Warisan Habibie

DPR akhirnya resmi mengirimkan naskah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) guna ditanda tangan lalu diperundangkan, Rabu (14/10).

Naskah yang dikirimkan tersebut, seperti yang dikonfirmasi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, berjumlah 812 halaman dengan rincian 488 halaman berupa UU, dan sisanya bagian penjelasan.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada draf UU berjumlah 812 halaman, Omnibus Law UU Ciptaker menghapus kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan kecukupan kawasan hutan di setiap aliran sungai.

Aturan yang dihapus adalah yang berasal dari Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada UU Kehutanan itu mengharuskan pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau minimal 30 persen.

"Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional," demikian bunyi pasal tesebut.

Aturan mula itu ditandatangani Presiden ketiga RI B.J. Habibie pada 30 September 1999. Namun, aturan itu lenyap di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diusulkan Presiden Jokowi.

'Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau,' demikian perubahan bunyi pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan berdasarkan draf final RUU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman yang diterima CNNIndonesia.com dari Baleg DPR RI.

Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja menambahkan satu ayat dalam pasal itu. Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ancaman Terhadap Hutan

Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana menilai aturan terbaru itu mengancam keberadaan hutan di nusantara.

"Kalau tidak ada batas minimum, bagaimana kita memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terlampaui?" kata Wahyu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).

Wahyu mengaku pihaknya tak habis pikir dengan pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang menyebut aturan dalam Omnibus Law UU Ciptaker itu berdampak baik. Penghapusan aturan itu, kata dia, justru membuat Indonesia akan kesulitan menjaga porsi hutan.

Ia mengatakan dengan regulasi yang lama saja Indonesia masih tak mematuhi batasan ekspansi hutan. Oleh karena itu ketika aturan tak ketat lagi, Wahyu memprediksi hutan akan semakin dihabisi.

"Bagaimana kita melindungi hutan dari ekspansi industri ekstraktif, baik perkebunan, tambang, atau kehutanan. Bahkan dengan regulasi yang lama kita saja setengah mati," ucap dia.

Sementara itu, pada 7 Oktober lalu, dalam konferensi pers lewat Youtube Perekonomian RI, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja mempermudah pemerintah mencabut izin usaha perusahaan perusak lingkungan.

Siti mengatakan UU itu menggabungkan pengurusan izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dengan pengurusan izin usaha. Sehingga jika perusahaan melanggar, pemerintah bisa mencabut keduanya sekaligus.

"Kalau ada masalah di lingkungan, karena dia (amdal) menjadi dasar dalam perizinan berusaha, lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha," kata Siti.

Siti juga membantah pernyataan yang menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja membuat kemunduran terhadap perlindungan lingkungan. Politikus Partai NasDem itu mengklaim undang-undang ini hanya menyederhanakan perizinan demi kemudahan bagi para pelaku usaha.

link


"Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional," demikian bunyi pasal tesebut.

Aturan mula itu ditandatangani Presiden ketiga RI B.J. Habibie pada 30 September 1999. Namun, aturan itu lenyap di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diusulkan Presiden Jokowi.



"Bagaimana kita melindungi hutan dari ekspansi industri ekstraktif, baik perkebunan, tambang, atau kehutanan. Bahkan dengan regulasi yang lama kita saja setengah mati," ucap dia.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan 2 lainnya memberi reputasi
amdal amdalll
profile-picture
profile-picture
lupis.manis. dan extreme78 memberi reputasi
Industri yg paling merusak hutan ya batu bara dan sawit.
Siapa cukong batu bara dan sawit?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
reid2 dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Wah klo ini gw juga dukung nih utk omnibus di review dan ditunda emoticon-Kagets
profile-picture
profile-picture
profile-picture
tantintuuun dan 4 lainnya memberi reputasi
hutan mau dijadiin sawid
buat anak cucu mantu nyalond
profile-picture
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan 2 lainnya memberi reputasi
Buat memudahkan bgn perkebunan sawit?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan 3 lainnya memberi reputasi
Terus masalahnya dimana drun? Kan ada amdal

Lagian ujung ujungnya kan untuk kesejahteraan rakyat

UU Ciptaker-nya sudah disahkan, mau protes ya silahkan ke MK
profile-picture
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh juraganind0
Lihat 5 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 5 balasan
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan extreme78 memberi reputasi
Paru paru negeri ini di hutan Kalimantan, pantesan hutan disana dibabat habis dan dibakar

Negeri Ngeri

Semoga para cebong dan buzzer2Rp nya sadar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
db84x3 dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
Drun vs buzzereP sono perang

Omnibullshuit
Diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi bisa saja malah naik jadi lebih 30%.

Kalau mau cari salah pasti akan ada banyak kesalahan tapi apakah itu signifikan? Apakah layak diperdebatkan sampai berkerumun mengundang covid dan membuat kerusuhan.


Lihat 14 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 14 balasan
Koar2 ngerusak lingkungan tapi situ masih lupa matiin pc pas ketiduran?

GIF
Sjw pohon cuma di Jakarta, spesialnya pencinta pohon dadakan yg kalah pilkada emoticon-Ngakak

Mau ribuan hektar ditebang atau dibakar buat food estate, sawit, jalan tol gak ada yg ribut emoticon-Ngakak
profile-picture
db84x3 memberi reputasi
waduhh emoticon-Belo

menunggu narasi pembelaan bujer-bujer Rp nastaik emoticon-Big Grin

ntar kena pasal uu ite klo berpendapat kontra emoticon-Big Grin

ngeri bet emoticon-Big Grin



cuman bujer-bujer Rp nastaik yg dijamin bebas dari uu ite emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
wagiminpaijo101 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh isengajah02
banyak loh yg gaje tp sengaja dibikin ribut dibagian ciptaker biar masyarakat g fokus dgn yg lainnya
emoticon-Traveller
profile-picture
db84x3 memberi reputasi
Diubah oleh hantupuskom
Perkebunan anak dan mantu bakal makin jaya nih
Saya nunggu Peraturan Pemerintah nya dulu untuk mengetahui aturan detil nya...
Nah bgmn tanggapan dpr/ pemerintah/ yg ahli nih utk merespon?
Pasti kan ada alasannya
Sabar ya


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di