KAMI & Demokrat Dituding Jadi Dalang Demo UU Cipta Kerja, Benarkah?

Penulis: Zakki Amali
13 Oktober 2020



Pihak yang menuding Partai Demokrat sebagai demo dalang tolak UU Cipta Kerja untuk membuktikan agar tak dituding balik kebo.

tirto.id - Para pendengung ( buzzer ) di social media menuding ADA dalang demo tolak omnibus hukum Cipta Kerja. Tuduhan mengarah ke Partai Demokrat dan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Akun Twitter tanpa identitas  @digeeembokFC melontarkan tudingan ke Demokrat bertepatan dengan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Saat itu, demonstrasi belum besar seperti hari-hari berikutnya, tetapi rumor telah disebarkan bahwa Pendiri Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mendanai buruh. 

Demokrat juga menginstruksikan kader di daerah yang kursi kursi legislatif dan eksekutif untuk tinggal dan menerima pendemo. Hal ini terkait sasaran demonstran ke kantor pemerintahan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Ossy Dermawan menyatakan keinginan kader keluar daerah selama demo terjadi. Kader diinstruksikan menemui pendemo dan memasang aspirasinya. Tujuannya “agar tidak terjadi tindakan kerusuhan".

Namun, ia membantah tudah tudingan pendanaan dan menggerakkan masyarakat untuk turun ke jalanan menolak UU Cipta Kerja. Surat internal partai disebut melarang pengurus daerah dan cabang untuk memprovokasi dan mengerahkan massa.

“Bahwa benar dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, ketua umum (SBY) juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD-nya masing-masing," kata Ossy . 

Pengakuan Demokrat selaras dengan fakta di lapangan. Setidaknya ada empat kader di tingkat DPRD bertindak sebagai perwakilan untuk menemui pendemo di Sumatera Barat, Jambi, Bojonegoro dan Purwakarta pada 8 Oktober lalu.

Kader partai lain yang tak dituding sebagai dalang, juga menerima pendemo seperti PKS, Golkar Gerindra, PKB, Nasdem hingga PPP yang terkenal setidaknya di 16 daerah . Hal ini berkaitan dengan lokasi demo serentak di 18 provinsi sehingga tak semua anggota legislatif yang menemui pendemo dari Demokrat. 

Tak berhenti di Demokrat, pendengung juga menuding KAMI sebagai demo bagian inisiator. Tuduhan itu terjadi setelah demo mereda pada 11 Oktober. Sehari setelahnya, polisi menangkap penangkapan ketua dan anggota KAMI di Medan, Sumatera Utara.

Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Martuani Sormin mengatakan Khairi Amri, ketua KAMI Medan menjalani pemeriksaan diduga terlibat penyalurkan logistik ke demonstran. Dua anggota KAMI juga terkait dengan penghasutan demo di dunia maya. Keduanya dijerat dengan UU ITE.

Tiga anggota KAMi adalah sedikit dari total 3.835 demonstran yang ditangkap polisi pada 8-9 Oktober di 18 Provinsi di Indonesia. KAMI membantah tudingan.
Ketua Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan pelaku kerusuhan bukan dari pihaknya. Secara kelembagaan KAMI tidak ikut aksi, tapi memberi kebebasan kepada pendukung untuk menyuarakan pendapat.

“Salah satu dari suara moral itu adalah menolak RUU Omnibus Law Ciptaker. Maka KAMI mendukung gerakan kaum buruh, mahasiswa dan pelajar, serta elemen-elemen lain yang menuntut pembatalan UU tersebut, "kata Yani, Senin (12/10/2020).

Dakwaan kepada inisiator dan penggerak demo bukan kali pertama. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku tahu orang-orang yang mendanai dan menggerakkan namun ia tak menyebutkan identitasnya.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap tujuh fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dikutip dari CNBC Indonesia , Kamis (8) / 10/2020). 

Dari tujuh fraksi tersebut, hanya Demokrat yang keluar ruangan ( walk out ) saat pengesahan UU Cipta Kerja. Menanggapi tuduhan Airlangga dengan sikap, SBY menyebut "mungkin ada yang berhubungannya". SBY justru meminta pihak yang menuding bicara ke publik agar tidak dituding balik hoaks.

“Saya kok enggak yakin ya, kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik. Dengan Pak Luhut baik. Dengan BIN juga enggak ada masalah, "kata SBY dalam kanal Youtube.
Menurut dia, sikap Fraksi Demokrat bukan lagi berwenangnya. Ia mempercayakan kepada pengurus saat ini. Kendati demikian, ia menilai penilaian keluar dilandasi UU Cipta Kerja masih menyisakan masalah setelah disahkan.
(tirto.id - zak / rio)
Penulis: Zakki Amali
Editor: Rio Apinino

https://tirto.id/kami-demokrat-ditud...-benarkah-f5Sr