Seorang Senator Amerika Serikat (AS) menuding China sedang bersiap Perang Dunia 3 dengan terus melakukan militerisasi di Laut China Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, China membangun pangkalan, landasan buatan dan dituding dibuat khusus untuk tujuan militer. Pembangunan ini menjadi masalah utama bagi negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Menurut laporan The Philippine Daily Inquirer, ada beberapa foto yang menunjukkan kapal kargo mengirim bahan bangunan ke pulau-pulau yang diklaim China sebagai miliknya.

Foto yang lain menunjukkan pembangunan landasan pacu, hanggar, menara kontrol, helipad, kubah, serta serangkaian bangunan bertingkat yang dibangun China di atas terumbu karang.

Dikutip dari Express, perpindahan lapangan terbang dan persenjataan kapal induk China ke wilayah tersebut membuat serangkaian pangkalan itu dijuluki 'Tembok Pasir Besar'.

Senator AS dari Partai Republik James Inhofe menyoroti militerisasi China di wilayah tersebut.

“Ini seperti Anda sedang bersiap untuk Perang Dunia 3. Anda sedang berbicara dengan sekutu di sana dan Anda bertanya-tanya di pihak mana mereka akan berada," kata Inhofe

Inhofe percaya AS hanya duduk dan menyaksikan China mempertaruhkan klaimnya atas terumbu dan bebatuan yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Menurut dia, AS tidak melakukan apa pun saat China mampu mengubah tempat itu menjadi pulau buatan yang dipenuhi senjata dan benteng pertahanan.

AS berupaya untuk membangun kendali di kawasan tersebut, di mana pasukan AS mendatangi pangkalannya sendiri di Guam.

Pada 2016, AS mencapai kesepakatan dengan Filipina untuk membangun lima pangkalan militer yang berlokasi di seluruh negara itu.

Kesepakatan ini membuat marah pihak Beijing seperti Pangkalan Udara Antonio Bautista di pulau Palawan barat, yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau Spratly yang disengketakan.

China mengklaim Laut China Selatan berdasarkan hak historisnya yakni sembilan garis putus-putus yang sebagian mencakup wilayah tersebut.

Klaim China ini tidak sesuai dengan perjanjian internasional dari UNCLOS.


SUMBER