- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kritik Pedas Pemerintah Soal Omnibus Law, Amien Rais: Indonesia (judul kepanjangan)


TS
bungtak.selalu
Kritik Pedas Pemerintah Soal Omnibus Law, Amien Rais: Indonesia (judul kepanjangan)
PR CIREBON - Ketua Umum Parta Ummat, Amien Rais, tak henti hentinya mengkritik Omnibus Law. Ia mengeluarkan kritikan pedas hingga menyebut pemerintah tuli, buta, dan bisu.
"Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Alquran, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: 'Kenapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran'," kata Amien seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta ekonomi partner sindikasi konten Rakyat Merdeka pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Dalam video itu, eks pendiri PAN ini meminta Jokowi membatalkan UU Ciptaker yang telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat.
Baca Juga: Jurnalis Alami Kekerasan dari Aparat saat Liput Unjuk Rasa, PWI Minta Polri Ambil Langkah Hukum
Tudingan Amien tersebut mengarah sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia menilai, Jokowi lah yangharus bertanggungjawab penuh atas terbitnya UU Cipta Kerja.
Hal itu karena Jokowi yang pertama kali melemparkan wacana pembuatan Omnibus Law saat pelantikan presiden pada Oktober tahun lalu. Amien menyebut pemrakarsa Omnibus Law adalah Jokowi.
Amien juga menyebut bahwa anggota DPR mengesahkan UU Cipta Kerja atas permintaan dari Presiden. Sehingga penanggung jawab utamanya adalah Presiden, sedangkan DPR sebagai penanggung jawab kedua.
Baca Juga: Untuk Pertama Kalinya, LIMA akan Gelar Turnamen Esports Mobile Legends
"Pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau DPR itu tukang stempel kemauan eksekutif doang. Jadi, DPR penanggung jawab kedua," ucap pendiri Partai Ummat itu.
Amien juga menyayangkan keputusan Pemerintah memakai sistem Omnibus Law. Menurutnya, sistem Omnibus Law merupakan peraturan yang mengarah pada kejahatan besar dan praktik otoritarianisme.
"Meski negara-negara tersebut menganut paham demokrasi, tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law adalah praktik otoritarianisme," ujarnya.
Baca Juga: Dituding Mendanai Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja, Demokrat akan Tempuh Jalur Hukum
Amien menilai, UU sapu jagat ini akan semakin memantapkan cengkraman ekonomi asing di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya investor-investor semisal Freeport dan McMoran. Sehingga Amien memprediksi nantinya Indonesia akan menjadi bangsa kacung.
"Dengan begitu, Indonesia bisa diperas di segala bidang," tegasnya.
Terkait klaim bajwa UU Ciptaker akan dapat mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja, Amien tak begitu yakin.
Baca Juga: Kritisi UU Ciptaker dan Presiden Jokowi, Amien Rais: Kenapa Mereka Tuli dan Buta Terhadap Kebenaran?
Menurut Amien justru sebaliknya. Peraturan ini dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang berlangsung secara terus-menerus. Ditambah pula, sudah ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia perihal UU Ciptaker.
"Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia, jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai Presiden Jokowi," ujar Amien.
Amien juga mengkritik perihal Freeport. Ia menuding bahwa Freeport mengarahkan kebijakan pemerintah. Mengingat, perusahaan tambang emas ini sudah terlalu lama bercokol di Indonesia.
Baca Juga: Foto dan Video Diduga 'Simpanan' Anggota DPR Seliweran di Twitter, Netizen: Bongkar Terus, Bun!
"Seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi. Ini berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran," cetus Amien.
Kritikan pedas Amien ini mengundang respon dari berbagai kalangan. Bahkan tak jarang banyak yang mengingatkan Amien untuk tidak terlalu santer mengkritik dan menebar fitnah.
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/n...-segala-bidang
Komen TS : Silakan bagi kaskuser yg mau memberi sedekah ilmu kepada gelandangan politik ini
Video lengkap silakan :
"Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Alquran, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: 'Kenapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran'," kata Amien seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta ekonomi partner sindikasi konten Rakyat Merdeka pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Dalam video itu, eks pendiri PAN ini meminta Jokowi membatalkan UU Ciptaker yang telah menimbulkan kegaduhan di sejumlah tempat.
Baca Juga: Jurnalis Alami Kekerasan dari Aparat saat Liput Unjuk Rasa, PWI Minta Polri Ambil Langkah Hukum
Tudingan Amien tersebut mengarah sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia menilai, Jokowi lah yangharus bertanggungjawab penuh atas terbitnya UU Cipta Kerja.
Hal itu karena Jokowi yang pertama kali melemparkan wacana pembuatan Omnibus Law saat pelantikan presiden pada Oktober tahun lalu. Amien menyebut pemrakarsa Omnibus Law adalah Jokowi.
Amien juga menyebut bahwa anggota DPR mengesahkan UU Cipta Kerja atas permintaan dari Presiden. Sehingga penanggung jawab utamanya adalah Presiden, sedangkan DPR sebagai penanggung jawab kedua.
Baca Juga: Untuk Pertama Kalinya, LIMA akan Gelar Turnamen Esports Mobile Legends
"Pemrakarsa Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kalau DPR itu tukang stempel kemauan eksekutif doang. Jadi, DPR penanggung jawab kedua," ucap pendiri Partai Ummat itu.
Amien juga menyayangkan keputusan Pemerintah memakai sistem Omnibus Law. Menurutnya, sistem Omnibus Law merupakan peraturan yang mengarah pada kejahatan besar dan praktik otoritarianisme.
"Meski negara-negara tersebut menganut paham demokrasi, tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law adalah praktik otoritarianisme," ujarnya.
Baca Juga: Dituding Mendanai Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja, Demokrat akan Tempuh Jalur Hukum
Amien menilai, UU sapu jagat ini akan semakin memantapkan cengkraman ekonomi asing di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya investor-investor semisal Freeport dan McMoran. Sehingga Amien memprediksi nantinya Indonesia akan menjadi bangsa kacung.
"Dengan begitu, Indonesia bisa diperas di segala bidang," tegasnya.
Terkait klaim bajwa UU Ciptaker akan dapat mendatangkan investor dan membuka lapangan kerja, Amien tak begitu yakin.
Baca Juga: Kritisi UU Ciptaker dan Presiden Jokowi, Amien Rais: Kenapa Mereka Tuli dan Buta Terhadap Kebenaran?
Menurut Amien justru sebaliknya. Peraturan ini dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang berlangsung secara terus-menerus. Ditambah pula, sudah ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia perihal UU Ciptaker.
"Reuters memberitakan ada 35 investor asing yang mengingatkan Indonesia, jangan nekat mengesahkan undang-undang yang diprakarsai Presiden Jokowi," ujar Amien.
Amien juga mengkritik perihal Freeport. Ia menuding bahwa Freeport mengarahkan kebijakan pemerintah. Mengingat, perusahaan tambang emas ini sudah terlalu lama bercokol di Indonesia.
Baca Juga: Foto dan Video Diduga 'Simpanan' Anggota DPR Seliweran di Twitter, Netizen: Bongkar Terus, Bun!
"Seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi. Ini berpotensi menimbulkan penghancur lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran," cetus Amien.
Kritikan pedas Amien ini mengundang respon dari berbagai kalangan. Bahkan tak jarang banyak yang mengingatkan Amien untuk tidak terlalu santer mengkritik dan menebar fitnah.
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/n...-segala-bidang
Komen TS : Silakan bagi kaskuser yg mau memberi sedekah ilmu kepada gelandangan politik ini

Video lengkap silakan :





Aparatkaskus dan nomorelies memberi reputasi
2
1.1K
24


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan