- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Kenapa DPR Tidak Mengeluarkan UU Cipta Tani?
TS
c4punk1950...
Kenapa DPR Tidak Mengeluarkan UU Cipta Tani?
Kita melihat tanah yang luas rakyat sangat tersentral di satu titik yaitu kota-kota besar, pertumbuhan penduduk dianggap tidak merata. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran alangkah baiknya dibuat sebuah rumusan undang-undang yang lebih membumi, seperti cipta tani.
Masyarakat kita butuh pangan, darimana asalnya? Bukan dari importir? Seharusnya kita bisa mengolah sendiri pangan kita dengan banyaknya insinyur pertanian yang tiap tahun bingung menganggur tak ada lahan yang digarap, tak ada modal untuk mengembangkan bisnis taninya.
Bukan kebijakan import yang dikejar, bukan proyek-proyek yang hanya membuat perut kenyang sebagian orang yang diurus. Cobalah kalau memang benar DPR sebagai wakil rakyat bukan wakil partai, dimana kita tahu politik di Indonesia tak bisa lepas dari yang namanya uang.
Quote:
Lihat saja kebijakan import yang ada di Cipta kerja,
Pada ketentuan umum Pasal 1 angka (7) UU 18/2012 disebutkan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Namun dalam UU Cipta Kerja pengertian tersebut diubah menjadi ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional dan impor pangan.
Pemahaman baru terkait ketersediaan pangan tersebut, diperkuat pada perubahan Pasal 14 dalam UU Cipta Kerja. Pada Ayat (1) dikatakan sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.
Padahal sebelumnya, dalam Pasal 14 ayat (1) UU 18/2012 disebutkan, bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.
Namun jika kedua sumber itu tak mencukupi, barulah dilakukan impor. Ini tertuang pada ayat (2), bahwa dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan Impor pangan sesuai dengan kebutuhan.
Dwi Andreas mengatakan, dengan perubahan pasal-pasal UU Pangan dalam UU Cipta Kerja tersebut, berpotensi membuat Indonesia semakin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Kemudian lewat UU Cipta Kerja, pada Pasal 36 Ayat (1) dilakukan perubahan ketentuan, bahwa impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada ayat (2) disebut impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.
Ketentuan sebelumnya dalam Pasal 36 Ayat 1 UU 18/2012 disebutkan, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ayat (2) menyebutkan impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.
Pasal 39 UU 18/2012, yang sebelumnya disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil.
Namun, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 39 tersebut, menjadi pemerintah pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha pangan mikro dan kecil.
sumber kutipan
Biaya kampanye tinggi membuat yang kalah dalam politik bisa masuk rumah sakit jiwa, saking banyaknya uang yang harus keluar.
Inilah demokrasi yang ternyata butuh anggaran yang tidak sedikit, maka jangan heran proyek-proyek untuk kepentingan dan golongan pun berserakan. Semuanya dipoles dan dibubuhi untuk rakyat, sungguh tuan dan puan rakyat hanya ingin tidur nyenyak, harga stabil, pekerjaan melimpah, dan bisa makan tiap hari lalu timbullah kebahagiaan dari negara yang tidak pernah ada yang namanya kerusuhan, demonstrasi, atau perang saudara. Aman, nyaman dan tertib adalah tujuan negara makmur.
Maka diperlukanlah sebuah Undang-Undang yang memberikan porsi lebih untuk pertanian Indonesia. Bagaimana caranya meningkatkan para petani di seluruh nusantara, tanah-tanah kosong yang banyak disulap jadi kebun sawit, kenapa tidak disulap untuk pertanian?
Rempah-rempah, buah-buahan, sayur mayur dan biji-bijian bahkan makanan utama seperti gandum, jagung dan beras. Di berikan porsi lebih agar para pengangguran bisa dialokasikan kebidang pertanian dan peternakan.
Menciptakan petani-petani yang baru dimana sebagai buruh tani ternyata dapat merasakan pendapatan yang sama dengan mereka yang bekerja dibalik meja dengan dasinya yang sombong menjuntai.
Swasembada pangan sebenarnya harus digalakkan kembali, ketika resesi ekonomi terjadi negara yang punya produk pangan yang cukup tidak akan miskin hingga kelaparan. Lantas, apa menurut sampean gan? Saya, c4punk see u next thread.
"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2020
referensi : klik, klik
Pic : google
Diubah oleh c4punk1950... 10-10-2020 14:21
r1ghtarmy dan 7 lainnya memberi reputasi
8
984
12
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan