Sikapi Demonstrasi UU Cipta Kerja, Begini Beda Gaya Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Risma

Jumat, 9 Oktober 2020 17:06
   

Anies, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini

TRIBUNJAKARTA.COM - Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law mewarnai sejumlah daerah di Indonesia setelah adanya pengesahan aturan tersebut.

Pendemo kebanyakan berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa itu mengecam keputusan pemerintah dan DPR atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Hal itu dikarenakan terdapat sejumlah poin yang dinilai tak adil.
Massa aksi tersebar di beberapa titik, mulai di sekitar gedung DPR hingga kawasan Harmoni pada Kamis (8/10).

Selain di Jakarta, demonstrasi ini juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Bandung, Semarang dan Surabaya.

Tak hanya itu, demonstrasi ini juga diwarnai dengan bentrok dan pembakaran fasilitas umum.

Adanya demosntrasi ini tentu menjadi perhatian bagi para Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah dan Wali Kota Surabaya.

Mereka rupanya memiliki gaya tersendiri dalam menyikapi demonstrasi tersebut.

Berikut ini rangkumannya:
Anies Baswedan Minta Massa Pulang
Anies Baswedan sempat menemui pendemo di Bundaran Hotel Indonesia, Kamis malam (8/10) setelah terjadi kericuhan.
"Saya juga bertemu dengan peserta unjuk rasa dan kami berbincang dengan mereka. Saya kasih tahu mereka, kami mendengarkan aspirasi mereka dan akan menyampaikannya," ucap Anies Baswedan.

Terkait demo penolakan Omnibus Law, Anies mengatakan, masyarakat berhak untuk berpendapat, termasuk melakukan unjuk rasa.
"Untuk kami, itu hak seluruh masyarakat Indonesia mengeluarkan pendapat dan konstitusi melindungi kami untuk itu. Kami hormati hak warga untuk mengekspresikan pendapatnya," ucap Anies dalam rekaman yang diterima Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Dilansir dari video yang beredar tadi malam, Anies Baswedan sempat mengingatkan para pendemo agar tertib dan baik dalam menyampaikan pendapatnya.
"Saya menyampaikan agar kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirasi dengan tertib dan baik," ucapnya.

Setelah selesai, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta mahasiswa segera pulang dan mengingatkan mereka untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.
"Sekarang saatnya kita semua kembali ke rumah masing-masing. Apalagi sekarang sedang ada wabah Covid-19, semua berisiko. Besok kita teruskan, betul-betul akan teruskan," tuturnya.

Terkait beberapa fasilitas yang dirusak, Anies dan jajarannya menyebut akan segera memperbaiki supaya bisa digunakan kembali.



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didampingi Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Irjen Nana Sudjana di sekitar area Bundaran HI pada Kamis (8/10/2020). (Tribun Jakarta/Satrio Sarwo Trengginas)

"Kami Pemprov DKI Jakarta, akan segera memastikan bahwa seluruh fasilitas umum berfungsi sesegera mungkin. Seluruh fasilitas yang ada insya allah akan kami pastikan berfungsi kembali. Sehingga masyarakat di Jakarta bisa berkegiatan dengan baik. Malam ini insya allah sudah bersih," aku Anies Baswedan.

Anies juga sempat membeberkan total perkiraan kerugian senilai Rp 55 miliar.
"Sejauh ini fasilitas umum yang paling banyak terdampak, halte-halte bus, total ada sekitar 20 halte," kata Anies, saat diwawancarai awak media, di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020).

"Kemudian halte saja diperkirakan nilainya Rp 55 miliar," lanjutnya.
Anies mengaku berserta jajaran telah meninjau lokasi yang terdampak kericuhan.

"Kita sepanjang malam, jajaran bekerja untuk membersihkan sehingga masyarakat Jakarta bisa berkegiatan seperti biasa di hari jumat pagi ini," jelasnya.
"Jadi jalan-jalan bersih dari sampah, puing-puing masih dalam proses penuntasan harapannya sebelum siang ini sudah selesai," tutup Anies.

Ridwan Kamil Minta Jokowi Terbitkan Perppu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (8/10/2020).
Saat itu Ridwan Kamil sempat melakukan audiensi dengan perwakilan buruh untuk mendengarkan aspirasinya.

Setelah berdialog beberapa saat dan memahami substansi yang dikeluhkan para buruh, Ridwan Kamil bersedia untuk menyampaikan aspirasi penolakannya kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan. Karena pengesahannya terlalu cepat untuk UU yang begitu kompleks," ujar Ridwan Kamil.
Sebagai tindak lanjutnya, ia juga langsung menerbitkan dua surat yang akan dikirimkan kepada pemerintah dan DPR.



Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat memberikan keterangan pers di Balai Kota Depok, Selasa (6/10/2020). (Tribun Jakarta/Dwi Putra Kesuma)

Adapun surat yang pertama, berisikan rekomendasi dari buruh yang menerangkan bahwa Provinsi Jabar menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Kedua meminta presiden untuk minimal menerbitkan Perppu karena proses UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden," terang Ridwan Kamil.

Mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat tersebut para pendemo menyambutnya dengan tepuk tangan antusias.
Pasalnya, pemimpin daerahnya dianggap mau mendengarkan aspirasinya.

Ridwan Kamil lantas mempersilakan para buruh untuk kembali menyampaikan aspirasinya secara tertib dan tidak berbuat anarki.

Ganjar Pranowo Temui Pendemo di Polrestabes Semarang

Ganjar sempat menemui para demonstran yang diamankan polisi di Mapolrestabes Semarang setelah demonstrasi berakhir ricuh pada Rabu (7/10).

Saat itu Ganjar mengaku prihatin karena pendemo yang ditangkap ternyata banyak yang masih duduk di bangku SMA.


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Tribunnews.com/Pemprov Jateng)

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," tegas Ganjar Pranowo dilansir dari Kompas.com.

Terkait dengan maraknya aksi ujuk rasa tersebut ia juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang dianggap kurang dalam mengedukasi masyarakat.

Ganjar menilai, aksi anarkis saat unjuk rasa sebenarnya bisa dihindari ketika ada komunikasi dari kedua belah pihak yang baik.

"Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya 'judicial review' saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan," terang Ganjar Pranowo.

Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengungkapkan rasa kesalnya kepada oknum pengunjuk rasa.

Risma langsung berhadapan dengan pengunjuk rasa yang ditangkap polisi.

Kemarahan Risma semakin tak terbendung saat mengetahui, mereka bukan warga Surabaya.
Risma marah seraya mengatakan oknum pengunjuk rasa tersebut sangatlah tega.

"Tega sekali kamu, saya setengah mati bangun kota ini, kamu yang hancurin," kata Risma dilansir dari Kompas.com.
Risma bertanya kepada demonstran asal Lamongan tentang alasannya ikut demo tolak Omnibus Law di Surabaya.

"Kamu tahu apa itu UU Omnibus Law?" tanya Risma.



Risma memarahi pengunjuk rasa yang rusak fasilitas umum di Surabaya, Kamis (8/10/2020) malam. ((KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZAL))

Pemuda tersebut lantas menjawab, "Tahu Bu, undang-undang, tapi saya enggak hafal," katanya.
Tak lama kemudian, pemuda itu langsung dibawa polisi untuk proses lebih lanjut.

Setelah memarahi sekelompok pemuda itu, Risma melakukan bersih-bersih.
Dengan memakai helm lengkap dengan masker, Risma memunguti sampai di sebagian Jalan Gubernur Suryo sampai ke pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya.

Risma memunguti botol mineral dan batu di sepanjang jalan bersama jajara satuan Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya. (TRIBUNJAKARTA/KOMPAS)

Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Muji Lestari
Sumber: Tribun Jakarta

https://jakarta.tribunnews.com/2020/...nowo-dan-risma