[justify]Ende Nusa Tenggara Timur

Perhimpunan Mahasiswa Manggarai (PERMMAI) Ende menilai rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  (Pemprov NTT) bekerjasama dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hanya menguntungkan para elit dan para pemilik modal.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan pertemuan secara virtual bersama Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok yang di laksanakan pada 29 september 2020.
Dalam pertemuan secara virtual tersebut ada beberapa  hal yang di sampaikan oleh gubernur NTT, bahwa kedepanya negara republik Indonesia terlebih khusus provinsi NTT akan terus bekerja sama dengan pihak pemerintahan Tiongkok terkait pengembangan pariwisata maupun sektor lainya yang ada di NTT. (liputan6.com).

Selain itu, dalam pertememuan yang dilakukan secara virtual itu, pemprov NTT berencana akan membangun penerbangan langsung Kupang- Tiongkok.

PERMMAI Ende menilai kebijakan yang diambil oleh pemprov NTT itu hanya menguntungkan para elit dan kaum kapital.
Hal itu disampaikan oleh ketua PERMMAI Ende, Tian Masur dalam agenda Rapat Kerja ( Raker) perhimpunan mahasiswa manggarai ende, kamis, 1 Oktober 2020.
Sebagai organisasi yang merupakan kumpulan agent of social control, PERMMAI Ende menaggapi kebijakan pemprov itu dengan kritis. Ungkap Tian.

Adapun yang menjadi alasan mereka menolak kerjasama itu adalah soal kapabilitas pemimpin.
Tian menjelaskan, kerjasama yang dibangun oleh pemprov NTT tidak diimbangi dengan kapabilitas pemimpin NTT.

Kami menilai pemprov NTT memiliki kepentingan lain dalam kerjasama itu. Kepentingan itu menurut kami hanya menguntungkan para elit itu sendiri.
Selain itu, mereka juga melihat  dari sisi kemampuan dan kesiapan masyarakat NTT  dalam hubungan kerjasama itu. Mereka melihat Masyarakat secara umum belum siap secara ekonomi.

Masyarakat NTT hingga kini belum mampu bersaing secara global.
Ekonomi NTT belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing, kerjasama itu nantinya justru akan berdampak buruk pada masyarakat lokal.

Mereka menilai kebijakan itu berdampak pada kapitalisasi. Seharusnya pemprov NTT memfokuskan pengembangan wisata dengan tidak menyingkirkan pembangunan sumberdaya manusia NTT.
Pasalnya, kebijakan yang dibangun sejak 2019 lalu, Pemprov meminta untuk RRT untuk menjadi investor utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur di NTT. Kami menilai rencana pengembangan pariwisata oleh RRT itu merupakan dampak buruk kerjasama yang dibangun.  Tutup Tian Masur.

Adapun yang menjadi tuntutan mereka adalah:
1. Semua aset wisata yang ada di daerah harus dikelolah oleh daerah itu sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan PAD.
2. Kerjasama yang dibangun oleh pemprov NTT dengan RRT batas pada pembangunan dan tidak meluas kepada pengembangan aset
wisata.
3. Pemprov NTT segera keluarkan pergub untuk mengatur corporasi di sekitar daerah wisata
4. Pemprov NTT kembalikan aset wisata yang dikelola oleh pemprov dan pusat ke daerah masing - masing. (VD)