tirto.id - Presiden Joko Widodo memberhentikan dan mengangkat enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), di bawah Prabowo Subianto. Dari enam pejabat baru yang diangkat, dua di antaranya adalah anggota Tim Mawar yang terbukti bersalah dalam kasus penculikan aktivis pada 1999. Mereka dalah Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 166 tahun 2020 tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, yang diteken pada Rabu (23/9/2020) lalu.

Wartawan Tirto mencoba mengonfirmasi salinan Keppres tersebut kepada Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Biro Humas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Djoko Purwanto. Namun, hingga Jumat (25/9/2020) sore tak ada respons dari keduanya.

Dalam salinan Keppres yang wartawan Tirto terima, terdapat enam pejabat yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Mereka adalah:

Marsda TNI Dody Trisunu sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan
Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan
Mayjen TNI Dr. Budi Prijono sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan
Dr. Ir. Anne Kusmayati sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Laksda TNI Benny Rijanto Rudy S. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan

Tak hanya itu, dalam salinan yang sama, Presiden Jokowi juga mengangkat enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan. Mereka adalah :

Mayjen TNI Dr. Budi Prijono sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan
Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan
Marsma TNI Yusuf Jauhari sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan
Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Mayjen TNI (Mar) Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan

Yulius Selvanus saat ini merupakan Komandan Komando Resor Militer (Korem) 181 Praja Vira Tama, Sorong, Papua Barat. Ia merupakan salah satu anggota Tim Mawar pada tragedi 1998, yang pada 1999 divonis 20 bulan penjara oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta dan dipecat dari anggota TNI. Namun, pada 2016, ia menjadi Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau.

Selain itu, ada juga Dadang Hendrayudha. Ia juga merupakan salah satu anggota Tim Mawar pada tragedi 1998, yang pada 1999 divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh pengadilan yang sama. Pada 2016, ia menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).


Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah Presiden Jokowi mengangkat dua eks anggota Tim Mawar yang terlibat pelanggaran HAM pada 1999, melanggar janjinya sendiri, terutama janji mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia.

Kata Usman, awalnya Presiden Jokowi menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara—yaitu Kementerian Pertahanan—kepada seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa—yaitu Prabowo Subianto.

“Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yg terimplikasi hukum atas kasus penculikan, yang pernah diadili di Mahkamah Militer. Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto. Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” kata Usman lewat keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto, Jumat siang.

Ia mendesak agar Pemerintah memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberikan ganti rugi yang efektif.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan. Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap HAM yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yg terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” katanya.

Infografik Kopassus di Bawah Prabowo

Infografik Kopassus di Bawah Prabowo. tirto.id/Lugas

====

UPDATE: Pada 25/9/20 16.19, Jubir Menteri Pertahanan Dahnil Simanjuntak mengonfirmasi Keputusan Presiden Jokowi ini: "Benar. Pergantian dan mutasi biasa dalam rangka penyegaran organisasi dan tour of duty di Kemhan dan TNI."