Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan perkembangan terkait koperasi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung secara virtual, Selasa (22/9/2020). Menurut dia, banyak aduan yang diterima Kemenkop dan UKM beberapa waktu belakangan.

"Mengenai koperasi, ya memang ini kami evaluasi sekarang banyak pengaduan ke kami, masyarakat yang menginvestasikan uangnya di koperasi atau menjadi anggota koperasi yang sekarang gagal bayar. Dan ini mulai banyak," kata Teten.

Oleh karena itu, dia mengatakan Kemenkop dan UKM perlu segera memperbaiki sistem pengawasan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan juga nama baik koperasi.

Dalam waktu dekat, Teten menyebut peraturan menteri koperasi terkait hal itu akan segera terbit dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Teten mengungkapkan langkah lain Kemenkop dan UKM agar koperasi tidak kalah saing dengan korporasi. Termasuk KSP tidak kalah dengan perbankan.

"Nah ini kami sedang mengusulkan ke LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di RUU Cipta Kerja, termasuk juga SDM pengawasannya," katanya.

"Kami juga akan menggunakan koperasi untuk partner kami dalam pembinaan terhadap ultra mikro yang kebanyakan anggota koperasi dan dalam hal ini kami butuh dukungan dana investasi untuk memperkuat modal kerja KSP lewat LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)," lanjut Teten.

Beberapa waktu lalu, publik dibuat geger oleh kasus gagal bayar KSP Indosurya Cipta. Disebut-sebut nilai gagal bayar mencapai Rp 14 triliun. Polemik itu berakhir pada Juli 2020 lalu. Mulai bulan ini, KSP Indosurya Cipta membayar cicilan utang ke anggota koperasi.

link


"Mengenai koperasi, ya memang ini kami evaluasi sekarang banyak pengaduan ke kami, masyarakat yang menginvestasikan uangnya di koperasi atau menjadi anggota koperasi yang sekarang gagal bayar. Dan ini mulai banyak," kata Teten.