Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing. Perlehatan itu kita kenal dengan sebutan Pilkada serentak.  Namun pandemi corona mengubah semua rencana. Termasuk Pilkada yang mulanya dijadwalkan bulan ini, diundur hingga Desember 2020.

Bergesernya jadwal Pilkada awalnya dilakukan dengan harapan persoalan Covid-19 selesai sebelum Pilkada dimulai. Namun kenyataanya, pandemi corona belum terlihat ujungnya. Bahkan pandemi yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda penurunan diprediksi akan terus ada di Indonesia hingga 2022.

Hal itu diutarakan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, dr Iwan Ariawan. Menurutnya penanganan virus corona di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Jika kondisi penularan terus terjadi secara signifikan, diperkiran pandemi baru akan selesai Tahun 2022. Alasannya karena tracing yang masih sedikit hingga keterbatasan alat di rumah sakit.

Iwan pun menyinggung soal pelaksanaan Pilkada 2020 di bulan Desember mendatang yang bukan tidak mungkin akan menjadi episentrum penularan corona.

Sumber : Kumparan[Ahli Epidemiologi UI Sebut Corona di Indonesia Bisa Baru Selesai 2022]

Oleh karena itu, banyak pihak yang meminta agar Pilkada 2020 sebaiknya ditunda saja sampai pandemi corona dapat terkendali. Seperti mantan Wapres Jusuf Kalla, ormas Islam PBNU dan Muhammadiyah, organisasi mahasiswa, hingga beberapa gubernur seperti Ridwan Kamil dan Wahidin Halim.

Seandainya pada akhirnya pemerintah menunda Pilkada 2020, maka timbul pertanyaan. Mau sampai kapan? Sedangkan dr Iwan saja memperkirakan pandemi baru akan berakhir tahun 2022. Itu pun jika New Normal dapat terlaksana. Sementara agar New Normal dapat terwujud, vaksin yang efektif untuk melawan corona harus ada terlebih dahulu.

Pemerintah berusaha mewujudkannya lewat kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperoleh vaksin corona. Vaksin yang tercepat saat ini untuk Indonesia adalah hasil kerja sama antara Uni Emirat Arab dengan China.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, vaksin itu akan tiba di Indonesia pada Desember mendatang. Dengan kata lain, masa kritis penularan virus corona hanya akan berlangsung selama tiga bulan ke depan. 

Sumber : Liputan 6 [Vaksin Covid-19 Tiba Desember, Luhut Sebut Fase Krisis di RI hanya 3 Bulan]

Namun apakah vaksin yang pengerjaannya dilakukan secara terburu-buru tersebut dapat secara efektif dan tahan mencegah penularan virus?

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) khawatir akan ketahanan dari vaksin corona. Sebab ada kemungkinan vaksin tidak akan dapat memberikan perlindungan jangka panjang.

Sumber : CNBC [Dr. Anthony Fauci says there’s a chance coronavirus vaccine may not provide immunity for very long]

Setali tiga uang, IDI juga menyebutkan bahwa vaksin corona disebutkan hanya mampu bertahan selama 6 bulan. Itupun dengan catatan vaksin benar-benar dibuat sesuai prosedur, alias tidak terburu-buru. Bisa saja vaksin corona nantinya hanya memberikan proteksi kurang dari 6 bulan, bukan?

Sumber : Tirto [IDI Ingatkan Vaksin COVID-19 Hanya Tahan 6 Bulan]

Hal ini diperparah pula dengan temuan terbaru Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pada 16 September 2020, Guru Besar Ilmu Biologi Molekuler Unair, Chaerul Anwar Nidom mengatakan virus corona SARS-Cov-2 berpotensi menyerang antibodi dan membuat penyakit Covid-19 menjadi penyakit kronis tanpa gejala seperti HIV. Sebab virus corona ini memiliki pola genetik tertentu yang berpotensi menimbulkan fenomena ADE (antibody-dependent Enhancement).

Dengan adanya fenomena ADE, maka virus dapat masuk ke dalam sel lewat makrofag (sel darah putih), bukan lagi di saluran pernafasan. Virus tersebut lalu berkembang dan merusak sel darah putih, serupa kerja HIV, kemudian masuk ke paru dan organ lainnya.

Sumber : CNN Indonesia [Virus Corona Potensi Serang Antibodi, Mirip HIV]

Ketika virus corona yang mengandung elemen HIV dan dikombinasikan dengan kegagalan vaksin, maka Covid-19 akan menjadi semacam penyakit AIDS jenis baru. Sedangkan AIDS hingga saat ini belum ditemukan penyembuhannya.

Oleh karena itu, agar pemerintahan, proses demokrasi, hingga ekonomi tetap berjalan beriringan dengan penanganan kesehatan, maka suka atau tidak suka, Pilkada 2020 sebaiknya tetap berjalan.

Agar proses Pilkada tetap berjalan dengan aman di tengah Pandemi corona, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan dua opsi. Yakni antara penerbitan Perppu atau revisi PKPU tentang Pilkada. Paparan itu ia ungkapkan pada hari Minggu dalam Webina Nasional Seri 2 KSDI ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi’ di akun YouTube KDSI.

Opsi pertama penerbitan Perppu berisikan aturan penanganan hingga penindakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Pilkada. Opsi Perppu pun ada dua macam, Perppu pertama mengatur keseluruhan masalah Covid mulai dari pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Sedangkan Perppu kedua hanya spesifik mengatur protokol COVID untuk Pilkada dan Pilkades serentak. Sebagai informasi, Pilkades telah ditunda, karena pemerintah akan sulit melakukan pemantauan jika masih tetap diadakan.

Opsi kedua yakni revisi PKPU. Mendagri Tito mengatakan, agar Pilkada 2020 dapat diselenggarakan di tengah pandemi corona, perlu adanya revisi aturan KPU. Seperti revisi PKPU yang membolehkan kerumunan terjadi sewaktu kampanye. Revisi PKPU nanti harus melarang semua kerumunan-kerumunan sosial.

Sumber : Detik [Pilkada Ditunda? Mendagri Punya 2 Opsi]

Selain itu, Mendagri Tito juga pernah mengatakan, ada 270 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2021. Sementara otoritas kesehatan dunia seperti WHO menyebutkan bahwa pandemi corona kemungkinan berakhir pada 2022, bahkan 2023. Oleh karena itu, Pilkada 2020 akan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk maksimal dalam menangani dampak pandemi serta dampak sosial ekonomi. Jika pengaturannya tepat, maka pilkada justru akan berkontribusi dalam menekan Covid-19.

Sumber : Sindonews [Mendagri: Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19]

Jika pada akhirnya penundaan Pilkada 2020 menjadikannya bergeser ke 2021, maka calon kepala daerah tidak akan memiliki kesempatan kesempatan yang cukup untuk memaparkan konsep yang baik dalam rangka melawan pandemi corona sekaligus menyelesaikan persoalan sosial ekonomi.

Wacana penundaan Pilkada inilah yang kemungkinan dimanfaatkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk bermanuver politik, namun tersamarkan dengan PSBB DKI Jilid II yang ia terapkan saat ini.

Kita akui PSBB Jilid II yang dilakukan Anies sangat penting demi menekan penyebaran corona di DKI serta daerah lainnya yang berkaitan erat dengan ibu kota. Namun pertanyaannya, apabila Pilkada 2020 ternyata menghasilkan pemimpin dengan konsep yang jauh lebih baik dari pada PSBB yang dilakukan DKI, tentu akan menyebabkan Gubernur Anies makin tertekan secara politik. Akan banyak pihak terutama dari para pendukung Jokowi yang akan menyalahkan Anies karena tak memiliki konsep yang baik dalam menangani corona. Sementara mereka yang memiliki konsep mutakhir, akan naik pamor dan menjatuhkan kans Anies di Pilkada DKI 2022.

Oleh karena itu, Anies menerapkan PSBB agar menjadi contoh bagi daerah lain yang melaksanakan Pilkada. Secara sederhananya, DKI saja lakukan PSBB demi menekan penyebaran corona, tapi mengapa daerah lain justru melaksanakan Pilkada serentak yang hanya akan meningkatkan angka corona dari klaster Pilkada. Secara tak langsung, langkah Anies memutuskan untuk PSBB telah menjadi cara untuk menunda Pilkada 2020.

Pada akhirnya, ketika Pilkada ditunda, mereka para cakada tidak akan sempat menampilkan konsep baru melawan corona yang dapat mengungguli Gubernur Anies. Maka nama Anies Baswedan akan tetap termahsyur, selain karena ia kemungkinan dapat menekan angka corona dengan PSBB, ia pun mencegah rival politik mengunggulinya. Keberhasilannya itu pula yang akan memperbesar peluangnya terpilih kembali menjadi Gubernur DKI di Pilkada 2022. Sekali tepuk dua lalat.

Padahal sebenarnya, secara konsep, PSBB tidak terlalu efektif dalam menekan penyebaran corona. DKI Jakarta masih saja menjadi nomor satu kasus corona terbanyak di Indonesia. Kasus corona yang dari hari ke hari tak kunjung berhenti menjadi buktinya. Hal yang menyebabkannya terus diejek pendukung Jokowi selama ini.

Tetapi, ada hal yang tak boleh dilupakan. Anies tidak sendiri menjalankan PSBB. Ada banyak kepala daerah lain yang melakukannya. Seperti Wahidin Halim, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan Tri Rismaharini. Apakah mereka mampu menekan angka corona dengan konsep PSBB yang sebenarnya berasal dari pemerintah pusat? Jelas saja tidak. Bukankah kegagalan aplikasi PSBB ini justru menjadi catatan buruk bagi pemerintahan Jokowi?

Maka besar kemungkinan, apabila Pilkada 2020 tak ditunda, para pemimpin daerah yang menerapkan PSBB di daerahnya akan kalah pamor dengan kepala daerah yang memiliki konsep lebih baik dalam menangani corona sekaligus menjaga perekonomian. Hal itu pula yang mungkin jadi salah satu alasan mengapa Gubernur Ridwan Kamil dan Gubernur Wahidin Halim mengusulkan agar Pilkada Serentak ditunda. Mereka tentu tak mau uang yang banyak keluar dalam pesta demokrasi nantinya hanya akan sia-sia karena kalah dengan lawan lain yang memiliki konsep lebih baik. Dengan kata lain, mereka pun sama dengan Anies, tak ingin kalah pamor di kancah politik.

Berdasarkan paparan di atas, maka kita dapat ambil kesimpulan, bahwa penundaan Pilkada bukan semata demi fokus pada kesehatan menurunkan angka corona. Wacana untuk menunda Pilkada serentak ternyata turut diiringi manuver politik. Salah satu manuver itu adalah PSBB DKI yang tengah dilakukan DKI.

Penulis sekali lagi menekankan bahwa PSBB penting untuk menekan kasus Covid-19, tapi ada hal menarik pula yang mungkin tersirat di balik pelaksanaannya. Yakni penjegalan lawan politik dari Anies Baswedan serta diarungi pula oleh kepala daerah lainnya yang menerapkan PSBB.