Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp37,38 triliun dalam RAPBN 2021. Jumlah tersebut naik 18,74 persen apabila dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp31,48 triliun.

"Kalau kita lihat, dari sisi pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk PMN di BUMN sebesar Rp37,38 triliun," ujar Ani, panggilan akrabnya, dalam rapat di Komisi XI, Selasa (15/9).

Dana PMN tersebut akan disalurkan kepada delapan perusahaan pelat merah, meliputi PT SMF (Persero) sebesar Rp2,25 triliun, yang tercatat naik dari tahun ini Rp1,75 triliun. Dana PMN tersebut digunakan untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada penyalur KPR FLPP.

Selanjutnya, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun, turun dibanding tahun ini sebesar Rp11 triliun. Uang itu dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTS) sebanyak tiga ruas tol.

"Ini dikaitkan terutama peranan HK melaksanakan program pembangunan di Sumatera untuk highway dari utara ke selatan," tuturnya.

Lalu, PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun, atau setara dengan tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk infrastruktur ketenagalistrikan meliputi transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.

Selanjutnya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) senilai Rp470 miliar, turun dari tahun ini Rp500 miliar.

Ani menuturkan pemerintah juga akan memberikan PMN kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun. Jumlah itu naik signifikan dari tahun ini Rp6,26 triliun.

"BPUI ada hubungannya tentu dengan penanganan masalah Jiwasraya," ucapnya.

Kemudian, terdapat sejumlah perusahaan BUMN yang mendapatkan alokasi PMN tahun depan, dari sebelumnya tidak menerima.

Meliputi, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp1,2 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,28 triliun, dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Rp977 miliar.

"Untuk Kawasan Industri Wijayakusuma ini mendukung kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang," katanya.

Namun, sejumlah perusahaan yang menerima PMN tahun ini, tidak mendapatkan lagi tahun depan.

Meliputi, PT Geo Dipa Energi (Persero) dari tahun ini Rp700 miliar, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dari tahun ini Rp2,5 triliun, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) dari tahun ini Rp3,76 triliun.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyoroti anggaran stimulus ekonomi menekan dampak pandemi virus corona (Covid-19) lebih banyak digunakan untuk menutup kesalahan pemerintah dalam mengelola BUMN.

Dia mencatat dari Rp405,1 triliun anggaran untuk penanganan pandemi corona, Rp152,15 triliun di antaranya digunakan untuk menyuntik BUMN. Padahal, awalnya pemerintah menyebut dana itu digunakan untuk stimulus UMKM dan dunia usaha.

"Di belakang itu adalah menutup borok-borok yang telah dilakukan pemerintah selama ini lewat BUMN. Bayangkan kalau BUMN gagal bayar, tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka, hancur lebur," kata Faisal belum lama ini.

link

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp37,38 triliun dalam RAPBN 2021. Jumlah tersebut naik 18,74 persen apabila dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp31,48 triliun.