WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memblokir aplikasi TikTok dan WeChat secara resmi mulai Minggu (20/9/2020). Dengan keputusan itu, warga AS tak bisa lagi mengunduh dua aplikasi populer asal China tersebut.

Pengumuman itu muncul selang beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan, tak senang atas kesepakatan ByteDance yang memilih Oracle sebagai mitra TikTok di Amerika. Kesepakatan itu membuat ByteDance selaku perusahaan induk tetap mempertahankan mayoritas kepemilikan aset TikTok, sementara Oracle hanya memiliki saham minoritas.

"Atas arahan presiden, kami telah mengambil tindakan signifikan untuk memerangi pengumpulan data pribadi warga AS yang berbahaya oleh perusahaan China, ini atas dasar nilai-nilai nasional kami, norma berbasis aturan yang demokratis, dan penegakan hukum serta peraturan AS yang agresif," ujar Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross dikutip dari CNBC pada Sabtu (19/9/2020).

Dalam pengumumannya, Departemen Perdagangan AS menyatakan mulai Minggu (20/9/2020) perusahaan AS akan dilarang bertransaksi dan mendistribusikan TikTok dan WeChat. Artinya, toko aplikasi seluler yang dijalankan oleh Google dan Apple harus menghapus dua aplikasi tersebut. Aturan itu juga akan memblokir perusahaan AS dalam menyediakan layanan melalui WeChat, seperti layanan transfer uang atau pembayaran online.

Langkah tersebut, merupakan penegakan perintah eksekutif Trump pada 6 Agustus lalu yang memberi TikTok dan WeChat tenggat waktu 45 hari untuk menjual bisnis di AS, akhir dari periode tersebut adalah hari Minggu. Perintah Trump berdasarkan kekhawatiran keamanan nasional atas akses pemerintah komunis China ke data pengguna AS di aplikasi tersebut.

Namun, khusus untuk TikTok, Ross mengatakan pemerintah AS dapat membatalkan keputusannya untuk memblokir unduhan jika ByteDance dan Oracle mencapai konsensus sebelum 12 November 2020. TikTok harus menjadi sepenuhnya milik perusahaan AS, dengan ByteDance melepas mayoritas kepemilikan aset TikTok dan Oracle memiliki saham mayoritas.

link


"Atas arahan presiden, kami telah mengambil tindakan signifikan untuk memerangi pengumpulan data pribadi warga AS yang berbahaya oleh perusahaan China, ini atas dasar nilai-nilai nasional kami, norma berbasis aturan yang demokratis, dan penegakan hukum serta peraturan AS yang agresif," ujar Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross dikutip dari CNBC pada Sabtu (19/9/2020).