JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintah.

Terutama kritik terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut untuk menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi.

"Jadi saya sekali lagi ngomong agak keras, jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu, datang dan tanya sama kami (pemerintah). Kami kerja kok. Kami ini punya otak juga, punya kekuatan dan tim yang bagus," ucapnya saat konferensi pers virtual, Jumat (18/9/2020).

Luhut juga memperkenalkan salah satu asistennya yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan juga Universitas Harvard. Ia mengatakan asistennya itu ahli epidemiologi.

Ia memastikan, tugas barunya menangani pandemi Covid-19 akan dibantu oleh orang-orang yang ahli di bidang yang dibutuhkan.

"Jadi kalau saya enggak ngerti, ada di keliling saya orang pintar-pintar. Jadi jangan ada yang nyinyir saja itu yang enggak jelas," kata Luhut.

Selain itu, mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu kembali mengingatkan kunci penanganan Covid-19 adalah koordinasi yang baik serta penerapan disiplin protokol kesehatan yang kuat.

Menurut Luhut, tanpa disiplin yang kuat, tanpa aturan dan implementasi yang kuat, semua yang dikerjakan tidak akan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk kompak bekerja sama dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, keputusan Presiden Jokowi menunjuk Luhut menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu kritik datang dari ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Ia mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut mengawal penanganan pandemi Covid-19 di 9 provinsi bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Menurut Pandu, tugas tersebut sebaiknya dipercayakan Presiden kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Menangani sembilan provinsi, ditunjuk menteri yang ngurusin investasi, apa karena menteri investasi enggak punya kerjaan, karena enggak ada investasi di masa pandemi ini atau Pak Presiden tidak percaya dengan Menteri Kesehatan. Jadi ini problem di pemerintahan," kata Pandu dalam diskusi secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Pandu mengatakan, sejak awal, dia mengusulkan agar penanganan Covid-19 dilakukan oleh kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Menurut Pandu, penanganan Covid-19 seharusnya dipimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena lebih memahami bagaimana menghadapi wabah.

https://money.kompas.com/read/2020/0...page=all#page2



Jangan macem² dah sama tuh orang...