CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / ... / Pilkada /
Etika Peserta Pemilu Dalam Pilkada Manggarai
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f62693aa2d1952a9843fb92/etika-peserta-pemilu-dalam-pilkada-manggarai

Etika Peserta Pemilu Dalam Pilkada Manggarai

    Etika Peserta Pemilu Dalam Pilkada Manggarai
 ( Etika Peserta Pemilu Dalam Pilkada Manggarai. Oleh; Tian Masur, Aktivis PERMMAI Ende )
 
]Bicara tentang pemilihan umum (PEMILU) tidak bisa kita lepas pisahkan dari yang namanya Demokrasi. Sejauh pengamatan penulis, sekurangnya tiga kali Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Manggarai, demokrasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya dijalankan. Sebelum ke pokok persoalan, alangkah lebih eloknya ketika penulis mengajak pembaca yang budiman untuk kembali melihat sejarah lahirnya demokrasi itu.
Sejak  4000 tahun kota mesopotamia telah menerapkan bentuk sederhana dari demokrasi itu sendiri meskipun pada masa itu demokarasi belum di kenal.
[justify]Pada kala itu bangsa Sumaria terdiri dari kota yang independen di antara kota yang satu dengan kota yang lainya rakayatnya seringkali berkumpul untuk berdiskusi mengenai permasalahan dan cara mengambil keputusan berdasarkan hasil mufakat.

Dan pada 508 sm,para penduduk atena di yunani mulai membentuk sistem yang merupakan dasar dari demokrasi moderen.setiap kota di yunani yang terdiri dari 1500 kota kecil memiliki sitem pemerintahan yang bermacam macam,ada yang oligarki demokrasi,monarki dan tirani.salah satu kota yang terkenal atau atena mencoba sebuah model pemerintahan yang baru yaitu demokrasi langsung.lalu pada akhirnya sistem demokarasi ini di cintoh oleh bangsa romawi kuno pada tahun 510 sm sampai denga 27 sm.bangasa romawi menggunakan sistem demokarasi perwakilan yang mana setiap bangsawan memiliki perwakilan di senat dan untuk rakyat biasam  memiliki perwakilan di majelis.

Melihat sejarah demokrasi itu, dalam konteks wilayah Manggarai, sebelum demokrasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945  itu dikenal, masyarakat manggarai sudah menjalankan cerminan dari demokrasi itu sendiri. Dalam budaya manggarai dikenal dengan istilah lonto leok. Lonto Leok merupakan bentuk musyawarah mufakat dalam konteks masyarakat adat manggarai. Lonto leok sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat manggarai sejak zaman kerajaan. Budaya lonto leok dijadikan sebagai media para raja, dalu (camat) dan pemimpin desa untuk mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan tertentu.

 

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang seluruh masyarakatnya memiliki kesatuan hak dalam keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan bernegara.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” berati rakyat dan “Kratos/Kratein” berarti kekuasan.demokrasi di artikan sebagai pemerintahan atau kekuasan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokarasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan (menentukan) dalam masalah masalah pokok mengenai kehidupanya,termasuuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanan tersebut menetukan kehidupan rakyat dan berpengaruh terhadap penghidupanya (Noer, 1983:20)

Berbicara demokrasi dalam konteks pilkada manggarai hemat penulis merupakan sebuah Paradoks. Mengacu pada sejarah dan pengertian demokrasi di atas sepertinya penulis menyebutkan bahwa peserta pemilu dalam kondisi “Gagap dan Buta”. Bagaimana tidak, dalam beberapa grup media facebook saling sikut antara pendukung tidak mencerminkan etika berdemokrasi. Sepertinya demokrasi yang dipahami oleh peserta pemilu adalah soal menang dan kalah.

Hemat penulis, ada bebrapa penyebab yang mengakibatkan persoalan itu muncul. Diantaranya adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait demokrasi, kemandulan sistem politik dan para politisi yang tidak mampu menjawab permasalahan warga.

Hal itu mengakibatkan konflik horisontal, diskriminasi, premanisme dan sebagaianya.

Selanjutnya, agar terhindar dari persoalan itu (untuk pilkada selanjutnya) penulis menyodorkan beberapa solusi yang juga merupakan syarat dasar pemilu yang demokratis  dianataranya 1. adanya perangkat hukum, baik hukum tertulis maupun aparat yang menjamin pelaksanaan hukum.  2  warga yang demokratis, yakni yang sadar akan hak dan kewajibannya yang berani menyatakan pendapat dan mau berpartisipasi. 3 adanya aneka tawaran untuk membuat pilihan entah itu konsepsi ideologis, partai partai kontestan maupun toko tokoh calon pemimpin dengan program program kerja mereka.


Diubah oleh vendaroeng


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di