WEAK STATE & NATION FAIL
Pemerintah Lemah & Negara Gagal
Oleh Legisan S Samtafsir

Menteri, kepala lembaga, gubernur, presiden, bupati: you are all bukan pengamat, tapi eksekutor. Jadi jangan berpolemik. Bawa masalah itu ke dalam rapat. Ambil keputusan bersama. Laksanakan.!!!

Begitulah ilmu EXECUTION mengajarkan 'bagaimana bertindak'. Tapi itu membutuhkan pemimpin, yg mampu mengikat semua gagasan itu menjadi SATU keputusan.

Di perusahaan, pemimpin itu bernama CEO, di negara namanya PRESIDEN. Jadi pengelolaan apapun memerlukan kecakapan seorang LEADER. Keadaan tidak boleh vacuum. Saat di mana leader tak cakap, maka harus ada leader bayangan 'acting leader' yg menggantikan atau mewakilinya.
Begitulah sunatullahnya, sehingga kehidupan dan kemajuan bisa tetap progressive.

Kalau hukum sosial yg begitu dilanggar, yaitu ketika para pemimpin level tengah berpolemik dan berdebat, maka tak ada keputusan yg bisa diambil, atau ada keputusan yg akan berjalan secara sektoral, maka yg terjadi kekacauan secara keseluruhan karena kesalahan, miskordinasi.

Saya ingat betul ketika Pak Dahlan Iskan menjabat Meneg BUMN, beliau pastikan DIRUT lah yg utama, sedang direksi lain tunduk pada dirut. Itu artinya, di perusahaan berlaku SATU pemimpin, satu arah kebijakan.

Maka begitulah seharusnya di tingkat negara. Sudah benar kemarin, bahwa tidak boleh ada program menteri, yang ada adalah program presiden. Tapi sayangnya, presiden sepertinya tak punya program, sehingga para menteri, kepala lembaga2, gubernur dan para elit pemerintah berjalan masing2. Dan sayangnya lagi, itu tidak dikoordinasikan sehingga timpang tindih.

Sudah 5 tahun, kita semua sebagai bangsa 'hubar habir alias amburadul' karena kita lack of leadership di tingkat nasional. Kita kehilangan momentum 5 tahun utk maju ke tahap negara yg berdaulat Pancasila.

Sudah 5 tahun kita terjebak dalam negara kekuasaan yg lemah, namanya 'weak state'. Pemerintah tak mampu memegang kendali kekuasaan, sehingga power negara menyebar ke elit oligarki dan komprador, yg kemudian menyedot semua potensi tanah air utk kepentingan mereka sendiri.

Dalam literatur Daron Acemoglu, itu disebut sebagai politik ekstraktif, yg menjadi sumber kelemahan dan kegagalan negara. Dan kita Indonesia, terjebak di situ.

https://nasional.tempo.co/read/13862...ampaign=dlvrit