Sosok Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok memang seperti tidak pernah sepi dari pemberitaan. 




Sejak mencuat ketika menemani Presiden Jokowi yang kala itu masih mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI dan memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu, namanya sering kali menarik perhatian pemberitaan media, yang tak jarang diantaranya sarat dengan kontroversi dan pro kontra.




Pada Pilgub DKI 2012 nama Ahok dan Jokowi menjadi sensasi karena mengalahkan Calon petahana kala itu, Fauzi Bowo, atau akrab disapa dengan sebutan Foke. Setelah menjadi Wakil Gubernur, Ahok naik tingkat menjadi Gubernur DKI ketika pada tahun 2014 koleganya menjadi Presiden. 






Geger yang paling besar adalah berkaitan dengan kasus penistaan agama yang memunculkan demo berjilid-jilid. Juga memunculkan aksi yang fenomenal 212.

Akhirnya Ahok pun divonis penjara dua tahun. Setelah menjalani kurungan selama 1 tahun 8 bulan dan 15 hari, pada 24 Januari 2019 Sang Mantan Gubernur DKI Jakarta itupun bebas.

Setelah dipenjara, karir Ahok nyatanya belumlah tamat. Bahkan ia ditunjuk pemerintahan Jokowi menjadi Komisaris Utama BUMN kelas kakap: Pertamina.

Pada saat di Pertamina, Ahok pun terus saja menjadi pemberitaan. Misalnya pada masalah sorotan Komut rasa Dirut yang dilontarkan oleh Politisi Gerindra, Andre Rosiade. Namanya juga disangkut-pautkan dan terbawa-bawa dengan kerugian Pertamina yang mencapai sekitar 11 triliun.

Setelah itu yang terbaru Ahok pun kembali menarik perhatian media. Ia mengungkapkan bahwa Kementrian BUMN harus dibubarkan sebelum Presiden Jokowi turun sebetulnya.

Pendapat Ahok tersebut ditayangkan dalam sebuah video berdurasi sekitar 6 menit. Dilansir Kumparan.com, 15 Aeptember 2020, Video tersebut diunggah akun POIN di platform berbagi video You Tube. Lalu mengapa Ahok bersikeras berpendapat bahwa BUMN harus dibubarkan?

Menurut Mantan Bupati Belitung Timur tersebut karena Presiden tidak bisa mengontrol BUMN. Indonesia menurut Ahok harus sudah punya Superholding seperti Temasek di Singapura.

Superholding adalah perusahaan induk yang membawahi perusahaan - perusahaan lain dalam satu grup. Sedangkan superholding adalah gabungan dari holding-holding tersebut. Dengan adanya Superholding ini diharapkan perusahaan plat merah atau yang dipunyai negara semakin besar, memiliki kapasitas dan lincah.

Saat ini Indonesia sedikitnya telah mempunyai enam perusahaan gabungan yang telah terbentuk. Enam perusahaan gabungan tersebut diantaranya adalah holding BUMN pupuk, semen, gas dan minyak, pertambangan, kebun dan kehutanan. 

Perkara Super Holding ini juga pernah disinggung dalam debat Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto.  Jokowi kala itu menyebut bahwa dengan superholding perusahaan plat merah akan semakin besar. Sedangkan Prabowo berpendapat superholding yang disampaikan pemerintah tidak rasional karena pengelolaan perusahaan negara saat ini menurutnya buruk.

Nah saat ini keduanya bersatu dalam pemerintahan, mampukah mewujudkan sebelum RI 1 berganti pada 2024...?I]



Referensi:

1. https://kumparan.com/kumparanbisnis/ahok-minta-kementerian-bumn-dibubarkan-1uClDecGXKu/full