Jauh sebelum Indonesia merdeka, negeri ini sudah terkenal dengan keramahan penduduknya. Sebuah ciri khas bangsa yang penuh dengan toleransi. Sikap tersebut membuat rakyat Indonesia menyambut baik tiap bangsa asing yang datang. Namun keramahan itu acap kali dimanfaatkan bangsa lain. Keramahan dan sambutan baik, mereka balas dengan menginjak-injak, menjarah, menjajah, memerkosa ibu pertiwi beratus tahun lamanya. Ratusan tahun pula senyum rakyat Indonesia lenyap.

Kini, sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Senyum ibu pertiwi kembali merekah. RI telah bangkit menjadi bangsa yang besar. Berbagai sektor mengalami kemajuan. Mulai dari pertahanan dan keamanan, hingga perekonomian. Perlahan harkat dan martabat bangsa yang telah jatuh karena imperialisme itu bangkit. 

Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, berbagai cara dilakukan pemerintah. Salah satunya menyangkut perekonomian. Demi meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, pemerintah mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. Bukan rahasia umum pula, investasi itu banyak datang dari Republik Rakyat China (RRC).

Investasi dari pemerintahan komunis China tak jadi masalah. Asalkan kita tetap mengingat sejarah. Sikap ramah dan terbuka terhadap bangsa asing jangan sampai membuat kita lengah. Jangan sampai membuat Indonesia dependen, segala sesuatu bergantung pada pihak asing.

Ketika negeri ini mulai dependen, maka siap-siap saja ditekan. Tanda-tandanya sudah sangat terlihat dari berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari kedatangan TKA China, pembelian vaksin Sinovac, hingga pelanggaran kedaulatan RI di laut Natuna Utara.

Pandemi corona telah mengubah kehidupan rakyat. Pembatasan demi mengatasi krisis kesehatan menyebabkan perekonomian luluh lantak. Akibatnya PHK di mana-mana. Sudah jutaan tenaga kerja produktif kehilangan pekerjaan.

Namun di tengah maraknya PHK, pemerintah justru sangat ramah dengan mendatangkan TKA China. Seandainya kondisi Indonesia normal, tentu tak masalah para TKA ini masuk. Akan tetapi, kedatangan TKA China terjadi saat pandemi corona, masuknya mereka bahkan seolah dipermudah pemerintah.

Tengok saja saat kedatangan 49 TKA China ke Sulawesi Tenggara pada awal corona, yakni Maret 2020 lalu. Para TKA itu bisa dengan mudah masuk, padahal corona di China saat itu masih mewabah. Lalu April 2020, ada rencana kedatangan 500 TKA China kembali ke Sulawesi Tenggara meski banyak rakyat Indonesia terkena PHK akibat pandemi. Kedatangan 500 TKA China itu bahkan sempat menyebabkan aksi demonstrasi mahasiswa Sultra di bulan berikutnya.

Arus masuk TKA China tak hanya terjadi di Sulawesi. Belahan barat Indonesia pun kedatangan TKA China di bulan Agustus 2020. Sebanyak 325 TKA China masuk ke Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kedatangan mereka disambut demo mahasiswa

Terakhir, kedatangan TKA China ke Aceh guna menggarap pembangunan PLTU Nagan Raya. Pada 3 September 2020 lalu, masuknya 37 TKA China ternyata tak diiringi dengan dokumen yang legal untuk bekerja. 37 TKA China ini hanya memiliki visa kunjungan, namun bisa bertahan di proyek pembangunan PLTU 3 dan PLTU 4 Nagan Raya. Padahal 37 TKA itu sempat dikeluarkan dari lokasi proyek, setelah ketahuan tidak memiliki dokumen kerja. Uniknya lagi, dokumen izin TKA China itu tiba-tiba diterbitkan Kementerian Tenaga Kerja RI lewat tengah malam tertanggal 4 September 2020.

Terbitnya izin untuk TKA China menimbulkan pertanyaan dan menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebab selain izin yang keluar lewat tengah malam, juga bertentangan dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam upaya pencegahan Covid-19 serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia.

Anggota Komisi V DPRA, Tarmizi SP mempertanyakan keluarnya notifikasi bagi 37 TKA China, karena melanggar undang-undang. Berdasarkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan asing, notifikasi seharusnya keluar ketika TKA masih berada di negaranya, bukan setelah tiba ke negara tujuan. Tarmizi mengatakan kejadian ini terus berulang di PLTU 3 dan 4 Nagan Raya, namun terus dilanggar dan pemerintah seakan tidak berdaya.

Sumber : Waspada Aceh[Dipertanyakan, Notifikasi 37 TKA China Kok Bisa Terbit Tengah Malam]

Hingga kini, kedatangan TKA China terus berlanjut. Kabar terakhir, telah ada 41 TKA lagi yang masuk pada 11 September 2020. Meski kali ini Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh memastikan semua pekerja asing itu telah mengantongi izin kerja dari Kemenaker, namun berdasarkan pemantauan, para TKA ini tidak melewati proses pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa.

Sumber : AJNN [Tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, TKA Asal China Tak Diperiksa Dokumen Keimigrasian]

Dari sini saja kita bisa menilai bahwa kedatangan TKA China ke Indonesia telah dilakukan secara semena-mena. Peraturan terus dilanggar, namun pemerintah tak berdaya, bahkan cenderung memfasilitasi mereka yang berbuat seenaknya. Bukankah ini sama saja dengan merendahkan martabat orang Indonesia?

Ketergantungan Indonesia pada China tak hanya terjadi pada persoalan TKA, tapi juga pada penanganan Covid-19, khususnya dalam penyediaan vaksin corona.

Pemerintah RI kini tengah menggembar-gemborkan vaksin Sinovac dari China yang akan disuntikkan massal pada Januari 2021. Hal itu diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 31 Agustus lalu. Menurut Jokowi, November sampai Desember 2020, akan datang 20 – 30 juta vaksin. Vaksin jadi untuk Covid-19 itu merupakan produksi Sinovac dari Sinopharm China dan G42 Uni Emirat Arab. Lalu Indonesia akan kedatangan 290 juta bahan baku vaksin Covid-19 yang selanjutnya akan diproduksi PT Bio Farma menjadi vaksin.

Bahan baku dari vaksin dikombinasikan oleh PT Bio Farma dengan bahan aktif vaksin yang juga diproduksi oleh Sinovac untuk menciptakan vaksin Covid-19. PT Bio Farma sendiri telah mengujicobakan vaksin ke ribuan relawan untuk menyelesaikan uji coba tahap III.

Sumber : Kontan [Presiden Jokowi memastikan, mulai Januari 2021 Indonesia vaksinasi massal Covid-19]

Namun ternyata vaksin Sinovac belum lolos uji klinis Fase III. Padahal uji klinis tahap III penting untuk mengetahui keamanan dan keampuhan vaksin dalam mencegah penyakit. Tahapan ini pula yang harus dilewati agar calon vaksin mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait untuk diproduksi massal.

Vaksin yang masih dalam tahapan eksperimen ini pula yang diburu oleh Pemerintah RI. Vaksin setengah jadi hasil coba-coba yang akan disuntikkan massal ke 70 persen rakyat Indonesia. Dengan kata lain, 161 juta rakyat Indonesia, akan menjadi korban vaksin coba-coba. Semua demi apa? Demi kerja sama bisnis dengan China? Bahkan relawan vaksin Sinovac di Bandung, ada yang positif corona setelah dua kali mendapat suntikkan.


Dengan banyaknya penolakan masyarakat terhadap TKA China serta keraguan akan vaksin Sinovac, seharusnya Pemerintah Komunis China melakukan diplomasi guna meluruskan perkara yang terjadi jika memang mereka menganggap Indonesia sebagai teman dekatnya.

Namun yang mereka lakukan justru pelanggaran terhadap kedaulatan RI, tepatnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pada Sabtu 12 September 2020, pukul 10.00 WIB kapal coast guard China terdeteksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara. Keberadaan kapal coast guard di wilayah ZEEI telah melanggar wilayah yuruisdiksi Indonesia. Oleh karena itu Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengusir kapal coast guard China tersebut.

Akan tetapi, kapal coast guard Chian dengan nomor lambung 5204 bersikeras bahwa mereka sedang berada di area nine dash line yang mereka akui sebagai wilayah territorial China. Padahal United Nations Convention for The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 tidak mengakui keberadaan nine dash line. Bersikerasnya China untuk tak enyah dari perairan Indonesia lantas menyebabkan Bakamla RI berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemenlu.

Setelah komunikasi intensif via radio sambil saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut Natuna, akhirnya kapal coast guard China 5204 bergerak keluar ZEEI pada Senin siang, 14 September 2020.

Sumber : CNBC Indonesia [Top RI! Bakamla Usir Kapal China dari Natuna Utara]

Kita pun bertanya-tanya, apakah maksud dari kapal coast guard China masih menganggap wilayah laut Natuna Utara sebagai bagian dari nine dash line batas negaranya? Bukankah Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian pernah menegaskan bahwa perairan Natuna milik Indonesia pada 24 Januari 2020 lalu?

Sumber : CNBC Indonesia [Top Pak Jokowi! China Melunak, Dubesnya Akui Natuna Milik RI]

Mengapa provokasi Pemerintah Komunis China di Laut Natuna Utara bertepatan pula dengan bulan September, di mana pada bulan ini sentimen anti komunis sangat kuat di Indonesia terkait peristiwa G30S-PKI? Apakah ini cara China menunjukkan ketidaksukaannya akan kepentingan negaranya yang terganggu oleh penolakan TKA dan keraguan masyarakat akan keampuhan vaksin Sinovac?

Sikap China seakan menunjukkan bahwa sebesar apapun ketidaksukaan rakyat Indonesia tehadap komunisme, TKA China, maupun vaksin Sinovac, pemerintah RI tak akan dapat berbuat apa-apa. China tahu bahwa pemerintah RI terlalu bergantung padanya.

Jika begini terus, sejarah hanya akan terus berulang. Keramahan bangsa Indonesia mereka terus manfaatkan. Sikap dependen pemerintah terhadap China hanya akan menjatuhkan kembali harkat dan martabat rakyat yang dulu pernah hancur karena penjajahan. Jika terus begini, pada akhirnya rakyat dipaksa tunduk pada tuan asing, atau dalam kasus China, aseng.