Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menemukan ada tagihan listrik tak normal yang terjadi selama pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan temuan tersebut berawal dari keluhan pelanggan yang diterima kementeriannya.

Sebagai informasi, Kemenko Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu memang membuka posko pengaduan tagihan listrik untuk masyarakat. Hingga Juni 2020, Kemenko Marves telah menampung sebanyak 410 keluhan.

Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Setelah turun ke lapangan, Purbaya menemukan ada beberapa kasus lonjakan tagihan listrik yang tak normal.

Masalah tersebut disebabkan kesalahan data entry yang terjadi akibat human error. Kesalahan ini akan membuat perbedaan pemakaian dan tagihan listrik.

Namun jumlah keselahan hanya sekitar 10 persen dari total aduan. Meskipun demikian Purbaya menyatakan pihaknya tetap mendesak PLN untuk mengganti meteran manual dengan alat auromatic meter reading (AMR). Terlebih migrasi dari sistem manual ke otomatis itu sudah direncanakan sejak lama.

"Kami akan panggil enggak harus ketemu. Karena saya dengar proyek AMR sudah lama ini. Saya dengar dari 3-4 tahun lalu. Ada Smart Green System waktu itu nggak jalan. AMR ini teknologi nggak canggih-canggih amat tapi ke depan kami akan monitor," ucapnya.

Sementara untuk kesalahan pencatatan meteran pelanggan, tegas Purbaya, PLN diwajibkan untuk mengembalikan kelebihan bayar pelanggan baik dalam bentuk tunai maupun pengurangan tagihan di bulan-bulan berikutnya.

"Masing-masing kasus saya tidak mengerti (berapa lonjakannya), tapi pada dasarnya harusnya dikembalikan kepada masyarakat (kelebihan tagihannya) atau bisa dijadikan pengurangan di bulan berikutnya," tandas Purbaya.

Sebagai informasi, saat PSBB banyak masyarakat mengeluh tagihan listriknya melonjak tajam. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon.

Bahkan, ia menanyakan hal tersebut langsung ke PLN melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon.

"Memang, banyak keluhan tagihan listrik melonjak. Saya juga mengalami yang sama. @pln_123 harus transparan atas keluhan2 di masyarakat. Kenapa tagihan listrik makin melonjak? Ada privatisasi?" tulis Fadli.

Selain Fadli, keluhan disampaikan Teguh Wuryanto, tukang las di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia menyatakan tagihan listrik yang biasanya hanya Rp2 juta per bulan, tiba-tiba naik 10 kali lipat menjadi Rp20 juta pada Mei kemarin.

Namun, keluhan tersebut ditanggapi santai oleh PLN. Menurut mereka kenaikan tagihan disebabkan oleh faktor work from home yang diterapkan selama pandemi corona. Model kerja tersebut kata mereka, telah mendongkrak konsumsi listrik sehingga membuat tagihannya naik.

(hrf/agt)

link

"Kami akan panggil enggak harus ketemu. Karena saya dengar proyek AMR sudah lama ini. Saya dengar dari 3-4 tahun lalu. Ada Smart Green System waktu itu nggak jalan. AMR ini teknologi nggak canggih-canggih amat tapi ke depan kami akan monitor," ucapnya.