Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan 'surat sakti' untuik mempercepat penyaluran belanja pemerintah, khususnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Selain itu, Surat Edaran Bersama (SEB) tersebut juga mengatur untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

SEB ini tertuang dalam Nomor SE-35/MK.07/2020 (Menkeu) dan Nomor 440/4918/SJ (Mendagri). Seperti dikutip CNBC Indonesia melalui laman resmi Kementerian Keuangan, Jumat (11/9/2020).

Tujuan SEB ini untuk memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada gubernur, bupati, maupun walikota atas langkah-langkah percepatan penyaluran TKDD dan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah.

SEB berlaku selama pelaksanaan realisasi belanja daerah dan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2020.

Dalam SEB tersebut, disebutkan bahwa pimpinan daerah diminta untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD baik yang bersumber dari TKDD maupun dari sumber pendapatan daerah lainnya.

"Kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah melalui APBD dengan mengutamakan produk dalam negeri/produk daerah/UMKM,"

Selain itu, SEB ini juga menginstruksikan untuk melaksanakan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, dan mempercepat pelaksanaan jaring pengaman sosial dari APBD.

Pemda tetap berkewajiban menyampaikan laporan kinerja realisasi belanja APBD termasuk untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagai bahan evaluasi capaian output dari realisasi belanja APBD dan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Pusat atas kebijakan alokasi TKDD pada Tahun Anggaran berikutnya.

link

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan 'surat sakti' untuik mempercepat penyaluran belanja pemerintah, khususnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).