Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas rencana pengembalian kewenangan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI). Rencana itu tertuang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Perwakilan Tim Ahli Baleg mengatakan rencana pengembalian kewenangan pengawasan perbankan itu tertuang dalam Pasal 34 revisi UU BI.

"Terjadi pengalihan kewenangan pengawasan yang bank yang sebelumnya dilakukan oleh OJK maka sesuai dengan RUU ini dialihkan tetap menjadi kewenangan BI. Sehingga, pasal 34 ayat 1 berbunyi tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI," ujar perwakilan Tim Ahli Baleg dalam rapat Senin, (31/8).

Ia menjelaskan jika nantinya jadi dilakukan proses pengalihan kembali pengawasan bank dari OJK kepada BI akan dilakukan secara bertahap setelah terpenuhi sejumlah persyaratan. Syarat itu meliputi, infrastruktur, anggaran, personalisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, berbagai aturan pelaksanaan, perangkat hukum, serta lapor ke DPR.

"Pengalihan tugas sebagaimana dimaksud dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2023," imbuhnya.

Namun, usulan pengembalian kewenangan pengawasan tersebut mendapatkan kritik dari sejumlah anggota fraksi yang hadir. Anggota DPR dari Fraksi PAN Ali Taher mengaku kaget dengan usulan tersebut.

"Saya terus terang kaget, kagetnya kok OJK ini terbang tinggi dengan kecepatan take-off luar biasa, tiba-tiba mesin mati. Saya ingin sampaikan pesan ini sebenarnya, ketika rumuskan OJK ini dasar filosofisnya apa, sehingga lembaga yang susah payah dibangun kemudian dibubarkan," ujarnya.

Sepakat dengan Ali, anggota DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati juga menilai sebaiknya Baleg meminta masukan dari para ahli ekonomi sebelum memutuskan pengalihan kewenangan tersebut. Bahkan, ia menilai sebaiknya Baleg membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas RUU Nomor 23 Tahun 1999.

"Saya harap kita semua bisa berpikir dengan jernih, OJK itu memang sudah ada, sering sekali saya di Komisi XI melihat OJK, tapi apakah ini membutuhkan perubahan yang tanda kutip radikal seperti ini," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Sturman Panjaitan juga mengusulkan agar Baleg meminta masukan akademisi sebelum mengesahkan revisi aturan tersebut. Tujuannya, agar kebijakan yang dilahirkan nantinya tidak salah langkah.

"Saya usulkan panggil tokoh-tokoh dan akademisi semua elemen yang paham tentang ekonomi moneter, agar jangan sampai kita salah langkah karena ternyata kita pengusungnya," tuturnya.

Kabar pengembalian kewenangan pengawasan dari OJK ke BI sempat menjadi pembicaraan hangat belum lama ini. Isu ini berkembang karena kabarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan wacana itu.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengaku sebenarnya tidak tahu menahu bagaimana isu ini bisa beredar di publik. Ia mengklaim tidak ada pembicaraan mengenai wacana itu dari pihak Istana Kepresidenan.

"Sampai sekarang saya belum tahu. Media yang baca sumbernya tidak jelas," ungkap Anto beberapa waktu lalu.