Umar bin Khattab adalah khalifah yang terkenal dengan wataknya yang keras dan tegas. Setelah ia diangkat menjadi khalifah ke-2 sepeninggal mendiang Abu Bakar, muncul kekhawatiran rakyat Mekkah. Mereka khawatir Umar akan lebih keras pada mereka. Kekhawatiran itu pun dirasakan oleh Umar.

Maka pada hari ke-3 ia menjadi khalifah, Umar menggelar pidato pertamanya, untuk meluruskan kekhawatiran itu.

"Ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa sikap keras itu sekarang sudah mencair. Sikap itu hanya terhadap orang yang berlaku zalim dan memusuhi kaum Muslimin. Tetapi buat orang yang jujur, orang yang berpegang teguh pada agama dan berlaku adil saya lebih lembut dari mereka semua" kata Umar.

Umar menegaskan, terhadap orang zalim maka ia akan meletakkan pipi mereka di tanah, sedangkan pipi lainnya akan ia injak. Sebaliknya, bagi orang yang bersih, Umar sendiri yang akan meletakkan pipinya di tanah. Umar pun meminta rakyat Mekkah untuk tak ragu menegur jika dia salah. Bahkan dipersilakan menuntut jika Mekkah terjebak bencana atau tentaranya jatuh ke perangkap musuh.

Begitulah suri tauladan dari seorang pemimpin sekelas Umar bin Khattab. Tegas dan keras pada siapa saja yang berbuat salah, tapi lembut pada mereka yang benar.

Sumber : Detik[Kisah Sahabat Nabi: Umar bin Khattab yang Keras Tapi Lembut]

Ketegasan seperti ini lah yang patut ditiru oleh para pemimpin di masa depan. Ketegasan dalam melawan kebathilan dan kesewenang-wenangan, walaupun kesewenangan datang dari jajaran pemimpin itu sendiri.

Teladan seperti yang dilakukan Umar agaknya jarang terjadi di masa kini. Masa di mana para pemimpin berjuang mati-matian membela golongan dan kepentingannya demi nama baik. Tak banyak yang dapat bersikap seperti Umar, hanya segelintir pemimpin yang dapat melakukannya.

Kita dapat melihat contohnya pada dua institusi penegak hukum yang tengah terseret kasus Djoko Tjandra. Yakni Polri dan Kejaksaan Agung.

Seperti yang telah kita ketahui, nama baik Polri telah tercoreng dengan diterbitkannya surat jalan Djoko Tjandra oleh oknum Jenderal Polisi Brigjen Prasetijo Utomo. Kapolri Jenderal Idham Azis, lantas mecopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya di Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Ia pun kini ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan,

Kebanyakan orang mungkin tak menyangka bahwa Kapolri akan mencopot dan menahan oknum jajarannya meski yang bersangkutan memiliki pangkat yang tinggi di Kepolisian. Akan tetapi begitulah kenyataannya. Bahkan pada 11 Agustus 2020, Kapolri menegaskan akan menyeret jajarannya ke ranah pidana apabila menyelewengkan uang negara. Hal itu ia sampaikan di acara pennandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Penegasan itu awalnya muncul saat ia menyinggung MoU terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara atau daerah dan unsur pidana. Menurutnya, ada dua hal yang dapat dilakukan jajarannya dalam menindaklanjuti MoU tersebut, Yakni komitmen atau konspirasi. Apabila jajarannya berkomitmen, maka tindak pidana korupsi dapat terselesaikan. Namun hal sebaliknya akan terjadi apabila anggotanya berkonspirasi melakukan tindakan yang melawan aturan. Sampai kiamat pun akan tetap saja ada korupsi.

Kapolri Idham menegaskan agar jajarannya mengelola keuangan negara sesuai peruntukkan. Apabila tidak bisa, maka harus segera dikembalikan, sebelum Idham sendiri yang memidanakan.

Sumber : Kompas [Kapolri: Kembalikan atau Kau Saya Pidanakan!]

Ketegasan Idham ini ternyata tak terjadi pada pimpinan institusi penegakan hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung).

Telah diketahui bersama ada pihak dari Kejagung yang turut terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Salah satunya yang diduga kuat terlibat adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sempat bertemu Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019 silam. Secara logika, seharusnya Jaksa Pinangki dicopot dari jabatannya serta ditahan untuk diperiksa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.

6 Agustus 2020, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang erat hubungannya dengan PDIP itu mengeluarkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Berdasarkan pedoman itu, pemanggilan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengatakan pedoman itu dibuat untuk memberi perlindungan kepada jaksa agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan atau dari hal yang belum diuji kebenarannya, seperti pertanggungjawaban pidana serta perdata.

Apabila suatu institusi ingin melakukan pemanggilan hingga penahanan, maka harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen persyaratan. Nantinya, Asisten Umun Jaksa Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk Jaksa Agung memeriksa permohonan itu. Pejabat yang ditunjuk kemudian memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menolak permohonan izin apabila tidak lengkap, tidak sesuai, atau tidak memiliki urgensi.

Hari Setiyono mengklaim, pedoman tersebut tidak terkait kasus tertentu dan pedoman itu telah dikaji dalam waktu yang cukup lama.

Sumber : Kompas [Tak Bisa Seenaknya, Pemanggilan-Penahanan Jaksa Kini Harus Izin Jaksa Agung]

Menarik, sebab pedoman itu justru dikeluarkan tak lama berselang setelah skandal Djoko Tjandra mencuat. Saat di mana ada dugaan kuat keterlibatan oknum di Kejagung yang turut bermain di pelarian Djoko Tjandra. Bukankah hal yang dilakukan Jaksa Agung Burhanuddin ini seolah melindungi jajarannya dari tuduhan keterlibatan di kasus Djoko Tjandra?

Amat disayangkan memang, ketegasan Kapolri Idham tidak diikuti oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Tapi tak mengapa, memang sulit mencontoh ketegasan dari Umar bin Khattab.