Pemerintah akan membiayai pembangunan 31 proyek infrastruktur prioritas dengan utang luar negeri pada 2020. Seluruh proyek itu membutuhkan pinjaman utang sebesar US$5,04 miliar atau setara Rp73,22 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) dan pinjaman pendampingan US$545,56 juta atau Rp7,91 triliun.

Proyek itu tertuang dalam lampiran Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.65/M.PPN/HK/06/2020.

Dalam lampiran beleid tertanggal 30 Juni 2020 tersebut, kebutuhan pinjaman utang dan pendampingan untuk membiaya proyek prioritas yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga dan BUMN. Kebutuhan utang proyek tertinggi ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara rinci, ada sembilan proyek prioritas di Kementerian PUPR yang akan dibiayai oleh utang luar negeri. Mayoritas akan ditutup oleh pendanaan dari Bank Ekspor-Impor China (China Exim Bank/CEXIM).

Proyek terdiri dari pembangunan Tol Serang-Panimbang dengan kebutuhan pinjaman utang US$221 juta dan pendampingan US$38 juta dan Tol Semarang-Demak dengan utang sebesar US$555,05 juta dan pendampingan US$97,95 juta.

Lalu, Bendungan Jenelata dengan kebutuhan utang US$300 juta, Bendungan Riam Kiwa US$250 juta, Bendungan Lambakan US$450 juta dan pendampingan US$97,05 juta, dan Bendunga Pelosika US$300 juta dan pendampingan US$52,95 juta.

Sisanya akan ditutup oleh pendanaan dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA), Perusahaan Pinjaman Konstruksi (Kreditanstalt fur Wiederaufbau/KfW) Jerman, dan pinjaman dari Korea Selatan (Korsel). Pendanaan dari JICA untuk proyek Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten dengan kebutuhan utang US$90 juta dan pendampingan US$15 juta.

Sementara pendanaan dari KfW untuk proyek Pengembangan Sistem Pasokan Air Daerah di Wosusokas dengan kebutuhan utang US$95,49 juta dan pendampingan US$37,28 juta. Sedangkan pendanaan dari Korsel untuk proyek Bendungan Karian-Serpong dengan kebutuhan utang US$257,18 juta.

Kemudian, kebutuhan utang terbanyak juga berasal dari proyek prioritas di Kementerian Perhubungan. Terdiri dari proyek Pelabuhan Patimban dengan kebutuhan utang US$674,98 juta yang rencananya akan ditutup dari pendanaan JICA dan proyek Pengembangan dan Peningkatan Bantuan Indonesia untuk Navigasi dengan kebutuhan utang US$67,25 juta dan pendampingan US$4,46 juta dari Korsel.

Selanjutnya, kebutuhan utang luar negeri juga untuk pembangunan proyek prioritas di Kementerian Kesehatan berupa penguatan rumah sakit (RS) Rujukan Nasional dan unit teknis vertikal senilai US$261,71 juta dan pendampingan US$30,59 juta. Rencananya pendanaan akan didapat dari Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB).

Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, utang luar negeri akan menutup kebutuhan pendanaan proyek RS Akademik dan peningkatan kualitas Universitas Brawijaya. Rencananya pendanaan dari KfW dengan kebutuhan utang US$39,44 juta dan pendampingan US$4,16 juta.

Lalu, untuk proyek Pendidikan Tinggi untuk Teknologi dan Inovasi dengan kebutuhan utang US$79,47 juta dan pendampingan US$13,11 juta. Pendanaan akan ditutup dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Kemudian, delapan proyek prioritas lain berasal dari Kementerian Pertahanan berupa peningkatan peralatan medis dan fasilitas pendukung di RS yang dikelola kementerian. Sebanyak lima proyek akan ditutup oleh pendanaan dari Austria dan pendanaan tiga proyek lain bersumber dari Hungaria.

Proyek yang didanai utang dari Austria, yaitu peningkatan peralatan medis dan fasiitas di RS Tentara Udayana dengan kebutuhan utang US$10 juta, RS Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya US$15 juta, RS Angkatan Laut dr. R. Oetojo Sorong US$15 juta, RS Angkatan Udara Suhardi Hardjolukito Yogyakarta US$11,56 juta, dan RS Angkatan Udara Muhammad Sutomo Pontianak US$13,43 juta.

Sementara dana dari Hungaria untuk peningkatan peralatan medis dan fasiitas di RS Tentara Pelamonia dengan kebutuhan utang US$10 juta, RS Tentara Soedjono Magelang US$15 juta, dan RS Tentara Dustira Bandung US$10 juta.

Selanjutnya, untuk pengembangan Pusat Pelatihan Kejuruan Maritim di Serang dan Makassar yang merupakan proyek prioritas di Kementerian Ketenagakerjaan. Rencananya pendanaan akan ditutup oleh pinjaman dari Austria, masing-masing sebesar US$17,7 juta dan US$13,6 juta.

Utang luar negeri juga akan menutup kebutuhan pendanaan penguatan infrastruktur e-government di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rencananya, kebutuhan pendanaan sebesar US$190,3 juta akan ditutup oleh pinjaman dari Prancis dan US$160 juta lainnya bersumber dari pinjaman Korsel.

Pinjaman dari kedua negara juga akan menutup kebutuhan utang untuk pendampingan proyek dengan nilai mencapai US$40 juta. Tak ketinggalan, utang juga akan menutup kebutuhan pendanaan proyek pengembangan Pelabuhan Pemancingan Lingkar Luar (Pelabuhan Perikanan Alami) di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Total kebutuhan utangnya mencapai US$105,35 juta dan pendampingan US$4,61 juta. Pendanaan akan bersumber dari pinjaman Badan Pengembangan Prancis (Agence Française de Développement/AFD).

Selain membiayai kebutuhan proyek prioritas di kementerian, utang luar negeri juga akan menutup kebutuhan pendanaan untuk proyek di beberapa lembaga. Misalnya, untuk proyek pengadaan kapal penelitian multi keperluan untuk program pengembangan penelitian kelautan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pendanaan proyek tersebut rencananya akan ditutup oleh AFD dengan kebutuhan utang US$107,85 juta dan pendampingan US$2,94 juta. Kemudian, untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Proyek prioritasnya adalah memperkuat wilayah informasi penerbangan dan pengembangan layanan meteorologi penerbangan di Indonesia bagian timur untuk program manajemen dan keselamatan bencana. Kebutuhan utang mencapai US$26,61 juta dan akan ditutup oleh pendanaan dari Finalandia.

Lalu, untuk program percepatan penyediaan peta dasar skala besar (1: 5000) untuk pembangunan nasional berkelanjutan yang merupakan proyek Badan Informasi Geospasial (BIG). Kebutuhan utangnya mencapai US$351,89 juta dan pendampingan US$56,43 juta yang bersumber dari Fasilitas Kredit Ekspor (FKE).

Terakhir, utang luar negeri juga diperuntukkan untuk proyek PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencananya pendanaan akan didapat dari JICA.

Terdiri dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hululais 1 dan 2 dengan kapasitas 2x55 MW sebesar US$204 juta dan pendampingan US$42 juta. Lalu, pinjaman tambahan untuk poryek Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan 1 dan 2 dengan kapasitas 87 MW sebesar US$131,04 juta dan pendampingan US$8,98 juta.

link



Secara rinci, ada sembilan proyek prioritas di Kementerian PUPR yang akan dibiayai oleh utang luar negeri. Mayoritas akan ditutup oleh pendanaan dari Bank Ekspor-Impor China (China Exim Bank/CEXIM).