- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
DKI Diberi Utangan Rp12,5 T, Menkeu: Ekonomi DKI Jakarta Minus 5,6 Persen Karna Covid
TS
ikardus
DKI Diberi Utangan Rp12,5 T, Menkeu: Ekonomi DKI Jakarta Minus 5,6 Persen Karna Covid
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di kantornya, usai penandatanganan perjanjian kerjasama pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada Senin (27/7/2020).
“DKI terpukul cukup besar, pertumbuhan ekonominya turun di angka 5,06 persen, bahkan quarter to quarter (q to q) turun -0,56,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan yang terendah sejak 10 tahun terakhir. Berbagai sektor usaha di Jakarta anjlok akibat wabah Covid-19.
Misalnya sektor perdagangan turun hingga -4,6 persen, pendidikan turun -4,4 persen, sektor listrik dan gas drop -16,2 persen serta industri olahan -3,2 persen. “Sektor listrik dan gas drop cukup besar karena banyak kantor, pusat perdagangan dan hotel yang tutup,” ujar Sri.
Kata dia, DKI merupakan salah satu provinsi yang mengalami tekanan luar biasa akibat dampak Covid-19 dari sisi ekonomi. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 54 persen dari target Rp 31,13 triliun.
Bahkan tingkat defisit APBD DKI Jakarta tahun 2020 ini juga naik menjadi Rp 11,7 triliun atau sebesar 0,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jakarta. Kemudian APBD DKI tahun 2021 juga diproyeksikan mengalami defisit Rp 8,4 triliun atau sebesar 0,3 persen dari tingkat PDRB.
“Jadi, memang DKI ini mendapatkan tekanan yang luar biasa dari sisi ekonomi akibat wabah Covid-19,” jelas Sri.
Sebelumnya Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman utang yaitu sebesar Rp 12,5 triliun.
Perjanjian pinjaman tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun.
"Kami membantu dengan cara apapun untuk mendukung Pemda dalam menjaga masyarakat agar kembali pulih secara bertahap sosial dan aktivitas ekonominya, namun tidak menyebabkan pemburukan penyebaran Covid-19," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan DKI Jakarta mengalami kenaikan defisit anggaran akibat turunnya pendapatan asli daerah dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Sumur
https://www.netralnews.com/bisnis/re...ndemi-covid-19
HAHAHAH
Sungguh memalukan, ya gak droon
Tanpa lokdon aje dki bisa miskin sodala2
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani di kantornya, usai penandatanganan perjanjian kerjasama pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada Senin (27/7/2020).
“DKI terpukul cukup besar, pertumbuhan ekonominya turun di angka 5,06 persen, bahkan quarter to quarter (q to q) turun -0,56,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini merupakan yang terendah sejak 10 tahun terakhir. Berbagai sektor usaha di Jakarta anjlok akibat wabah Covid-19.
Misalnya sektor perdagangan turun hingga -4,6 persen, pendidikan turun -4,4 persen, sektor listrik dan gas drop -16,2 persen serta industri olahan -3,2 persen. “Sektor listrik dan gas drop cukup besar karena banyak kantor, pusat perdagangan dan hotel yang tutup,” ujar Sri.
Kata dia, DKI merupakan salah satu provinsi yang mengalami tekanan luar biasa akibat dampak Covid-19 dari sisi ekonomi. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 54 persen dari target Rp 31,13 triliun.
Bahkan tingkat defisit APBD DKI Jakarta tahun 2020 ini juga naik menjadi Rp 11,7 triliun atau sebesar 0,4 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jakarta. Kemudian APBD DKI tahun 2021 juga diproyeksikan mengalami defisit Rp 8,4 triliun atau sebesar 0,3 persen dari tingkat PDRB.
“Jadi, memang DKI ini mendapatkan tekanan yang luar biasa dari sisi ekonomi akibat wabah Covid-19,” jelas Sri.
Sebelumnya Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman utang yaitu sebesar Rp 12,5 triliun.
Perjanjian pinjaman tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun.
"Kami membantu dengan cara apapun untuk mendukung Pemda dalam menjaga masyarakat agar kembali pulih secara bertahap sosial dan aktivitas ekonominya, namun tidak menyebabkan pemburukan penyebaran Covid-19," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan DKI Jakarta mengalami kenaikan defisit anggaran akibat turunnya pendapatan asli daerah dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Sumur
https://www.netralnews.com/bisnis/re...ndemi-covid-19
HAHAHAH
Sungguh memalukan, ya gak droon
Tanpa lokdon aje dki bisa miskin sodala2
areszzjay dan 6 lainnya memberi reputasi
5
1.4K
20
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan