Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti realisasi anggaran program pengendalian banjir dan abrasi tahun 2019. Anggota F-PDIP Ima Mahdiah menyebut, pelaksanaan anggaran program pengendalian banjir belum maksimal karena baru mencapai 63,76 persen.
"Pelaksanaan anggaran program pengendalian banjir dan abrasi baru mencapai 63,76 persen dari target Rp 3,31 triliun, berarti belum maksimal pembebasan lahannya maupun pembangunannya, padahal banjir dan abrasi berdampak negatif bagi masyarakat," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).

Pernyataan itu dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta. Ima berharap Pemprov DKI Jakarta lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kementerian.

Menurutnya, proses pembangunan mengenai normalisasi 13 sungai, sodetan Ciliwung serta proyek lainnya dapat segera diselesaikan.

"Agar selaras pembangunannya dalam hal ini normalisasi 13 sungai, penyelesaian sodetan sungai Ciliwung ke BKT (Banjir Kanal Timur) dinding pantai Utara, dan waduk serbaguna di wilayah Bogor," ucapnya.

Dalam rapat itu, Partai Gerindra juga turut menyoroti hal serupa. Gerindra menyebut kalau penanganan banjir sebagai program prioritas itu tidak terealisasi dengan baik.

"Pada program pengendalian banjir dan abrasi yang dianggarkan sebesar Rp 3,31 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 2,11 triliun atau 63,76 persen menunjukkan bahwa realisasi pembangunan dalam pengendalian banjir tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga tidak mengherankan saat di penghujung akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 terjadi limpasan genangan air di banyak tempat di beberapa titik wilayah DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mamduhi saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, serapan anggaran dana banjir tidak sepenuhnya terealisasi karena ada kendala teknis. Meski demikian, kata Riza, Pemprov DKI tetap melakukan langkah antisipatif dalam penanganan banjir.

"Mengenai Program Pengendalian Banjir dan Abrasi yang hanya terealisasi sebesar 63,76 persen, dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut disebabkan kendala teknis di lapangan. Namun, Eksekutif tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin," kata pria yang akrab disapa Ariza itu.

Riza mengatakan, mengenai saran pembangunan waduk di beberapa lokasi, Pemprov DKI telah menganggarkan dananya di APBD DKI 2020-2022. "Mengenai saran untuk mempercepat pembangunan waduk dalam kota seperti Waduk Brigif, Waduk Pondok Rangon, Waduk Cimanggis, dan Proyek Sodetan Kampung Walang Ancol, dapat saya sampaikan bahwa proyek tersebut dianggarkan tahun 2020-2022," ucapnya.

https://m.detik.com/news/berita/d-51...ta-pemprov-dki

Sibuk bicara banjir...anggaran banjir kemaren di potong demi formula E diem bae


ini pidio yg selalu buat ane ngakak ttg program abud