BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengizinkan sekolah role model menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Ada empat sekolah yang telah diizinkan gelar KBM tatap muka, yaitu Sekolah Victory Plus, Al-Azhar, SD Jakasampurna 6, dan SMPN 02 Kota Bekasi.

Namun, tak semua orangtua setuju KBM tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19.

Yanti (45), salah satu orangtua murid mengaku khawatir jika anaknya belajar di sekolah. Pasalnya, masih ada kasus Covid-19 di Bekasi.

“Kalau bisa jangan (KBM tatap muka) dulu ya, karena kasus masih terus meningkat,” ucap Yanti di SMPN 02 Bekasi, Senin (20/7/2020).

Yanti mengatakan, tidak semua pelajar mau mengenakan masker dalam waktu lama. Di sisi lain, tidak ada jaminan guru akan terus memperhatikan seluruh siswa selama di sekolah.

“Ya namanya juga anak-anak suka lari-lari. Suka bermainlah. Kalau dia pikir sama temannya ya kadang kan enggak pakai masker, di rumah aja gitu,” kata Yanti.

Senada disampaikan Rina (25). Ia mengatakan, jika KBM tatap muka dilakukan, maka pihak sekolah harus menjamin tidak ada penularan Covid-19.

Ia menyarankan agar pihak sekolah ketat mengawasi penerapan protokol pencegahan Covid-19.

“Ya kalau pun nantinya masuk sekolah, maka harus ketat pengawasannya. Jangan sampai ada penularan Covid-19 di sekolah,” ucap Yanti.

Sementara itu, pendapat berbeda disampaikan Ratna Dewi (40). Ia malah menanti anaknya kembali belajar di sekolah.

Ia mengaku ada kekhawatir anaknya kembali ke sekolah pada masa pandemi. Namun di sisi lain, ia melihat anaknya sudah bosan belajar di rumah.

Apalagi selama belajar di rumah, Ratna mengatakan, anaknya lebih sering bermain game online.

“Kalau saya mah ngikuti prosedur Pemerintah ajalah. Kalau bisa sih cepat kembali normal lagi sekolah. Di rumah juga anaknya main game lebih banyak dari belajarnya,” ucap dia.

Ia juga mengeluhkan pengeluaran untuk kuota internet per bulan yang mencapai Rp 300.000 untuk anaknya.

Padahal jika anaknya belajar di sekolah, Ratna hanya mengeluarkan uang Rp 150.000 untuk uang jajan anaknya.

“Ini mah kebanyakan buat kuota dibanding uang jajan. Uang jajannya Rp 5.000 per hari, ini kuotanya beda lagi sampai Rp 300.000. Mending sekolah, beda lagi kalau Pemerintah mau bayarin uang kuota,” kata dia.

Ratna berharap Covid-19 tidak ada lagi di Indonesia. Sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan kembali normal.

“Semoga kasus Covid-19 cepat terselesaikan jadi kembali normal lagi, kasihan juga kau kemana-mana susah,” tutur dia.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menyebut Pemkot Bekasi telah melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Pasalnya Pemkot Bekasi telah mengizinkan empat sekolah role mode menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka meski daerahnya belum berada di zona hijau.

“Kota Bekasi belum zona hijau. Tidak boleh membuka sekolah dengan tatap muka. Itu melanggar SKB 4 Menteri, termasuk Mendagri yang menjadi pembina utama pemerintah daerah,” ucap Hamid melalui pesan tertulis, Senin.

Hamid mengaku, pihak Kemendikbud telah menerima surat rekomendasi perizinan sekolah gelar tatap muka dari Pemkot Bekasi.

Namun ia menegaskan, pihak Kemendikbud tidak memberi izin kepada Pemkot Bekasi untuk membolehkan sekolah gelar KBM tatap muka.

sumber