Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah memperlebar defisit anggaran tahun 2020 menjadi 6,34% atau Rp 1.039,2 triliun. Pelebaran ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2020 yang merupakan revisi dari PMK nomor 54 tahun 2020.

Adapun pelebaran defisit disebabkan oleh meningkatnya biaya pemulihan ekonomi nasional akibat tekanan dari pandemi Covid-19.

Dengan kondisi ini pemerintah pun melakukan berbagai langkah untuk bisa membiayai kebutuhan defisit tersebut. Sebab, penerimaan negara saat ini juga tidak mampu karena sedang tertekan.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir mengatakan, untuk membiayai defisit pemerintah lebih dulu akan menggunakan tabungan melalui saldo anggaran lebih (SAL) hingga dana yang ada di Badan Layanan Umum (BLU).

Namun, itu saja tidak cukup sehingga pemerintah memilih untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) hingga meminjam kepada lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB dan sebagainya.

Riko menjelaskan, untuk semua instrumen ini yang paling aman dan dipilih oleh pemerintah adalah pinjaman. Sebab, biaya dari pinjaman lebih murah dibandingkan penerbitan SBN. Hanya saja memang ada beberapa risiko untuk hal tersebut.

"(Untuk pembiayaan) Kita cari yang cost of fund-nya paling murah dan risikonya juga terjaga. Tapi risiko utang harus dikelola dengan baik tidak semata-mata cari yang paling murah. Tapi kalau cari yang paling murah ya saat ini adalah pinjaman, tapi punya risiko," ujarnya saat diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Lanjutnya, setidaknya ada tiga risiko yang bisa terjadi saat melakukan pinjaman. Pertama, valuta asing yang kadang tidak terkendali.

Kedua, tingkat bunga yang menurun sehingga untuk memitigasinya pemerintah lebih memilih yield fix rate daripada variabel rate.

Ketiga adalah risiko refinancing yang harus terus dijaga. "Karena kita tidak ingin pembiayaan kita semua yieldnya jatuh tempo di satu titik, ini kita harus memanage sehingga bisa tetap lakukan pembayaran tanpa ganggu APBN," jelasnya.

link


Riko menjelaskan, untuk semua instrumen ini yang paling aman dan dipilih oleh pemerintah adalah pinjaman. Sebab, biaya dari pinjaman lebih murah dibandingkan penerbitan SBN. Hanya saja memang ada beberapa risiko untuk hal tersebut.