Merdeka.com - China mengesahkan undang-undang keamanan Hong Kong yang bisa membuat pendemo dihukum dan mengikis hak otonomi khusus kota itu.

Seorang demonstran diciduk, Rabu (1/7) karena membawa bendera yang menyerukan kemerdekaan Hong Kong. Penangkapan pertama setelah UU Keamanan Nasional diberlakukan pemerintah pusat China.


Apa yang jadi sorotan di undang-undang ini?

Hong Kong selayaknya memiliki undang-undang soal keamanan tapi selama ini tidak pernah berhasil diwujudkan karena isu ini tidak populer. Karena itulah China turun tangan untuk memastikan Hong Kong memiliki aturan keamanan guna mengatasi berbagai perlawanan terhadap otoritas pemerintah.

Rincian undang-undang dengan 66 pasal ini masih dirahasiakan sampai kemudian sudah disahkan. Undang-undang ini akan menghukum mereka yang termasuk dalam kategori:

1. Separatis--artinya ingin berpisah memutus hubungan dengan negara
2. Subversi--mengganggu otoritas atau kekuasaan pemerintah pusat
3. Terorisme--memakai kekerasan untuk mengintimidasi warga
4. Berkomplot dengan kekuatan asing


Mengapa UU ini memicu kontroversi di Hong Kong?

Undang-undang ini sudah berlaku sejak 30 Juni 2020 pukul 23.00 waktu setempat. Satu jam sebelum peringatan 23 tahun penyerahan kekuasaan Inggris di Hong Kong kepada China.

Dengan beralihnya kekuasaan, maka Negeri Tirai Bambu bisa mengatur segala aspek kehidupan di Hong Kong seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kritikus mengatakan di bawah kekuasaan China maka kebebasan berpendapat dikekang dan aksi demonstrasi bisa dilarang di Hong Kong.

Hanya segelintir orang yang sudah melihat naskah lengkap undang-undang ini sebelum diberlakukan. Hal inilah yang mengundang kontroversi, termasuk pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Lam mengatakan kepada Dewan Hak Asasi PBB beberapa jam sebelum undang-undang ini diberlakukan, bahwa aturan ini akan mengisi "kekosongan" dan tidak akan mengikis otonomi Hong Kong atau lembaga peradilan independen dan dia juga menjanjikan undang-undang ini tidak akan berlaku surut.

China membela diri. Berdalih mengembalikan stabilitas di Hong Kong.





Apa saja aturan dalam undang-undang keamanan ini

Undang-undang keamanan baru Hong Kong ini meliputi aturan soal:
1. Kejahatan separatis, subversi, terorisme dan berkolusi dengan kekuatan asing bisa dihukum maksimal penjara seumur hidup.
2. Merusak fasilitas transportasi umum bisa dianggap kejahatan terorisme.
3. Mereka yang dinyatakan bersalah tidak bisa menjadi pegawai negeri.
4. Perusahaan bisa dikenai denda jika melanggar undang-undang ini.
5. Beijing akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong dilengkapi personel penegak hukum sendiri yang tidak berada di bawah yurisdiksi kekuasaan otoritas setempat
6. Kantor ini bisa membawa kasus kejahatan untuk diadili di China--namun Beijing mengatakan mereka hanya akan mempunyai kekuasaan terbatas untuk kasus-kasus tertentu
7. Hong Kong akan memiliki komisi keamanan nasional sendiri untuk penegakan hukum dan Beijing yang menunjuk penasehatnya.
8. Pemimpin eksekutif Hong Kong punya kekuasaan menunjuk hakim untuk kasus-kasus keamanan nasional
9. Lebih penting lagi, Beijing akan punya kekuasaan untuk menentukan bagaimana aturan itu diterapkan, bukan hanya oleh lembaga hukum Hong Kong atau lembaga pengambil kebijakan. Jika keputusan Beijing bertentangan dengan hukum Hong Kong maka aturan Beijing lebih diprioritaskan.
10. Serangkaian pengadilan akan digelar secara tertutup
11. Orang-orang yang dicurigai akan melanggar hukum bisa disadap komunikasinya dan diawasi
12. Pengaturan tentang organisasi asing atau lembaga swadaya asing dan kantor berita asing akan diperketat
13. Undang-undang ini juga berlaku bagi penduduk non-permanen dan orang-orang yang berasal dari luar Hong Kong yang bukan berdomisili di Hong Kong.


Apa tujuan China di balik UU ini?

Hong Kong diserahkan kepada China dari Inggris pada 1997. Dengan satu kesepakatan, semacam konstitusi mini yang disebut Undang-Undang Dasar dengan prinsip "satu negara dua sistem."

Undang-Undang Dasar (UUD) ini bertujuan melindungi kebebasan di Hong Kong. Seperti kebebasan berserikat dan berpendapat, hak lembaga peradilan independen dan sejumlah hak demokrasi lainnya. Hak kebebasan yang tidak dimiliki rakyat China daratan.

Dalam kesepakatan yang sama itu juga Hong Kong diminta untuk membuat undang-undang keamanan nasional sendiri. Hal ini tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar. Tapi belum pernah bisa diwujudkan karena isu ini tidak populer.

Masyarakat Hong Kong menghargai kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, hak untuk berunjuk rasa dan peradilan yang sepenuhnya independen dan kuat, sebagaimana diatur dalam UUD.

Tahun lalu unjuk rasa menentang undang-undang ekstradisi yang berujung rusuh meluas menjadi gerakan anti-China dan pro-demokrasi. China tidak ingin kejadian semacam ini terulang.


Bagaimana China bisa melakukan ini?

Banyak pihak mempertanyakan bagaimana China bisa melakukan semua ini jika Hong Kong seharusnya punya jaminan kebebasan sebagaimana kesepakatan pemindahan kekuasaan dari Inggris.

Undang-undang Dasar Hong Kong menyatakan segala peraturan dari China tidak bisa diberlakukan di Hong Kong. Kecuali aturan itu tertuang dalam bagian undang-undang yang disebut Annex III. Sejumlah aturan sudah ada di bagian itu dan tidak menjadi kontroversi dan hanya seputar kebijakan luar negeri.

Undang-undang dari China ini bisa diajukan lewat dekrit, dan itu artinya tidak melalui parlemen Hong Kong.

Kritikus menyebut undang-undang dari China ini terlalu banyak melanggar prinsip "satu negara dua sistem" yang selama ini sangat penting bagi Hong Kong tapi secara teknis undang-undang ini memang dimungkinkan.




Mengapa rakyat Hong Kong takut?

Otoritas pemerintah di Beijing sudah mengatakan, Hong Kong harus menghormati dan melindungi hak dan kebebasan sambil tetap menjaga keamanan nasional. Namun banyak kalangan menilai undang-undang ini bisa menyebabkan lenyapnya kebebasan warga Hong Kong.

"Sudah jelas undang-undang ini akan berdampak buruk pada kebebasan berekspresi jika tidak terhadap keamanan pribadi rakyat Hong Kong," kata Profesor Johannes Chan, ahli hukum di Universitas Hong Kong kepada BBC sebelum undang-undang ini disahkan.

Ada sejumlah laporan mengatakan orang-orang mulai menghapus unggahan di Facebook dan kekhawatiran kandidat yang akan maju dalam pemilu akan didiskualifikasi jika menentang undang-undang ini.

Banyak kalangan menilai independensi peradilan Hong Kong akan terkikis dan sistem peradilan akan sama dengan China daratan. Hong Kong menjadi wilayah yurisdiksi hukum China.

Sejumlah aktivis pro-demokrasi--seperti Joshua Wong--sudah melobi pemerintah asing untuk meminta bantuan. Perbuatan semacam itu bisa dianggap kejahatan di masa nanti. Wong kini sudah mengundurkan diri dari partainya Demosisto.

Selain itu timbul kekhawatiran undang-undang ini bisa mengancam daya tarik Hong Kong sebagai pusat bisnis global dan kekuatan ekonomi.


Apa reaksi politikus Hong Kong?

Pemimpin Partai Demokrat, Wu Chi-wai menentang larangan polisi untuk unjuk rasa. Dia akan bergabung dengan Figo Chan, dari Front Hak Asasi Manusia Sipil, yang mendesak masyarakat turun ke jalan.

"Kami sadar akan risiko dituntut. Tetapi kami bersikeras untuk memimpin, karena kami ingin memberi tahu Warga Hong Kong tidak perlu takut. "

Polisi berencana mengerahkan 4.000 polisi anti huru hara, lapor South China Morning Post.

Kelompok Demosisto mengatakan perjuangan melawan penindasan totaliter harus terus berlanjut dengan cara yang lebih fleksibel dan di berbagai bidang.

Joshua Wong mengatakan UU tersebut sebagai pertanda "akhir Hong Kong yang sebelumnya dikenal dunia."




Bagaimana reaksi negara lain?

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan, UU ini berpotensi merusak otonomi Hong Kong. "Kami menyesalkan keputusan ini."

Taiwan bahkan memperingatkan warganya terkait risiko berkunjung ke Hong Kong.

Otoritas pemerintah AS di Washington pada Senin mulai mengambil langkah mengakhiri hubungan perdagangan status khusus Hong Kong dengan AS. Pada Selasa, China merespons akan mengambil langkah atas pemutusan ini namun tak ditentukan langkah apa yang akan ditetapkan.

Inggris sebelumnya mengatakan akan mengubah aturan imigrasi dan menawarkan jutaan orang di Hong Kong "sebuah jalur menuju kewarganegaraan" jika China melanjutkan legislasi itu.