Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan 'titipan' dana Rp 30 triliun kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Bank pelat merah pun berkomitmen untuk menggunakan dana simpanan pemerintah yang ditempatkan di empat bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk meningkatkan ekspansi kredit (leverage) naik tiga kali dalam 3 bulan mencapai Rp 90 triliun.

Sebanyak empat bank BUMN tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Nah setelah bank BUMN, ternyata pemerintah bakal menyiapkan juga dana titipan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Dengan mekanisme yang sama dengan bank BUMN, nantinya bank daerah dapat melakukan restrukturisasi kredit sampai ekspansi seperti halnya bank BUMN.

"Mirip dengan BUMN, nah itu skema penempatan dana pemerintah di bank pembangunan daerah tengah disiapkan," kata salah satu pejabat di Kemenkeu kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2020).

Adapun, BPD tersebut di antarnya BPD Jabar (Bank bjb) BPD DKI (Bank DKI), BPD Jateng (Bank Jateng) dan BPD Jatim (Bank Jatim).

Berapa besarannya?

"Masih dikalkulasi. Bisa lebih dari Rp 10 triliun dananya," terang sumber tersebut menambahkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani masih belum membalas konfirmasi CNBC Indonesia. Termasuk juga Sekjen Kemenkeu Hadiyanto.

Sebanyak empat Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himbara resmi mendapatkan kepercayaan penempatan dana dari pemerintah sebesar Rp 30 triliun sejalan dengan terbitnya aturan baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berkaitan dengan bantuan likuiditas perbankan.

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Bank Mandiri kedapatan Rp 10 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 10 triliun dan kemudian Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 5 triliun dan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 5 triliun.