Plt Gubernur Kepri Isdianto: Sekolah Jangan Bebani Murid Beli Seragam
Pemerintah Provinsi Kepri akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait seragam siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, untuk tidak memebani biaya seragam dari sekolah. "Kita ketahui saat ini masyarakat sedang sulit ekonomi, karena pandemi Covid-19 ini. Alangkah baiknya orang tua murid baru tidak dibebani biaya seragam dari sekolah," kata Plt Gubernur Kepri Isdianto di Tanjungpinang, Selasa (30/6/2020). Isdianto menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan mengeluarkan surat kepada seluruh SMA/SMK sederajat di Kepri, terkait larangan biaya seragam sekolah bagi murid baru. Pihak sekolah lanjut Isdianto, tidak boleh mematok biaya seragam sekolah kepada para orangtua/wali siswa baru. "Kita tahu, setiap sekolah memiliki seragam khas seperti baju daerah, baju batik dan kaos olahraga. Untuk saat ini orangtua dibebaskan mau mengambil atau tidak, jangan memaksakan," ujar Isdianto lagi. Ditambahkan Isdianto, orang tua murid diberi kebebasan untuk membeli atau tidak. Sebab, bisa saja ada siswa yang memperoleh seragam itu diturunkan dari saudaranya atau dari pihak lain yang sudah lulus. "Yang jelas pihak sekolah tidak boleh memaksa," tegasnya. Senada dengan Isdianto, Anggota DPRD Kepri Rudi Chua mengakui, pihaknya banyak menerima keluhan dari para orang tua mengenai mahalnya biaya seragam yang dipatok sejumlah sekolah. "Kita mendapatkan laporan biaya seragam sekolah antara Rp 1,8 hingga Rp 2 juta untuk SMA dan Rp 2 juta keatas untuk SMK," kata Rudi. Rudi menambahkan, besaran biaya seragam tersebut terdiri dari seragam putih abu-abu, batik, pakaian olahraga dan tambahan seragam praktik untuk SMK. "Biaya Ini terus terang sangat memberatkan masyarakat ditengah ekonomi masyarakat tengah sulit seperti saat ini,” ujar politisi Hanura ini. Rudi meminta, agar setiap sekolah tidak memaksakan para siswa baru, harus menggunakan seragam yang telah ditetapkan setiap sekolah tersebut.
"Kalau menurut saya yang wajib itu seragam putih abu-abu. Kalau seragam lainnya seperti batik, olahraga atau baju kurung bisa pakai yang mereka punya, tidak perlu diwajibkan," harap Rudi.
Forum khusus untuk berbagi informasi dan berdiskusi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Buat suara Agan berarti, ayo pilih dengan teliti!
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
