Baru-baru ini publik dihebohkan oleh viralnya gambar hasil tangkapan layar di media sosial twitter yang menampilkan grafis dukungan dan penolakan partai politik terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. Anehnya, dalam grafis tersebut, Partai Nasdem disebutkan memilih abstain dalam dukungan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila, padahal faktanya sejak awal Partai Nasdem secara tegas menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila karena tidak memuat TAP MPRS XXV/1999 tentang larangan PKI dan Komunisme.

Setelah ditelusuri, konten hasil tangkap layar tersebut ternyata adalah hoax dan hal tersebut sudah diklarifikasi langsung oleh TV One melalui akun Twitter resminya. Selain melalui akun twitter resminya, TV One juga menayangkan klarifikasi hoax tersebut melalui tayangan program Kabar Terkini pada pukul 21.30 WIB malam.

“HOAX! Materi grafis ini tidak pernah ditayangkan pada program-program tvOne.
#StopHoax #LawanHoax,” tulis akun resmi @tvOneNews, pada Selasa (30/06).



Sayangnya, dalam grafis yang sebenarnya pun, TV One juga tetap melakukan kesalahan karena telah menuliskan jumlah kursi Partai Nasdem sebanyak 128 kursi, padahal faktanya adalah 59 kursi. Ternyata tidak hanya Partai Nasdem sendiri, PPP pun juga merasa keberatan karena jumlah kursi mereka didalam grafis tersebut juga salah penulisan. Bahkan, PPP telah mendatangi kantor Dewan Pers untuk melaporkan hal tersebut.

“Kami menyampaikan keberatan, khususnya terkait dengan framing gambar yang berkonotasi buruk (negatif), tidak sesuai fakta dan merugikan PPP. TV One asal-asalan terbukti tidak hanya salah mengelompokkan partai namun juga salah menyebutkan perolehan kursi masing-masing partai di DPR,” kata Kordinator Kaukus Muda PPP Ja’far Shodiq saat ditemui di Dewan Pers, pada Selasa (30/06).



Sebagaimana informasi yang beredar, dari hasil tangkap layar hoax yang viral di media sosial twitter tersebut, tertulis bahwa Partai Nasdem disebut abstain dalam sikap menolak atau mendukung RUU HIP bersama Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sementara yang menolak adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 58 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 50 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 44 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 19 kursi, kemudian yang mendukung adalah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) sebanyak 128 kursi, dan Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 85 kursi.

Faktanya, Partai Nasdem sejak awal menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila karena dianggap tidak mengakomodir aspirasi Partai Nasdem yang meminta agar RUU HIP memasukkan TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI sebagai konsideran. Bahkan, Partai Nasdem sejak tanggal 8 Mei 2020, sudah mengirim surat ke pimpinan Badan Legislasi dalam rangka menyatakan sikap tidak memberikan dukungan terhadap pembahasan RUU HIP.



"Sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut, NasDem tidak dapat mendukung," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020.

"Itu syarat bagi Partai NasDem. Kalau tidak dicantumkan, Nasdem akan keluar dari pembahasan itu," lanjutnya.