CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Masalah PPDB DKI Dibawa ke DPR, Anies Pun Dinilai Menambah Beban Warga
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5efc119368cc9504757dbda1/masalah-ppdb-dki-dibawa-ke-dpr-anies-pun-dinilai-menambah-beban-warga

Masalah PPDB DKI Dibawa ke DPR, Anies Pun Dinilai Menambah Beban Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 via jalur zonasi di DKI Jakarta masih belum mereda.

Orangtua para calon peserta didik baru (CPDB) melayangkan protes bertubi-tubi lantaran jalur zonasi dianggap memprioritaskan siswa berusia tua.

Setelah mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menggelar demo, dan melapor ke ombudsman, para orangtua juga menyampaikan keluhannya kepada anggota DPR RI. Mereka, bersama KPAI, melakukan audiensi di Komisi X DPR RI, Selasa (30/6/2020) kemarin.

Permintaan para orangtua adalah agar PPDB jalur zonasi yang kini diterapkan itu dibatalkan dan diulang dengan menggunakan petunjuk teknis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019.

Calon siswi menangis

Dalam audiensi itu, seorang calon siswi SMA menangis di depan para anggota Komisi X DPR RI.

Saat itu, anak tersebut diberikan kesempatan berbicara dan menyatakan aduannya sebagai salah satu siswi yang tidak diterima karena kalah dari siswa yang lebih tua usianya.

Siswi berusia 14 tahun itu dinyatakan tidak lolos jalur zonasi meskipun tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah.

Sambil terisak, calon siswa tersebut menyatakan bahwa dirinya merasa diperlakukan tidak adil dengan adanya pertimbangan jalur zonasi berdasarkan usia.

"Saya juga mau sekolah. Saya mau sistem ini diulang. Ini tidak adil bagi saya. Mungkin kami cuma anak-anak tapi kami punya hak. Aku mau sekolah," ujarnya.

"Buat apa kami belajar tiga tahun, lalu melanjutkan sekolah itu pakai umur? Kami les orangtua susah payah bayar, sekarang masuk sekolah pakai umur,"
kata dia.


Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya mengalokasikan kuota jalur zonasi 40 persen pada PPDB tahun ajaran 2020/2021.

Menurut Dede, kuota tersebut seharusnya dilebihkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengalokasikan kuota jalur zonasi sebesar 50 persen.

"Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam Permendibud itu jarak. Zonasi itu 50 (persen) bahkan bisa 60 persen bukan 40 persen," ucap Dede.

Dede melanjutkan, Komisi X bakal meminta jalur zonasi bukan lagi hanya bergantung pada jarak dan usia melainkan nilai.

"Ke depan kami dorong bukan hanya jarak tapi nilai. Walaupun bukan jalur prestasi," kata dia.

Anies dinilai bikin beban masyarakat bertambah

Dengan adanya berbagai keluhan dan aduan masyarakat mengenai PPDB, Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menambah beban para calon orangtua murid.

Putra mengatakan itu karena sebagian orangtua dianggap sebagai masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama dari segi ekonomi.

"Kalau kita kihat DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19, saya betul-betul merasakan (kesulitan) dari warga DKI Jakarta, terutama kondisi ekonomi. Mereka di rumah saat ini masih semaput. Bagaimana ada siswa yang tidak bisa membayar karena orangtuanya (kehilangan pekerjaan)," kata Putra.

"Saya membayangkan yang terjadi saat ini di DKI bagaimana Gubernur dan Kadisdiknya absen merasakan permasalah yang dirasakan sehari-hari. Kalau tidak absen dia tidak akan tambah masalah," lanjutnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu melanjutkan, Anies seharusnya paham mengenai permasalahan PPDB karena merupakan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan.

Namun, Anies dianggap tidak peduli setelah adanya protes bertubi-tubi dari orangtua dan siswa yang tidak diterima lewat jalur zonasi.

"Pak Gubernur mantan mendikbud harusnya paham, sering ketemu Komisi X sebelum diberhentikan Presiden, harusnya ngerti. Kalau disampaikan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 jelas kok. Gubernur Jawa Barat menyelesaikan, Jawa Tengah Pak Ganjar menyelesaikan, Jawa Timur menyelesaikan," kata dia.

Sejumlah saran DPR

Komisi X DPR RI memberikan sejumlah saran untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kemendikbud terkait kisruh tersebut.

Dede Yusuf meminta agar Kemendikbud segera berkoordinasi dengan Disdik DKI Jakarta untuk memperpanjang masa PSBB atau menambah kuota jalur zonasi.

"Sebetulnya ada beberapa opsi, salah satunya memperpanjang masa PPDB untuk zonasi ini. Opsi kedua menambah kuota misalnya per roombel (ruang belajar) atau per kelas bisa ditambah 4 hingga 6 anak," ucap Dede.

Meski demikian, Dede berpendapat bila menampung anak-anak yang tersingkir karena faktor usia maka tidak akan cukup.

"Jadi jalan satu-satunya saat ini adalah batalkan peraturan yang ada dan mengembalikan ke Permendikbud Nomor 44," kata dia.

Sementara Putra Nababan berujar, Kemendikbud harus segera mengevaluasi juknis milik Disdik DKI Jakarta. Aturan Disdik DKI Jakarta itu dianggap tidak adil dan mendiskriminasi siswa berusia muda.

"Tidak bisa dianggap remeh tapi evaluasi menyeluruh kenapa dalam waktu 1 bulan tanpa sosialisi mereka buat masyarakat DKI marah sampai harus demo itu melanggar protokol kesehatan untuk perjuangankan nasib anak-anaknya," kata Putra.

kompas.com

Konferensi pers dong, bud
profile-picture
profile-picture
decodeca dan extreme78 memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
wajar kan dipecat oleh jokowi

@daroi tuh junjungan lu bikin kasus lg
Ga usah nyamar lg
Tunjukan kalo u mmg real kadrun
profile-picture
profile-picture
esaka.kedua dan extreme78 memberi reputasi
Diubah oleh Skyland999
pantesan ngilang nih si wan jembot beberapa hari belakangan emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
esaka.kedua dan extreme78 memberi reputasi
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Gw setuju zonasi, tapi bukan berdasarkan umur tetapi jarak
Kalau murid pintar gimana? Digabung ama murid bodoh?

Ya namanya zonasi pasti gitu, gw lihat di jepang juga gitu kok. Normal saja

Coba gabener lurusin dong, jgn bikin blunder mulu
emoticon-Traveller
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Dan kadrun2 berupaya keras membelokkan kesalahan k mendikbud.. emoticon-Malu (S)

kandrun tolol.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
esaka.kedua dan 2 lainnya memberi reputasi
Kayaknya enak jaman ane sekolah
Mau masuk sekolah antar kabupaten antar provinsi bebas

Yg ptg NEM masukemoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 2 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh albetbengal
Lihat 3 balasan
Pemimpin hrsnya tidak membebani warga..emoticon-Traveller

SSGB.!!
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Nggak peduli lah, peduli sama dengan mengakui bahwa dia salah.

Haram hukumnya bagi wan abud dan penjilatnya... Wan abud tidak pernah salah, kalau ada yang salah itu pak Jokowi
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
pantes dipecat dari mendikbud memang g becus abud ini emoticon-Big Grin

profile-picture
extreme78 memberi reputasi
sekalian dong DPR bahas PPDB yg kasih skor nilai tinggi bagi pemegang piagam madrasah diniyah Al Quran, tp skor nol bagi agama lain
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Masalah PPDB DKI Dibawa ke DPR, Anies Pun Dinilai Menambah Beban Warga

emoticon-Shakehand2
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Dr masyarakat, DPRD, ombudsman, KPAI, semua protes tp dia cuek aja emoticon-Ngakak

Mantap emang gubernur berlagak presiden emoticon-Ngakak
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
ya elah, sistem usia udah dari jaman bahula kali ada, ane aja dulu kalo blum umur 7 thn ga boleh masuk SD meski udah lancar baca tulis itung sebelum 7 thn...
ini sih ribet ya karena harus ngebuang old sistem yg udah lama dipake, kalo zonasi kan baru baru aja ada...
Intinya lu demo ke mendikbud bukan ke wan jembud, doi bisanya lip service....
profile-picture
profile-picture
dhanyjos dan extreme78 memberi reputasi
Lihat 6 balasan
Mengapa bisa ada parameter usia menjadi pilihan untuk kelolosan?
Dinas Pendirikan DKI berada di bawah Gubernur ?

Apakah tidak ada koordinasi dengan gubernur, secara gub mantan pecatan mendikbud?

Kemana si gubernur saat masalah muncul?
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
malas copas tapi komen gua tetep, makan tuh seimin
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Blangsak emang...

Yang beginian, terus masalah banjir sama bentrok ormas mana mau anies konpres terbuka???

Paling kalo masalahny udah agak reda baru muncul...

Giliran covid????

DKI biar tau, kali gubernur kalian itu demenya cari masalah yg nguntungin dirinya aja...

Kadrun hebat, ga ad yg protes... anakny telat masuk SD jadi ketrima semua...

emoticon-Big Grin
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Belum ada kadrun yg angkat suara?

Wajar lah, kadrun rata2 goblog seketurunan. Justru diuntungkan karena anaknya yg tolol dan bangkotan bisa masuk sekolah favorit
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Wan Abud emang paling bisa menghibur warga Dki
😄😄😄😄😄😁😁😁😁😁
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
Quote:


Quote:


Jangan blak2an gitu dong emoticon-Ngakak
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
hasil kerja itu tidak pernah bohong kadrun...

ente poles wan abud kaya manapun kalo kerjanya kagak beres yaa percuma saja...

carilah figur lain yg kira2 mank bagus tuk di jadikan calon pemimpin terbaik ente.
wan abud jelas2 blangsak kinerjanyaemoticon-Traveller
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di