CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Tren Belanja Online Meningkat, RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Disahkan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5efb328e65b24d1d5c6935c1/tren-belanja-online-meningkat-ruu-perlindungan-data-pribadi-perlu-disahkan

Tren Belanja Online Meningkat, RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Disahkan

Tren Belanja Online Meningkat, RUU Perlindungan Data Pribadi Perlu Disahkan

Kasus kebocoran data tidak hanya sekali atau dua kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020 ini dikabarkan sudah terjadi empat kasus kebocoran data, yaitu data pengguna e-commerce Tokopedia dan Bhinneka, data pemilih di Komisi Pemilihan Umum, serta data pasien positif Covid-19 Indonesia.

Untuk memberi kepastian hukum terhadap konsumen di Indonesia, menurut Siti Alifah Dina (peneliti Center for Indonesian Policy Studies – CIPS) pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi perlu dipercepat. Selain kepastian hukum, pengesahan RUU ini diharapkan dapat meredam kekhawatian publik akan kasus kebocoran data.

“Pandemi Covid-19 sendiri telah mengubah cara masyarakat dalam beraktivitas, terutama dalam menggunakan perangkat digital. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan imbauan social distancing menyebabkan semakin banyak konsumen melakukan transaksi secara online,” ujar Siti.

Laporan Analytic Data Advertising (ADA) menunjukkan bahwa sejak bulan Maret 2020 terdapat peningkatan aktivitas belanja online hingga mencapai 400 persen. Sedangkan Bank Indonesia mencatat jumlah pembayaran e-commerce mencapai 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dan jumlahnya mencapai Rp27 triliun.

Isu pengaturan perlindungan data pribadi saat ini tersebar di berbagi kementerian atau lembaga dalam 32 undang-undang dan regulasi turunannya. Seperti misalnya, penyalahgunaan data pribadi dalam e-commerce diatur dalam UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.

“Regulasi yang ada saat ini belum mampu sepenuhnya melindungi data pribadi konsumen. Pemerintah seharusnya mampu menciptakan rasa aman bagi konsumen saat konsumen harus menyerahkan data pribadinya untuk keperluan transaksi atau apapun,” lanjut Siti.

Menurut Siti, implementasi dan pengawasan perlindungan konsumen akan sulit dipastikan jika tidak ada koordinasi dari kementerian terkait.

“Lemahnya kerangka kebijakan dan implementasi perlindungan data pribadi membuat konsumen Indonesia sangat bergantung kepada tindakan bisnis bertanggung jawab (responsible business conduct) yang dilakukan secara mandiri (self-regulatory). Contohnya adalah penandatanganan kode etik bersama oleh tiga asosiasi fintech (Aftech, AFPI, dan AFSI) pada September 2019 terkait perlindungan konsumen, perlindungan privasi dan data pribadi, mitigasi risiko siber dan mekanisme minimal penanganan aduan konsumen,” jelas Siti.

Menurut Siti, RUU Perlindungan Data Pribadi seharusnya mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen. Hal tersebut penting untuk dilakukan guna memperjelas tujuan penggunaan data pribadi dan data lain yang dapat diakses oleh penyedia layanan untuk bertransaksi.

Jika pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi telah dilakukan dan terjadi kebocoran data, maka pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemilik data dan instansi pengawas paling lambat 72 jam sejak kejadian.

SUMBER
profile-picture
reid2 memberi reputasi
Masalahnya kalo ada kasus, siapa yang harus dilaporkan ?
Kan jelas dalam uu pidana tidak mengenal tersangka korporasi tetapi tersangka barangsiapa
harusnya mah, udah termasuk ni perihal 'perlindungan data pribadi' dalam uu ite. kenapa bisa gk ada gitu ya? emoticon-Bingung (S)
bingung juga dah, selama ini data pribadi kaya alamat sama ktp yang kita punya terasa rawan banget disalah gunakan kalo sampe datanya kejualemoticon-Frown
Lihat 1 balasan
halah percuma orang dah dijual datanya kok yang masih aman cuman bayi dalam perut LMAO
Sejak 2005 sudah ada kok e-Commerce tapi kenapa baru sekarang mau dibikin RUU Perlindungan Data Pribadi?
Ini pun dibikin RUU PDP karena ada kasus kebocoran data (Peretasan) oleh salah satu e-Commerce di Indonesia emoticon-Malu Andaikata si Peretas tidak mengumbar data di Site Underground, pasti sampai sekarang ngga ketahuan ada kebocoran DAN YANG PASTINYA RUU tersebut tidak akan ada emoticon-Malu

Dan sayangnya... Menurut banyak kalangan RUU PDP ini penting karena Tren Belanja Online meningkat.
Kurang tepat...
Kebetulan aja kasus kemarin itu data yang di-leaks adalah Situs Belanja Online.
Nah coba kalo kasusnya data yang di-leaks adalah Situs Pemerintahan dan Peretasnya menyebarkan data KTP, pasti nanti yang dijadikan alasan bukan Tren Belanja Online dech. emoticon-Malu
Data orang indonesia tidak hanya ada di Situs e-Commerce saja, di Aplikasi PinjOL, di Aplikasi OjOL, di Situs-situs Layanan Pemerintahpun kan ada tuh Upload-Upload KTP emoticon-Malu Kalo diretas gimana tuh?


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di