CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies langgar Janji Kampanye
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5efac742337f9357050a677c/izin-reklamasi-pantai-ancol-yang-terbitkan-anies-langgar-janji-kampanye

Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies langgar Janji Kampanye


JAKARTA, KOMPAS.com - Topik tentang reklamasi di Ibu Kota kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Pemicunya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara.

Izin itu tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan (Dunia Fantasi) seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020.

Berlaku 3 tahun

Kepgub tersebut juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Karena diberikan izin perluasan ini PT Pembangunan Jaya Ancol wajib melakukan sejumlah kewajiban.

Kewajiban tersebut adalah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dufan dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal.

Ancol juga wajib menyediakan jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.

Kewajiban lain adalah melakukan pengerukan sedimentasi sungai di sekitar perluasan kawasan.

Izin pelaksanaan perluasan kawasan itu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali.

Dinilai sebagai ironi

Keputusan Anies itu mendapat kecaman dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).

Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengatakan, pemberian izin perluasan reklamasi kawasan rekreasi di Pantai Ancol dam Dufan merupakan ironi karena Anies dulu justru berjanji akan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"ini faktanya malah memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol setelah sebelumnya mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah," ujar Susan, Sabtu lalu.

Susan menyebutkan, Kepgub tersebut memiliki cacat hukum karena hanya mendasarkan kepada tiga undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia mengatakan, ketiga UU tersebut tampaknya dipilih Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai gubernur Jakarta.

"Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada undang-undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?" tanya Susan.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta yang tidak sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomot 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010.

"Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan," ujar dia.

Susan menambahkan, pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi jelas-jelas akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol.

Langgar janji kampanye

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Manuara Siahaan, juga mengkritik Anies.

Menurut Manuara, keputusan tersebut melanggar janji kampanye Anies sendiri.

"Itu melanggar janji kampanyenya. Ini menyangkut moral, janji itu menyangkut moral, komitmen. Integritas seseorang itu kan diukur dari sebuah janji," ucap Manuara, Senin kemarin.

Ia menilai Anies tidak konsisten dalam mengeluarkan pernyataan dan janjinya kepada rakyat.

"Jadi pertama, penyelenggara pemerintahan itu harus konsisten. Kedua, akuntabilitas kebijakan publik itu yang utama. Jadi jangan keluarkan kebijakan-kebijakan tidak dipertanggungjawabkan," kata dia.

Politisi PDI-P itu menyebutkan, saat ini memang belum ada peraturan resmi yang melarang reklamasi di Jakarta. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang di DKI hingga kini pun belum disahkan.

Diminta bangun 4.000 unit rusun

Karena telah mengizinkan adanya reklamasi, Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta agar Anies dan pengembang proyek reklamasi kawasan Ancol membangun 4.000 unit rusun untuk nelayan.

Di dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 disebutkan bahwa pengembang wajib menyerahkan lima persen atau sekitar enam hektar lahan dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas.

Baca juga: Reklamasi Kawasan Ancol, Anies dan Pengembang Diminta Bangun 4.000 Rusun Nelayan

"Wilayah Jakarta Utara masih terdapat ribuan warga Jakarta yang hidup di rumah tidak layak dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, menurut kami akan lebih baik apabila lahan 6 hektar tersebut digunakan untuk membangun permukiman nelayan," ucap Justin.

Kawasan permukiman nelayan, kata dia, bisa berupa kompleks terpadu yang di dalamnya terdapat unit rusun, pasar, sekolah, dan puskesmas.

"Agar penggunaan lahan lebih efisien, maka permukiman tersebut sebaiknya berupa rumah susun (rusun). Kami perkirakan, di lahan 6 hektar bisa dibangun setidaknya 4.000 unit rusun. Dengan asumsi tiap tower memiliki 16 lantai dan luas unit rusun 50 meter persegi," kata dia.

Agar tidak membebani APBD, lanjut Justin, Anies dapat memerintahkan agar pihak pengembang menyisihkan keuntungannya untuk membangun rusun nelayan.

Caranya, Anies bisa memanfaatkan klausul "kontribusi tambahan" yang terdapat di dalam Kepgub 237 Tahun 2020 diktum keempat huruf b angka 3 yang berbunyi "Kewajiban tambahan yang akan ditetapkan oleh Gubernur"


https://megapolitan.kompas.com/read/...ilai-ironi-dan

Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies langgar Janji Kampanye
profile-picture
nomorelies memberi reputasi
Biasa saja. Pemenang gitu lo

yang kalah pada rempong juga biasa saja
profile-picture
profile-picture
PROSAV dan steely memberi reputasi
Yg penting niatnya emoticon-Mad
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Para kadrun non-elit (baca : melarat dan tolol) pasti sangat sakit hati dengar ini.

Sedangkan kadrun elit tau betul dan kemungkinan besar kecipratan lah fulus segar reklamasi.

Sabar ya drun, digolongan sendiri dan golongan k-fear antum tetap komoditas yang kecil nilai tukarnya emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan isenkdoank1 memberi reputasi
Baguslah, miskiner mati saja
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
sudah biasa ingkar janji
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
santuy bro suka2 Anies lah gubernurnya pan dia hahahaha
itu bukan reklamasi

cuma timbun lautemoticon-Ngacir
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan Muzmuz memberi reputasi
emang anies pernah janji ga keluarin ijin reklamasi, perasaan dia cuma janji stop reklamasi, dgn kata lain yg udah jalan aja. kalau buka ijin baru kan beda .... ntar paling jawab nya gitu emoticon-Big Grin emoticon-Big Grin
profile-picture
Muzmuz memberi reputasi
Memang pekerjaan paling banyak bohongnya politisi dan sejenisnya, asal menang duit ngalir, cara hitam biru merah putih gak masalah, when money talk
namanya juga politisi
Lidah tak bertulang, apalagi lidah ular, bercabang pulaemoticon-Wakaka
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Karomah badut jadi gabener emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
akumidtorc dan galuhsuda memberi reputasi
Reklamasi itu istilah dari gubernur sebelumnya.
Yang dilakukan anis cuma timbun laut.

Jadi tidak benar alias halu, yang bilang anis nerusin reklamasi.
Reklamasi sudah distop,
Yang sekarang dijalankan adalah program baru, penimbunan laut untuk pembangunan perumahan elit dan pusat perbelanjaan elit.
emoticon-Traveller

Ingat,
Reklamasi sudah distop.
profile-picture
profile-picture
saltnic dan galuhsuda memberi reputasi
wan jembhoed emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
akumidtorc dan galuhsuda memberi reputasi
lucu..nyoblos abud aja kagak teriak2 nagih janji emoticon-Malu
Publik kadung percaya bahwa penghentian reklamasi adalah penghentian total bagi keseluruhan pengurukan dan pembangunan di atas lahan reklamasi.

Gini. Anies memang tidak keliru soal penghentian Reklamasi, yang dimaksud Anies dalam janji kampanyenya adalah dihentikannya pembangunan pulau baru, jadi ngak boleh bangun pulau baru lagi. Anies ngak bilang soal pemberian izin di atas lahan yang sudah dibangun dibolehkan atau tidak saat kampanye pilkada 2017 lalu.

Reklamasi tidak dilanjutkan di 13 pulau. Kegiatan pengurukan dihentikan. Tapi kasih izin usaha diatas pulau yang sudah dibangun. Jadi memang cerdik ini Anies.

Nah soal konsep reklamasi Ancol yang tertuang dalam Kepgub Nomor 237 Tahun 2020. Diketahui, kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare diizinkan untuk melakukan perluasan kawasan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas kurang lebih 120 kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk," demikian bunyi diktum pertama Kepgub tersebut. 

Pada diktum kedua kepgub ini, pelaksanaan kawasan tersebut harus dipenuhi kajian teknis. Mulai dari kajian penanggulangan yang terintegrasi, dampak pemanasan global, perencanaan pengambilan material perluasan kawasan, kajian perencanaan, infrastruktur/prasarana dasar, analisa dampak lingkungan, dan kajian lainnya. 

Kemudian pada diktum ketiga, perluasan lahan kawasan Taman Impian Ancol Timur dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah provinsi DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol pada 13 April 2009. 

Kepgub juga mengatur sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Ancol yaitu penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang dibutuhkan mulai dari jaringan jalan, angkutan umum, infrastruktur pengendali banjir, hingga ruang terbuka hijau. 

"izin pelaksanaan perluasan kawasan pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali," lanjut isi Kepgub.

Jadi Anies ngak melanggar janji kampanye, sebab jika merujuk ke Keppres No 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yakni dibangun mulai bibir pantai sampai kedalaman 8 meter.

Nah pertanyaan seriusnya. Seriuskah Anies mengalihkan Reklamasi guna kepentingan publik?

Komitmen Anies untuk memanfaatkan lahan hasil reklamasi guna kepentingan publik dipertanyakan sebab Reklamasi masih dikuasi oleh swasta sejauh ini. Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, misalnya mau serius buat Pulau C dan Pulau D untuk kepentingan publik, itu pergubnya dulu harus diubah, bukannya mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya. Jika Anies memang memiliki visi yang berbeda terkait reklamasi dengan Gubernur sebelumnya, maka seharusnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016 dicabut dan diubah. 

Diketahui penerbitan IMB Pulau C dan D ( Sekarang bernama Pulau Kita dan Maju ) oleh Anies di raperda nya yang mengatur zonasi dan tata ruang belum rampung. Idealnya pemberian IMB di pulau reklamasi menunggu rampungnya raperda yang mengatur zonasi. Pemberian IMB menjadi masalah apabila bangunan-bangunan yang terlanjur di bangun tak sesuai dengan pengaturan zonasi yang ada dalam RZWP3K dan RTRKS.

Meskipun saat itu Anies berdalih dan memastikan pemberian IMB untuk pemanfaatan pulau reklamasi di Teluk Jakarta sudah sesuai aturan. Ia pun enggan disebut jika penerbitan IMB dilakukan secara diam-diam. Anies mengatakan pemberian IMB mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub tersebut diterbitkan gubernur sebelumnya yakni Basuki TjahajaPurnama alias Ahok.
Anies enggan mencabut Pergub Nomor 206 Tahun 2016 lantaran bisa menghilangkan dasar hukum bangunan yang di didirikan di pulai reklamasi. Ia takut kehilangan kepercayaan publik jika mencabut pergub tersebut.
profile-picture
winehsuka memberi reputasi
Lihat 2 balasan
makanya menang pilkada dki bong
biar bibir ente nga monyong gr2 nyinyir mulu

emoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Ugaemoticon-Leh Uga
bodo amat dah, dapat duiit juga kagak gua ngejelekin dia atau belain dia
Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies langgar Janji Kampanye
Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies langgar Janji Kampanye

Take Beer 🍺🍻

emoticon-Ngakak


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di