China telah mengumumkan pembatasan visa pada pejabat Amerika yang berperilaku buruk terkait dengan urusan Hong Kong.

Langkah ini diambil sebagai balasan atas keputusan Washington pekan lalu untuk membatasi visa bagi pejabat China yang merusak status semi-otonom Hong Kong.

Hal tersebut diumumkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian melansir SCMP, Senin (29/6/2020).
Presiden AS Donald Trump berjalan kembali ke Gedung Putih dikawal oleh Secret Service setelah muncul di luar gereja Episkopal St John di seberang Lafayette Park di Washington, DC pada 1 Juni 2020.
Presiden AS Donald Trump berjalan kembali ke Gedung Putih dikawal oleh Secret Service setelah muncul di luar gereja Episkopal St John di seberang Lafayette Park di Washington, DC pada 1 Juni 2020. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

Ia mengatakan upaya apa pun oleh Amerika untuk menghalangi pengenalan hukum keamanan nasional di Hong Kong tidak akan berhasil.

“Mengingat tindakan yang salah dari AS, China telah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa pada pejabat AS yang berperilaku mengerikan pada masalah yang terkait dengan Hong Kong," kata Zhao, tanpa mengatakan siapa atau berapa banyak pejabat yang akan menjadi sasaran.

“Tidak peduli bagaimana separatis Hong Kong berdemo dan tidak peduli tekanan macam apa yang diberikan oleh pasukan anti-China eksternal, skema mereka untuk menghalangi pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong tidak akan pernah menang dan RUU itu hanyalah selembar kertas bekas,” tambahnya merujuk pada pengesahan Senat Hong Kong atas UU Otonomi minggu lalu.

Pada hari Jumat (26/6/2020), Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo mengumumkan pembatasan visa AS untuk mantan pejabat Partai Komunis.

Menurutnya, mereka diyakini bertanggung jawab atas keterlibatan dalam hal merusak otonomi, hak dan kebebasan Hong Kong.
Sebuah grafiti Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping
Sebuah grafiti Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping (AFP)

Pompeo juga tidak menjelaskan dan China segera menanggapi dengan mengancam akan melakukan pembalasan.

Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional diperkirakan akan disahkan oleh Komite Tetap Legislatif China, Kongres Rakyat Nasional, yang memulai pertemuan tiga hari pada hari Minggu depan.

Pekan lalu, para pemimpin Uni Eropa memperingatkan Presiden Tiongkok, Xi Jinping tentang konsekuensi yang sangat negatif atas rencananya untuk memperkenalkan hukum itu di Hong Kong.


Melansir dari banyak sumber, UU itu bisa melarang segala tindakan atau kegiatan yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok termasuk separatisme, subversi dan terorisme.
Seorang wanita mengenakan masker wajah menyesuaikan topeng anaknya ketika mereka tiba di Stasiun Kereta Api Hankou di Wuhan untuk mengambil salah satu kereta pertama yang meninggalkan kota di provinsi Hubei tengah Cina awal pada 8 April 2020.
Seorang wanita mengenakan masker wajah menyesuaikan topeng anaknya ketika mereka tiba di Stasiun Kereta Api Hankou di Wuhan untuk mengambil salah satu kereta pertama yang meninggalkan kota di provinsi Hubei tengah Cina awal pada 8 April 2020. (NOEL CELIS / AFP)

Itu merupakan tuduhan yang sering digunakan di daratan China untuk membungkam para pembangkang dan lawan politik. UU ini juga akan memungkinkan agen keamanan nasional yang berupa pasukan keamanan Tiongkok untuk beroperasi di Hongkong.

"UU Keamanan Nasional berisiko sangat merusak prinsip satu negara, dua sistem,” kata Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

“Kami juga menyampaikan bahwa Tiongkok berisiko mendapatkan konsekuensi yang sangat negatif jika terus menerapkan undang-undang ini,” bebernya.

Sementara, di Hong Kong sendiri, ratusan warga sudah mulai turun ke jalan untuk memprotes UU itu.

Mereka berjalan kaki di jalanan kota itu pada Minggu sebagai bagian dari protes menentang pengesahan undang-undang keamanan nasional yang diajukan oleh pemerintah pusat China.
Hong Kong Disneyland
Hong Kong Disneyland (Kompas.com/Lukas Altobeli)

Pasukan polisi anti huru-hara bersenjata lengkap dengan tameng bersiaga mengawal massa yang berjalan dari area Jordan menuju Mong Kok di Distrik Kowloon, tanpa yel-yel atau slogan yang biasa diteriakkan dalam aksi unjuk rasa.

"Saya di sini untuk menentang undang-undang keamanan nasional. Ini bukanlah pertarungan terakhir, ada perlawanan jangka panjang (terhadap aturan itu)," ucap Esther (25), salah satu peserta demonstrasi.


https://jogja.tribunnews.com/2020/06...g-kong?page=2.