Quote:
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan mencabut atau merevisi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan nomor 501 tahun 2020 terkait .
"Menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi," bunyi keterangan pers LBH yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (28/6).
SK itu sendiri berisi tentang petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 yang belakangan jadi polemik.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta mengimbau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan mencabut atau merevisi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan nomor 501 tahun 2020 terkait .
"Menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi," bunyi keterangan pers LBH yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (28/6).
SK itu sendiri berisi tentang petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 yang belakangan jadi polemik.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...b-dki-jakarta
kebijakan efek kejut wkwkwkwkw
dr CFD saat pandemi
pembatasan kendaraan saat PSBB
bansos seminggu sekali trnyta boong
