https://m.detik.com/news/berita/d-50...2031.158113411

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 26 Jun 2020 20:16 WIB
Waketum PD Syarief Hasan (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom) Waketum PD Syarief Hasan (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta - Partai Demokrat meminta Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak hanya dihentikan pembahasannya. Mereka meminta RUU HIP dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Hal itu diungkapkan politikus PD Syarief Hasan dalam webinar bertema 'Bedah Tuntas RUU HIP'. Syarief mengatakan Pancasila yang ada saat ini sudah final.

"Saya tetap berkeinginan sesuai arahan dari Ketum dan seperti yang diterangkan Ketua Fraksi bahwa Demokrat menginginkan agar RUU HIP didrop dari Prolegnas 2020. Tidak perlu itu. Bukan ditunda, tapi diberhentikan," kata Syarief, Jumat (26/6/2020).


"Yang paling menjadi fokus perhatian di sini ternyata mereka membuka ruang kepada BPIP ini akan diangkat menjadi dilindungi UU. Seperti kita ketahui, BPIP dibentuk melalui perpres. Nah, mereka mengatakan, kalau dengan perpres, itu tidak kuat, sehingga mereka menginginkan memiliki UU," ujarnya. "Mari kita hidup berbangsa dan bernegara dengan satu kesatuan dengan falsafah Pancasila yang sudah final dan insyaallah dengan Pancasila sudah membuktikan kepada kita bahwa dengan Pancasila kita bisa hadapi tantangan baik tantangan internal maupun luar," lanjutnya.

Baca juga:
AHY: RUU HIP Memuat Nuansa Ajaran Sekularistik dan Ateistik

Lebih lanjut Syarief menduga adanya konspirasi di balik RUU HIP. Sebab, menurut dia, BPIP cukup diatur dalam perpres.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan tak menutup kemungkinan melalui RUU ini BPIP disamakan dengan DPR untuk mensosialisasikan Pancasila.

"Nah, kalau kita lihat RUU, sepertinya daripada isi RUU sepertiga berisi bagaimana peran dan fungsi BPIP. Saya melihat ternyata ini ada satu konspirasi tertentu karena dari pengalaman sebelumnya peran BPIP itu sebenarnya tidak perlu diatur di UU, tetapi cukup melalui perpres karena BPIP seperti pengalaman kita dulu," kata dia.

"Itu dibentuk dan bahkan dibubarkan melalui perpres. Nah itu yang tidak mereka kehendaki. Dengan demikian, kami melihat mereka ingin berikan BPIP menjadi satu lembaga yang ingin sama-sama dengan DPR untuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ini ada konspirasi tertentu bahwa kepentingan BPIP menjadi salah satu pemikiran mereka sehingga RUU dilanjutkan," sambung.

Baca juga:
Sekjen MUI soal RUU HIP: Sudahlah Hentikan, Tutup Buku
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). AHY meminta seluruh pihak agar memperkuat fondasi penolakan ini untuk mencegah perpecahan.

AHY tidak ingin terjebak dalam gagasan ideologi di luar Pancasila. Dia memastikan partainya akan berada di tengah menjaga keseimbangan.

"Tidak mau terjebak dalam pertarungan ideologi ekstrem, apakah ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Saat ada yang menikmati terjadinya eksploitasi politik identitas, kami istiqomah dan konsisten dan tidak tergoda dan tetap berada di tengah menjaga keseimbangan. Karena hidup adalah keseimbangan," ujar AHY.