Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memandang aksi bendera pdi dibakar saat aksi PA 212 tersebut sebagai bentuk provokasi.
"PDI Perjuangan ini partai militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).
Menurut Hasto, seluruh kekuatan partai saat ini fokus pada upaya membantu rakyat dalam melawan pandemi Covid-19. Menurutnya, presiden, wapres, dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDIP yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus partai, menyatu dengan rakyat memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi.
"Itulah skala prioritas kita bersama," ucapnya.
Karena itulah, menurut Hasto, mereka yang telah membakar bendera partai maka PDIP dengan tegas menempuh jalan hukum. "Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996 ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," tutur dia.
Lantas bagaimana respon Megawati soal insiden bendera pdip dibakar?
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kader terkait pembakaran bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa menolak RUU HIP pada Rabu (24/6).
Dalam surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu, Megawati meminta kader merapatkan barisan usai adanya kejadian pembakaran bendera pdip tersebut. Ia juga mempersilakan kader menempuh jalur hukum sambil memperkuat persatuan dengan rakyat.
"Terus rapatkan barisan! Tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka! Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!" demikian bunyi surat perintah Megawati kepada seluruh kader PDIP dalam keterangan tertulis yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (25/6).
"Bendera selalu tegak! Seluruh kader siap menjaganya!" kata Megawati.Megawati menyampaikan PDIP adalah partai politik yang sah dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah PDIP, lanjut Mega, berkaitan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Sukarno pada 4 Juli 1927.
Menurut Megawati, PDIP juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dipecah belah hingga mencapai puncak di insiden penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Meski demikian, lanjutnya, PDIP dalam perjalanannya tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. Menurut dia, PDIP akan terus mengobarkan elang perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara.
"Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum PDIP, saya tegaskan bahwa PDIP tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa," ujar Megawati.
