Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta penyertaan modal negara (PMN). Adapun BUMN tersebut antara lain PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).

Keempat BUMN itu mengajukan permohonan PMN di hadapan Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama para pimpinan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

Tujuan utama pengajuan PMN ini ialah mempertahankan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Hutama Karya

Di tahun 2020 ini, Hutama Karya mendapatkan PMN Rp 11 triliun yang dicairkan bertahap yakni Rp 3,5 triliun, lalu Rp 7,5 triliun. Suntikan modal tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indraya-Muara Enim dan Pekanbaru-Padang.

"Penggunaan dana ini kami gunakan untuk ruas penerima penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun, dan Pekanbaru-Padang Rp 4,3 triliun, sehingga total Rp 7,5 triliun," kata Budi di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Baca juga:
Bangun Tol Trans Sumatera 771 Km, Hutama Karya Tarik Utang Rp 12 T

Lalu, HK juga meminta tambahan PMN Rp 51 triliun untuk tahun 2021 yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan 9 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan total panjang 771 kilometer (km).

"Hutama Karya saat ini sedang menyelesaikan konstruksi pembangunan JTTS sepanjang 771 km yang ditargetkan selesai tahun 2022, dengan kebutuhan PMN Rp 51 triliun lagi," jelas Budi.

Adapun 9 ruas tol tersebut meliputi Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km, Kisaran-Indrapura sepanjang 43 km, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143 km.

Kemudian Sigli-Banda Aceh 73 km, Simpang Indralaya-Muara Enim sepanjang 119 km, Sicincin-Padang sepanjang 35 km, Pekanbaru-Pangkalan sepanjang 95 km, Taba Penanjung-Bengkulu sepanjang 18 km dan Binjai-Langsa sepanjang 110 km, sehingga totalnya 771 km.

"Untuk menyelesaikan 771 km itu kami perlu PMN Rp 51 triliun. Jadi kalau tahun ini kami terima Rp 11 triliun, itu idealnya tahun 2021 Rp 20 triliun, dan tahun 2022 Rp 20 triliun, sehingga kami bisa menyelesaikan tepat waktu. Paling tidak 2022 adalah Rp 15 triliun, kemudian tahun 2023 Rp 5 triliun," papar Budi.
Baca juga:
Dapat Suntikan Rp 11 T, Laba Hutama Karya Diprediksi Turun 50%

2. PT PNM

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengungkapkan perseroan telah meminta penyertaan modal negara (PMN) ke pemerintah sebesar Rp 1,5 triliun di 2020.

Arief mengatakan, PMN ini diperlukan untuk menekan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio(DER) perusahaan. Ia memprediksi, jika suntikan modal ini tak dikabulkan maka DER akan membengkak menjadi 12,3 kali. Ia mengungkapkan, posisi DER PNM per Mei 2020 sudah mencapai 7,8 kali.

"DER kami yang salah satu paling utama melatarbelakangi usulan kami mendapatkan PMN dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Arief.

Selain itu, PMN ini dibutuhkan untuk meningkatkan penyaluran modal ke nasabah Mekaar. Ia menuturkan, dengan PMN maka penyaluran modal ke nasabah di tahun 2020 bisa mencapai Rp 14,7 triliun dan di tahun 2024 mencapai Rp 48 triliun.

Arief mengatakan, PMN ini diproyeksi dapat mempertahankan setoran dividen ke negara, serta menjaga pemasukan perusahaan agar tidak minus.

3. ITDC

ITDC mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) Rp 500 miliar. Suntikan modal ini diusulkan untuk mencegah saldo kas akhir perseroan di tahun 2020 ini yang diprediksi minus Rp 115,044 miliar.

Sebagai informasi, ITDC merupakan BUMN yang mengelola kawasan Nusa Dua, Bali dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB)

"Secara agregat saldo kas akhir kita akan menjadi minus Rp 115,044 miliar di akhir 2020. Ini masih performa, ini proyeksi kita jika COVID-19 ini belum reda atau masih seperti sekarang perbaikan sedikit di akhir tahun kami akan mengalami defisit," kata Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer.
Baca juga:
5 BUMN Dipanggil, DPR Rapat Maraton Bahas Suntikan Modal Negara

4. BPUI

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding asuransi dan penjaminan BUMN telah mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun. Suntikan modal tersebut telah disetujui pemerintah untuk disalurkan BPUI kepada dua anak holding yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Suntikan modal tersebut dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang terdampak COVID-19.

"Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur perusahaan penjaminan perlu menjaga gearing ratio atau kemampuan untuk menjamin kredit di bawah 20 kali modal. Itulah mengapa kemudian Askrindo dan Jamkrindo mendapatkan PMN," kata Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea.

link


Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta penyertaan modal negara (PMN). Adapun BUMN tersebut antara lain PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI).