Iran Akan Beli Pesawat Tempur dari Rusia dan Cina, Javad Zarif Sebut AS Putus Asa
Para pejabat Amerika Serikat terus mengampanyekan kemungkinan ancaman global setelah berakhirnya embargo senjata terhadap Iran pada bulan Oktober 2020.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo adalah salah satu pejabat tinggi Negara Paman Saman yang menyuarakan hal tersebut.
Dalam sebuat cuitannya di Twitter Selasa malam WIB, Pompeo menengarai Iran dapat membeli pesawat tempur baru seperti Rusia SU-30 dan China J-10.
“Dengan pesawat yang sangat mematikan ini, Eropa dan Asia bisa berada di persimpangan Iran,” kicau Pompeo.
“Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan ini terjadi,” lanjut dia.
Cuitan Pompeo ini langsung mendapat respons dari Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif.
“Saking putus asa menyesatkan dunia yang dia klaim datang Oktober, bahwa Iran akan membeli pesawat tempur.
Dan kemudian mengirim mereka ke batas rentang ONE-WAY mereka.
Mungkin dia juga bisa mengatakan bagaimana mereka akan terbang kembali ke Iran setelah kehabisan bahan bakar mereka,” kicau Javad Zarif dalam postingan yang memention akun Twitter milik Pompeo.
Sementara itu, foreignpolicy.com memberitakan bahwa admin Presiden AS Donald Trump telah memperkenalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober.
Resolusi ini membuka peluang terjadinya bentrokan kekuatan besar dan kemungkinan veto di Badan Keamanan PBB.
Rancangan resolusi AS akan mewajibkan negara, termasuk Amerika Serikat, untuk mengambil tindakan aktif untuk mencegah Iran memasok, menjual, atau mentransfer senjata ke negara lain, kecuali atas persetujuan komite Dewan Keamanan yang mengawasi sanksi.
Langkah itu juga akan mengharuskan semua negara anggota PBB untuk memeriksa transit kargo melalui wilayah mereka untuk memeriksa impor senjata ilegal atau ekspor dari Iran, dan memberi mereka wewenang untuk menyita dan menghancurkan senjata-senjata tersebut.
Ini juga akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan bepergian pada orang-orang yang bertanggung jawab atas pelarangan embargo senjata, dan memberi wewenang kepada negara-negara untuk "menyita, memeriksa, membekukan (menyita), menyita, dan membuang kapal apa pun di pelabuhan mereka."
Dalam upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, resolusi akan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melaporkan setiap serangan oleh kelompok bersenjata yang mengancam stabilitas regional atau campur tangan dalam kebebasan navigasi di wilayah tersebut.
• Rudal Iran Bisa Hancurkan Target Sejauh 280 Km, Menhan Jenderal Amir Hatami: Musuh-musuh Ketakutan
• Mata Uang Iran Anjlok, Turun Jadi 192.800 Riyal Per Dolar AS
Resolusi tersebut juga akan membentuk komite dewan khusus untuk memantau kepatuhan terhadap sanksi dan menunjuk panel delapan ahli untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang potensi pelanggaran embargo.
Jika disahkan, resolusi akan berada di bawah Bab VII Piagam PBB, membuatnya mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan.
Tetapi beberapa diplomat Dewan Keamanan PBB berpendapat, resolusi memiliki peluang kecil untuk diadopsi oleh 15 negara anggota DK PBB.
Seorang diplomat DK PBB mengatakan bahwa usulan Amerika Serikat ini mungkin tidak akan mencapai ambang minimum sembilan suara yang diperlukan.
Sehingga akan memaksa veto dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
"Ini bukan sesuatu yang mereka coba dapatkan melalui dewan (DK PBB)," kata diplomat itu.
Beberapa diplomat dewan dan pakar nonproliferasi lainnya melihat langkah AS sebagai cara untuk mencetak poin politik di dalam negeri.
Bukan untuk melakukan apa pun tentang kegiatan destabilisasi Iran di kawasan tersebut.
Karena China dan Rusia hampir pasti akan mengabaikan embargo senjata PBB yang dipaksakan oleh manuver AS.
"Ini sebenarnya bukan tentang menghentikan senjata dari Cina dan Rusia, ini tentang memenangkan argumen politik," kata Mark Fitzpatrick, mantan pejabat nonproliferasi Departemen Luar Negeri yang sekarang bekerja di Institut Internasional untuk Studi Strategis.
Draf resolusi baru Amerika tersebut juga mengutuk serangkaian serangan bersenjata yang diduga dilakukan oleh Iran terhadap Amerika Serikat, Irak, dan Arab Saudi.
Termasuk serangan pesawat tak berawak dan rudal September 2019 terhadap dua instalasi minyak Saudi dan pemogokan 27 Desember yang diduga oleh milisi yang didukung Iran terhadap sebuah pangkalan militer Irak di provinsi Kirkuk, Irak.
Serangan ini mengakibatkan kematian seorang warga AS dan melukai beberapa personel AS dan Irak.
Rencana Aksi komprehensif bersama (JCPOA) 2015 menyatakan embargo senjata PBB terhadap Iran berakhir setelah lima tahun jika Teheran memenuhi kewajibannya untuk mengurangi kegiatan nuklirnya dan melakukan programnya untuk memperluas pemantauan internasional oleh Badan Energi Atom Internasional.
Iran telah memenuhi sebagian besar kewajibannya, sampai pada Mei 2018 Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian dan memperkenalkan kembali serangkaian sanksi AS terhadap negara tersebut.
Sejak itu, Teheran telah melanggar prinsip utama JCPOA, termasuk memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian yang lebih tinggi dari yang diizinkan dalam kesepakatan dan meningkatkan stok uranium yang diperkaya, menurut penilaian dari Badan Energi Atom Internasional.
China dan Rusia, yang memiliki hak veto atas keputusan Dewan Keamanan, telah mengisyaratkan keengganan mereka untuk menyetujui resolusi tersebut.
Penandatangan lain dari perjanjian Iran, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman, semuanya mendukung dilanjutkannya embargo senjata terhadap di Iran.
Tetapi mereka juga menentang ancaman pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi.
Ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan yang tajam antara Washington dan sekutu terdekatnya di Eropa atas Iran
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
