Ditawari Utang dari 3 Negara, Pemerintah Jokowi Tambah Dana Covid-19 Menjadi Rp 686 Triliun!

TRIBUNKALTIM.CO - Bukan Rp 400 triliun, Pemerintah Jokowi tambah dana covid-19, Sri Mulyani beber jumlahnya fantastis.

Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah dana pengendalian Virus Corona atau covid-19.

Besaran dana yang dialokasikan negara ini dibeberkan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk penanganan Virus Corona ( covid-19).

Sebelumnya, besaran anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun, kini menjadi Rp 686,2 triliun atau naik Rp 9 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka rapat koordinator nasional (rakornas) BPKP dalam konferensi video, Senin (15/6/2020).

“Biaya pemulihan sebesar Rp 686,2 triliun dan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 598,65 triliun jelas merupakan suatu angka yang luar biasa besar yang ditetapkan dengan waktu yang begitu setingkat," ujar dia.

Secara lebih rinci dijelaskan, besaran anggaran Rp 686,2 triliun tersebut terdiri atas biaya penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun.

Sementara dana untuk perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif utama Rp 120,6 triliun, UMKM Rp 123,4 triliun, pembiayaan korporasi Rp 44,57 triliun, dan sektoral kementerian dan lembaga serta Pemda Rp 106,11 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, kenaikan besaran anggaran tersebut terjadi lantaran ada peningkatan cadangan belanja untuk sektorat serta tambahan stimulus belanja untuk Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 8,9 triliun.

Tadinya, anggaran sektoral kementerian dan lembaga sebesar Rp 97,11 triliun.

"Betul, ada cadangan belanja untuk sektoral serta tambahan stimulus belanja untuk TKDD,” ujar dia.

Askolani pun menjelaskan, meski ada kenaikan biaya pemulihan, namun tak berpengaruh terhadap total belanja dan defisit dalam outlook APBN tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah telah melakukan revisi defisit APBN 2020 sebesar 6,34 persen atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun.

"Angkanya sama (defisit anggaran).

Dengan posisi update outlook APBN 2020 ke sekitar 6,34 persen PDB.

Hanya reklasifikasi formatnya saja, dengan total yang sama sama,” kata Askolani.

3 Negara Siap Beri Utang

Selain melalui efisiensi anggaran yang dimiliki, pemerintah juga telah melakukan pinjaman pada beberapa negara lain dan sejumlah lembaga multilateral.

Bahkan negara seperti Australia, sempat menghubungi Menteri Keuangan tersebut untuk ditawari bantuan berupa pinjaman atau utang.

Dilansir KOMPASTV, Kamis (14/5/2020), Sri Mulyani menuturkan bahwa untuk membiayai belanja di masa pandemi, negara telah melaksanakan beberapa strategi keuangan.

Strategi ini untuk menanggulangi defisit belanja negara yang kini mencapai 5 persen, setelah sebelumnya hanya sebesar 1,76 persen.

Menurut Sri Mulyani, kekurangan defisit hingga 5 persen ini, bila dirupiahkan bisa mencapai jumlah lebih dari Rp 500 triliun.

Besaran ini digunakan untuk menanggulangi dampak dari pandemi seperti peningkatan kesehatan dan pemberian bantuan sosial.

"Begitu kita antisipasi bahwa defisitnya meningkat karena tadi kebutuhan belanja naik dan penerimaan kita turun, kita pembiayaannya kemudian mencari," ujar Sri Mulyani.

Ia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah utamanya mengambil biaya dari semua dana yang masih dimiliki pemerintah sendiri.

Asal pembiayaan tersebut antara lain dari sisa anggaran lebih negara yang ada di Bank Indonesia, dan juga menggunakan dana-dana abadi.

"Dana abadi itu kalau dipakai bukan berarti ilang, kita pakai pinjem, untuk dia membiayai deviden, dia membeli surat berharga negara," terang Sri Mulyani.

Selain menggunakan dana dari kantong sendiri, pemerintah juga mengambil dana dari sumber lain, seperti misalnya pinjaman.

"Kemudian kita juga menggunakan dana-dana yang ada dalam resource yang ada," tutur Sri Mulyani.

"Kita kemudian ada pinjeman yang berasal dari bilateral, Australia kemarin telepon 'Kamu perlu nggak saya pinjemin tambahan', Jepang, Perancis."

"Mereka semuanya dalam posisi untuk kemudian kita menggunakan dari lembaga multilateral," imbuhnya.

Pandemi yang telah melanda hampir seluruh negara di dunia ini, membuat semua pihak untuk berusaha saling membantu agar wabah Covdi-19 ini bisa segera selesai.

"Semuanya mereka ingin membantu, dalam situasi seperti ini lembaga-lembaga ini mandatnya adalah ingin membantu negara anggota," kata Sri Mulyani.

"Indonesia termasuk negara anggota di situ, jadi mereka akan menambahkan, jadi kita sudah menambahkan sekarang jumlah yang bisa kita tarik dari lembaga-lembaga tersebut," tandasnya.

link

Selain melalui efisiensi anggaran yang dimiliki, pemerintah juga telah melakukan pinjaman pada beberapa negara lain dan sejumlah lembaga multilateral.