Oleh : Alfiani Shoraya Aini, Aprilia Prihesti, Azhaar Rana Salsabila & Chofifah Wafiyah
(Mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UNISSULA Semarang)

Drs. Osmad Muthaher, M.Si
(Dosen Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, UNISSULA Semarang)





Sumber : https://www.dictio.id/

Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Jawa Tengah, walikota Semarang Hendrar Pihadi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) ini, pemerintah kota Semarang bekerja sama dengan TNI dan Polri agar dapat menekan wabah COVID-19 dengan cara menempatkan 8 pos pantau di perbatasan kota, serta 4 pos pantau di tengah kota, untuk mengingatkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, Restoran, PKL, dan sebagainya diperbolehkan berjualan dengan syarat mematuhi Standar Profesional Prosedur (SOP) kesehatan hingga pukul 8 malam. Selepas itu hanya diperboleh melayani pembeli dengan takeaway.

Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran senilai Rp27 miliar dana APBD untuk mengatasi kasus covid-19 yang ada di Semarang. Besar anggaran tersebut diambil dari dana tak terduga yang akan digunakan untuk membeli peralatan medis, obat-obatan, vitamin, pakaian pelindung diri, kapsul evakuasi, serta 10 ribu Rapid Diagnostic Test (RDT) untuk warga kota Semarang. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga menyiapkan anggaran hingga Rp4,2 miliar untuk membantu warga kurang mampu atau menengah ke bawah yang terdampak penyebaran Virus Corona. Koordinator Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Semarang, Wahyu Permata Rusdiana mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan dalam bentuk paket sembako yang akan disalurkan bagi ribuan warga tidak mampu di Kota Semarang. Ia menjelaskan, bahwa anggaran tersebut memang dianggarkan dalam APBD Kota Semarang. Menurutnya, bantuan untuk warga miskin ini merupakan pengembangan dari bantuan yang diberikan oleh Pemkot Semarang bagi orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 yang masuk kategori kurang mampu. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi beban hidup bagi ODP, karena melakukan isolasi mandiri selama dua pekan tanpa bisa keluar dari rumah atau mencari nafkah seperti biasa.
Dalam pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan oleh Pemkot Semarang kepada warga terdampak Covid-19, ternyata masih ditemukan kesalahan data penerima manfaat. Sebab, beberapa anggota DPRD Kota Semarang namanya juga masuk dalam data bantuan sosial berupa paket sembako atau non tunai tersebut.
Selain itu, dari sebanyak 47 keluarga terdaftar sebagai penerima bansos dari Provinsi Jawa Tengah di RT 3 RW 4 Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara, tercatat ada 3 orang warga yang sudah meninggal dunia. Sementara 3 warga lainnya yang sudah pindah, tapi masih tercantum sebagai penerima bansos. Sehingga menurut dia, data yang dipakai untuk mendata warga penerima bansos berdasarkan basis data yang belum diupdate.
Lalu bagaimana melaksanaan good governance di era new normal?
Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (responsiveness) sebagai prinsip kunci good governance. Sementara The Canadian International Development Agency mendefinisikan bahwa good governance dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (equitable), jujur, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran pandemi virus COVID-19 telah menjadi tantangan bagi tata kelola pemerintahan. Penerapan e-governance pada masa The New Normal yang semakin masif sebagai dampak WFH perlu terus ditingkatkan pemanfaatannya, hal ini sebagai perwujudan implementasi dari digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, e-project planning,
systemdelivery,penatausahaan, e-controlling, e-reporting hingga e monev sertaaplikasi custom lainnya.
Kita tentunya berharap dalam mewujudkan good governance dengan memanfaatkan momentum The New Normal, akan terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Paradigma yang baru ini diharapkan akan mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai network government, collaborative governance.

https://www.wjtoday.com/berita/11696...ndemi-covid-19
https://www.mongabay.co.id/tata-kelo...ola-yang-baik/